PRESIDEN SOEHARTO PADA PENYERAHAN DIP DI DAERAH2

PRESIDEN SOEHARTO PADA PENYERAHAN DIP DI DAERAH2 :

TINDAKAN DEVALUASI BUKAN SATU-SATUNYA LANGKAH

Presiden Soeharto mengingatkan bahwa tindakan devaluasi yang memang tidak terelakkan bukanlah satu-satunya Iangkah.

"Kita masih harus mengefisienkan Iagi seluruh perekonomian nasional untuk meratakan jalan yang ditempuh dalam melanjutkan pembangunan".

Hal tsb dikemukakan Kepala Negara dalam arnanatnya pada upacara penyerahan Daftar lsian Proyek (DIP) tahun anggaran 1983/1984 dari proyek2 pembangunan nasional yang ada di daerah2 kepada masing2 Gubernur Kepala Daerah.

Dikatakan Repelita IV merupakan tahap pembangunan yang amat penting tetapi sekaligus juga mengandung ujian-berat dan tantangan yang tidak ringan.

Repelita IV merupakan tahap pembangunan yang penting sebab dalam Repelita IV itu kita bertekad meletakkan kerangka landasan yang akan dimantapkan dalam Repelita V agar dalam Repelita VI bangsa Indonesia dapat tinggal landas dalam membangun dengan kekuatan sendiri.

Dikatakan, ujian yang dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana dapat mengatasi tekanan-tekanan berat yang diakibatkan oleh resesi ekonomi dunia yang mau tidak mau besar pengaruhnya terhadap kelancaran pembangunan kita.

Untuk mengatasi akibat-akibat buruk dari resesi ekonomi dunia itulah, kata Kepala Negara baru2 ini pemerintah telah mengadakan devaluasi terhadap nilai rupiah.

"Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terharu dan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah dengan penuh pengertian dan kesadaran memahami dan ikut mengamankan langkah berat yang tidak bisa lain harus diambil oleh pemerintah”.

Dengan dukungan yang sadar dari seluruh lapisan masyarakat, dengan kerja keras tanpa mengenal lelah, Kepala Negara yakin bahwa ujian-ujian berat di hadapan kita pasti akan dapat diatasi.

Tradlisi

Kepala Negara mengemukakan, kita memiliki tradisi sebagai bangsa pejuang yang tahan uji dan oleh karena itu marilah kita tunjukkan tradisi sebagai bangsa pejuang itu dalam semangat dan jaman pembangunan yang penuh ujian seperti sekarang ini.

Selanjutnya dikatakan tantangan yang kita hadapi eli tahun-tahun yang jelas tidak kecil. Menurut Kepala Negara, kita masih harus bekerja keras untuk meningkatkan produksi pangan, menangani kehausan pendidikan bagi berjuta-juta anak-anak dan pemuda-pemudi, menyediakan, perumahan yang layak bagi keluarga-keluarga, membuka lapangan kerja bagi jutaan orang, mengatasi masalah-masalah besar kependudukan melalui transmigrasi besar-besaran dll masalah sosial ekonomi.

Kekuatan Industri

Bersamaan dengan itu menurut Kepala Negara, kita harus membangun kekuatan industri sebab masyarakat adil makmur yang dicita-citakan tidak lain adalah masyarakat industri yang maju dengan dukungan pertanian yang kokoh kuat

Semua yang harus diketjakan dalam Repelita IV harus dilandasi dengan keadaan ekonomi dan tingkat pembangunan yang memadai dalam merampungkan Repelita Ill yang sekarang.

Perampungan itu kata Kepala Negara, akan selesai dalam tahun ke-5 Repelita III yaitu dalam tahun anggaran 1983/1984.

Dikatakan, dalam rangka makin mengefisienkan dan mengefektifkan perkembangan perekonomian nasional dan jalannya pembangunan itu maka perlu segera sekarang ini secepat-cepatnya daftar isian proyek disampaikan ke semua daerah.

Pengefisienan dan pengefektifan pembangunan menurut Kepala Negara berarti harus ada dukungan administrasi pembangunan yang baik.

"Adanya daftar isian proyek ini merupakan salah satu dukungan terhadap administrasi pembangunan yang baik itu," kata Kepala Negara.

Diingatkan, penyerahan daftar isian proyek dalam upacara khusus seperti sekarang ini bukan sekedar upacara simbolik yang hanya membuang waktu dan uang. Penyerahan DIP hendaknya dipandang sebagai lambang tekad untuk terus membangun dengan tertib, teratur dan efisien.

