PRESIDEN SOEHARTO MEMINTA AGAR MEMPERCEPAT PENURUNAN TINGKAT KESUBURAN

PRESIDEN SOEHARTO MEMINTA AGAR MEMPERCEPAT PENURUNAN TINGKAT KESUBURAN

Presiden Soeharto meminta agar mempercepat penurunan tingkat kesuburan dalam melaksanakan program di Indonesia sekurang2nya 10 tahun lebih cepat.

Menkes Suwardjono Srujaningrat selesai melaporkan rencana keberangkatannya ke Washington, 28 April mendatang, di Bina Graha, Selasa pagi menyatakan keyakinannya kepada para wartawan, bahwa usaha mempercepat penurunan tingkat kesuburan dapat dilakukan.

Keyakinannya itu didasarkan pada perkembangan penurunan tingkat kesuburan sejak tahun 1970. Pada tahun itu, tingkat kesuburan turun menjadi 46/1.000 orang, tahun 1977 turun lagi menjadi 37/1.000 orang. Tingkat kesuburan itu dalam tahun 1990 akan turun lagi menjadi 22 sampai 24/1.000 orang.

Sebagai contoh, Menkes menyebutkan bahwa tingkat kesuburan di Jatim dan Jateng menurun sangat cepat. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa 50 persen dari pasangan usia subur di kedua daerah itu menjalankan keluarga berencana dengan setia.

Di Washington, Menkes akan mengadakan perundingan dengan pihak Bank Dunia mengenai bantuan badan keuangan dunia tersebut untuk melaksanakan proyek kependudukan ketiga yang kini sudah mulai digarap.

Menkes mengatakan, kalau perundingan itu berhasil Indonesia dapat mengharapkan bantuan keuangan sebanyak US$ 75 juta untuk menunjang pelaksanaan proyek kependudukan ketiga tersebut.

Proyek kependudukan pertama dan kedua sudah selesai dilaksanakan dan kedua proyek ini antara lain telah menyebabkan menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia.

Jangan Bebani Negara Berkembang

Dari Washington, Menkes akan berangkat menuju Jenewa pada 1 atau 2 Mei mendatang untuk menghadiri konperensi kesehatan se-dunia mulai 5 Mei mendatang.

Konperensi kesehatan se-dunia secara rutin diadakan setiap tahun, tapi Indonesia dalam kesempatan ini akan berusaha menegaskan agar negara2 berkembang yang sedang bergulat dengan berbagai macam kesukaran jangan dibebani dengan masalah di bidang penyediaan obat2an yang menjurus ke arah komersial.

Penekanan harga obat dapat dilakukan antara lain melihat kenyataan komponen harga kemasan juga dimasukkan dalam harga obat. Biaya riset juga dimasukkan, tapi ini masih mungkin.

Dalam penyediaan obat2 ini, Indonesia mengharapkan agar jangan memberikan beban biaya ekstra, sehingga obat2an lebih murah harganya.

Namun dalam hal ini, Indonesia sudah memulai menjalankan program pemeliharaan kesehatan dasar yang berarti menjalankan pemerataan di bidang kesehatan.

Pemerataan di bidang kesehatan ini sesuai dengan Trilogi Pembangunan, yang berarti pula program di bidang kesehatan tidak akan berhasil jika program di bidang lainnya tidak berhasil.

Tidak Menyudutkan

Ketika menjawab pertanyaan mengenai penunjukan pabrik obat pemerintah memproduksi obat2an, Menkes menyangkal bahwa usaha itu akan menyudutkan pabrik2 obat swasta.

Produksi pabrik obat pemerintah diarahkan kepada obat2 dasar yang digunakan Puskesmas-Puskesmas mengingat semakin luasnya kesadaran masyarakat untuk berobat ke Puskesmas dan dokter. Sedang obat2 lainnya dapat disediakan pabrik obat swasta.

Sejak penunjukan pabrik obat pemerintah untuk berproduksi itu, pabrik obat Manggarai telah meningkat produksinya lima kali lipat.

Menkes menyebutkan pula lima propinsi di luar Jawa yang paling berhasil melaksanakan program keluarga berencana antara lain Sulut, Sumbar, Kalsel dan Lampung.

Menkes melaporkan pula kepada Presiden mengenai telah ditandatanganinya perjanjian kesehatan antara Indonesia dan Bangladesh. (DTS)

Jakarta, Antara

Sumber: ANTARA (22/04/1980)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 966-968.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.