PRESIDEN SOEHARTO MINTA PARA DUBES JALANKAN DIPLOMASI PERJUANGAN

PRESIDEN SOEHARTO MINTA PARA DUBES JALANKAN DIPLOMASI PERJUANGAN

Presiden Soeharto mengemukakan enam hal yang harus dimiliki setiap diplomat Indonesia di luar negeri, agar mereka benar2 dapat menjalankan “diplomasi perjuangan”.

Pertama, semua diplomat Indonesia harus yakin akan kebenaran jalan yang ditempuh negara dan pemerintahnya, karena jalan itu ditentukan sendiri oleh rakyat melalui MPR

Kedua, menghayati dan mampu memantulkan cara hidup serta alam pikiran Indonesia. Ketiga, menguasai seluk-beluk masalah yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia. Keempat, menguasai masalah2 internasional serta memahami pengaruhnya terhadap Indonesia.

Kelima, mampu menangkis pandangan dan tindakan negatif terhadap Indonesia serta sanggup merebut hati, pengertian, dukungan dan kerjasama fihak lain.

Keenam, memahami perilaku masyarakat Indonesia di luar negeri sehingga mampu membinanya dan menggerakkan mereka dalam satu irama pengabdian bagi kepentingan bangsanya.

Hal tersebut dikemukakan Presiden Soeharto, hari Selasa ketika melantik dan mengambil sumpah lima Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang baru.

Kelima perwira tinggi ABRI yang dilantik menjadi dubes itu adalah Letjen TNI Hasnan Habib untuk Kerajaan Thailand, Laksamana Madya Sjamsul Basri untuk Republik India, Mayjen TNI (Purn) Kaharudin Nasution untuk Republik Korea Selatan, Mayjen TNI Sumpono Bajuadji untuk Kerajaan Belanda dan Brigjen TNI Susidarto untuk Republik Rumania.

Tugas Khusus

Dalam kesempatan itu Kepala Negara pun memberikan tugas khusus yang harus diperhatikan oleh semua Dubes RI di luar negeri.

Tugas khusus itu antara lain mencari perluasan pasar-pasar baru bagi barang produksi Indonesia dalam usaha meningkatkan penerimaan luar negeri.

“Untuk itu”, kata Presiden, “jelas diperlukan kelincahan gerak para duta besar. Mereka tidak hanya sekedar melaksanakan diplomasi rutin, melainkan diplomasi perjuangan”.

Menurut Kepala Negara, diplomasi perjuangan bukanlah sikap gagah-gagahan atau radikal-radikalan, melainkan menunjukkan keuletan dan kelincahan dalam memperjuangkan aspirasi, cita-cita dan kepentingan nasional.

“Diplomasi perjuangan mengharuskan diplomat kita tidak hanya mengikatkan diri pada kebiasaan2 resmi dan keprotokolan saja, melainkan harus dapat menemukan dan mengembangkan cara-cara lain yang efektif,” demikian Presiden.

Kepentingan Nasional

Di bagian lain pidatonya, Presiden mengatakan bahwa pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif tidak mudah. Dunia masih penuh berbagai bentuk ketegangan dan konflik, penuh lalu lalang kepentingan banyak bangsa, hingga tidak terhindari benturan2 serta saling berebut pengaruh di antara kekuatan-kekuatan besar.

“Apabila kita tidak waspada mengemudikan politik luar negeri dalam keadaan dunia demikian itu, maka sadar atau tidak kita mungkin terjebak oleh siasat kepentingan lain yang tak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan nasional kita”, kata Kepala Negara.

Ia mengingatkan, politik luar negeri tidak lain adalah gerak keluar dari kepentingan nasional. Semua negara memiliki, watak politik luar negeri yang demikian.

Ikatan2 tradisional dapat renggang apabila kadar tertentu kepentingan nasional terancam. Kesamaan ideologi yang selama ini dianggap kuat akan tidak punya arti lagi jika kepentingan nasional tampil ke permukaan.

“Belajar dari pengalaman ini kita tambah yakin betapa tepat petunjuk GBHN yang mengharuskan pelaksanaan politik luar negeri diabdikan kepada kepentingan nasional”, demikian Presiden Soeharto.

Kepentingan nasional yang paling terdepan, menurut Kepala Negara, dewasa ini ialah pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

”Namun”, demikian ditegaskannya, “tidak berarti kita mengabaikan pemikiran mengenai dunia yang dicita-citakan”.

“Dalam batas kemampuan yang ada serta perhitungan matang Indonesia akan tetap aktif mengusahakan tercapainya ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, adil dan makmur seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945″‘, demikian Soeharto. (DTS)

Jakarta, Antara

Sumber: ANTARA (12/09/1978)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 710-712.

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.