Kepala Negara juga minta agar semua Gubernur Kepala Daerah sebagai penguasa tunggal dan administrator pembangunan di daerah masing-masing sepenuhnya ikut bertanggung jawab dan ikut mengawasi kelancaran pelaksanaan setiap proyek nasional yang ada di daerah masing-masing.

Kepala Negara minta agar para Gubernur dan Bupati memberitahukan secara luas kepada seluruh masyarakat di daerahnya semua proyek pembangunan yang ada di daerah.

Dengan demikian kata Kepala Negara rakyat tahu mengenai gambaran masa depan mereka, apa yang akan dikerjakan, kesempatan apa yang terbuka dan bagaimana rakyat dapat berpartisipasi secara aktif dalam gerakan pembangunan daerah.

Mengakhiri amanatnya, Kepala Negara kembali mengingatkan, masalah pembangunan yang dihadapi demikian besar, tantangan harus ditundukkan tidak kecil dan ujian-ujian yang harus diatasi tidak ringan.

Semuanya itu menurut Kepala Negara hanya dapat ditangani bersama dengan kegotong-royongan nasional yang seluas­luasnya dan sejujur-jujurnya.

Irja

Di Jayapura Menteri Penerangan Harrnoko atas nama Presiden Soeharto Senin pagi di Sasana Krida Kantor Gubernur di Jayapura dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para pejabat tinggi dan aparat pemerintah di propinsi Irja telah menyerahkan DIP (Daftar Isian Proyek) Sektoral tahun anggaran 1983/1984 untuk propinsi Irian Jaya.

DIP Sektoral tahun anggaran 1983/1984 tsb seluruhnya bernilai Rp. 74.289.977.000 dalam 162 proyek dan diterima langsung oleh Gubernur Irja Izaac Hindom.

Sementara itu Gubernur Izaac Hindom dalam laporannya mengatakan ketepatan waktu dalam penyerahan DIP Sektoral ke daerah Irja sangat membantu, sehingga dapat mengurangi SlAP yang selalu ada pada setiap tahunnya. Untuk itu Gubernur Izaac Hindom menyampaikan terimakasih yang sebesarnya atas perhatian pemerintah pusat.

Lebih lanjut Gubernur Izaac Hindom mengatakan adanya kebijaksanaan pemerintah akhir-akhir ini baik yang menyangkut kenaikan harga BBM maupun kebijaksanaan di bidang moneter yaitu dengan mendevaluasi mpiah terhadap dollar, akan berpengaruh baik terhadap anggaran yang sedang berjalan maupun ploting anggaran 1983-1984 yang perhitungannya dilaksanakan sebelum kebijaksanaan tersebut.

Oleh karenanya Izaac Hindom menghimbau Pemerintah Pusat melalui Menpen Harmoko agar kebijaksanaan akan dilaksanakannya eskalasi harga segera dapat terwujud.

Proyek-proyek sektorall982-1983 yl. di Irian Jaya bernilai Rp. 89.128.000.000 dan meliputi 193 proyek, Izaac Hindom melaporkan secara pisik telah mencapai 68 prosen, sedangkan realisasi keuangan mencapai 51 prosen.

Dikatakan, keterlambatan proyek karenakondisi alam dan topografi daerah yang sulit dan berat, prasarana dan sarana transportasi yang masih minim, ketergantungan Irja akan bahan-bahan bangunan dari luar Irja, faktor adat istiadat, iklim yang tidak menentu, penduduk yang sangat tipis, terpencar dan terisolir.

Pekerjaan Umum

Dari anggaran 1983-1984 untuk proyek2 sektoral di propinsi Irian Jaya anggaran terbesar terdapat pada Departemen Pekerjaan Umum yaitu Rp. 23.605.000.000, menyusul Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp. 15.333.055.000, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Rp. 9.752.500.000, menyusul Departemen Pertanian Rp. 3.026.200.000 dan Departemen Dalam Negeri Rp. 3.045.545.000.

Sumbar

Untuk Sumatra Barat DIP sektoral 1983/84 diserahkan Menteri Agama Munawir Sjadzali MA di aula kantor Gubernur Sumbar hari Senin.

Jumlah dana yang diserahkan sama dengan tahun yang lalu yakni lebih kurang Rp. 62.1 milyar yang terdiri dari 222 DIP.

