PRESIDEN SOEHARTO: LEMBAGA BPK SEBAGAI SARANA DEMOKRASI

PRESIDEN SOEHARTO: LEMBAGA BPK SEBAGAI SARANA DEMOKRASI [1]

 

Jakarta, Sinar Harapan

7 anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Senin pagi telah dilantik di Istana Negara. Dua diantaranya masing-masing Ketua Dan Wakil Ketua, Jend. Umar Wirahadikusumah dan Mayjen Sudradjat telah diambil sumpahnya dua bulan yang lalu. Lima anggota lainnya adalah: 1. Prof. R. Soemardjo Tjitrohudojo, 2. Mas Sri Pamoengkas Kartosoedirdjo S.H. 3. R. Sudomo Poerwodihardjo, SH. 4. R. Santoso Brotodihardjo SH dan 5. Hasan Akman.

Pengambilan sumpah dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Soebekti SH. Dalam sambutannya Presiden Soeharto katakan adanya BPK adalah benar2 akan memperkuat pelaksanaan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Ada atau tidaknya demokrasi dalam suatu negara terletak pada bagaimana negara itu memperoleh uang untuk mengatur hidup dan pembangunan masyarakatnya, darimana sumber2 biaya diperoleh dan untuk apa uang rakyat itu digunakan. Untuk tujuan2 inilah BPK diadakan.

Badan ini bertugas untuk memeriksa pertanggungan jawab Pemerintah, pelaksanaan APBN yang selanjutnya diberitahukan kepada DPR. “Malahan”, kata Presiden “yang diperiksa pertanggungan jawab keuangannya itu tidak saja terbatas pada pelaksanaan APBN, melainkan juga anggaran pendapatan dan belanja daerah’ anggaran perusahaan-perusahaan milik negara dsb-nya”.

Hasil pemeriksaan bukannya tanpa sanksi, kata Presiden. Bila menimbulkan sangkaan adanya tindak pidana maka masalahnya diberitahukan kepada kepolisian atau kejaksaan sehingga akan menjamin terbinanya aparatur Pemerintahan dan perekonomian negara yang bersih dan sehat. (DTS)

Sumber: SINAR HARAPAN (13/08/1973)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 227.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.