Jumlah dana terbesar diperuntukkan bagi proyek-proyek di lingkungan PU yakni Rp. 20.4 milyar kemudian Pertanian Rp. 6,1 milyar, Pertambangan dan Energi Rp. 5.09 milyar dan P & K Rp. 4.7 milyar, dll dibawah Rp. 4.7 milyar.

Sumut

Sementara itu Menteri Kehakiman Ali Said mewakili Presiden Senin pagi di Medan menyerahkan 244 DIP dengan nilai keseluruhan Rp. 88, 8 milyar.

Penyerahan DIP dengan dana APBN ini dilakukan di Bina Graha Medan pada saat berlangsungnya Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Sumatra Utara yang dipimpin Gubernur EWP Tambunan.

Gubernur Tambunan dalam laporannya sebelum menerima penyerahan DIP yang kemudian dibagikan kepada Kanwil-kanwil Departemen di Sumatra Utara mengatakan DIP tahun 1982/83 di daerah Sumatra Utara sebanyak 269 DIP dengan nilai anggaran Rp. 127.935.682.284. 101 proyek diantaranya dengan nilai Rp. 103 milyar merupakan proyek konstruksi atau 18 pCt dari dana APBN untuk Sumatra Utara.

Dalam pelaksanaannya sampai dengan 3 Desember 1982 telah tercapai penggunaan dana 32 pCt. Sampai dengan 31 Maret 1983 penggunaan anggarannya sudah mencapai 60 pCt dengan kegiatan pisik mencapai 68 pCt.

Menurut gubernur hambatan yang dialami pelaksanaan proyek2 APBN 1982/83 ini terutama menyangkut masalah tanah, sementara dana untuk ganti rugi yang disediakan oleh Pusat terlalu kecil.

Seusai penyerahan, gubernur kemudian membagikannya kepada Kanwil2 yang ada di Sumatra Utara dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Pembangunan yang akan berlangsung 3 hari.

Rapat Koordinasi ini juga dihadiri semua Kepala Daerah tingkat II (Bupati/ Walikotamadya se-Sumatra Utara. Kepala2 Dinas Kanwil dan aparat pemerintahan daerah lainnya termasuk Bappeda.

Jatim

Menko Polkam Surono Senin pagi di Surabaya menyerahkan 253 DIP bernilai Rp. 175.490.618.750 untuk proyek2 yang dibiayai APBN 1983/84 di Jatim kepada

Gubernur Sunandar Priyosudarmo yang menyerahkan pula pada enam orang Kakanwil mewakili Kanwil dan Dinas se-Jatim.

Menurut Gubernur Sunandar jumlah nilai DIP tahun ini lebih kecil dibanding tahun anggaran 1982/83 dengan 294 DIP bernilai Rp. 396 milyar lebih.

Dalam laporannya, dari anggaran 1982/83 sampai dengan pertengahan Maret yang lalu, terdapat SlAP sebesar 35 pCt dari SIAPDA Jatim tersisa 13,7 pCt.

Menjelaskan kesulitan sehingga timbulnya SlAP tsb. dikatakan, ada enam masalah yakni tiga yang berat mengenai kesulitan tahunan memperoleh lokasi tanah proyek, adanya ketergantungan dalam proyek2 multy year dan keterlambatan pinjaman luar negeri akibat resesi.

Sedangkan kesulitan yang ringan dikatakan, adanya DIP tambahan yang baru tiba setelah mendekati akhir tahun anggaran, adanya revisi DIP yang mengganggu keputusan serta keharusan menyelesaikan proyek2 tahun anggaran 1979/80.

Sedangkan untuk SIAPDA terdapat empat pennasalahan yang menyulitkan yang hampir sama permasalahannya. Penyerapan oleh DIP Daerah pada tahun 1982/83 mencapai Rp. 40 milyar untuk 220 proyek sedangkan untuk APBD 1983/84 mencapai Rp. 290 milyar lebih yang berarti kenaikan 4 pCt. Kesulitan timbulnya SIAPDA antara lain disebabkan anggaran pembangunan diutamakan untuk belanja pegawai negeri sedangkan anggaran pembangunannya sendiri menunggu pemasukan dari pendapatan daerah.

Pada acara di Graha Wicaksana Praja Gubernuran, dilakukan sekaligus upacara pemekaran lima wilayah kotamadya, masing2 Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Blitar dan Madiun. (RA)

Jakarta, Sinar Harapan

Sumber : SINAR HARAPAN (18/04/1983)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 61-66.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.