PRESIDEN SOEHARTO : KETERBUKAAN BISA GOYAHKAN KEPERCAYAAN PADA PANCASILA

PRESIDEN SOEHARTO : KETERBUKAAN BISA GOYAHKAN KEPERCAYAAN PADA PANCASILA[1]

 

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto menekankan perlunya sikap waspada, karena keterbukaan masyarakat yang ada dalam arus globalisasi tidak mustahil akan menggoyahkan sikap bangsa Indonesia terhadap ideologi nasional.

“Hal ini tidak boleh sampai terjadi. Kalau kepercayaan kita terhadap Pancasila sampai pudar, tentu menimbulkan akibat yang tidak kita inginkan. Hal itu akan membawa dampak negatif yang sangat besar terhadap kehidupan kita sebagai bangsa.” kata Kepala Negara pada pembukaan rapat pimpinan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri ABRI (FKPPI) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10).

Hadir dalam acara itu, antara lain, KSAD Jenderal TNl R Hartono, KSAU Marsekal Madya TNI Sutria Tubagus, KSAL Laksamana Madya TNI Arief Kushariadi, Kapolri Letjen (Pol) Dibyo Widodo,  Pangab Jenderal TNI Feisal Tanjung, Menko Polkam Soesilo Soedarman, Mensesneg Moerdiono, Bambang Trihatmodjo (Ketua Umum FKPPI), Ponco Sutowo dan sekitar 500 anggota FKPPI.

“Pembangunan itu juga berarti perubahan menuju kemajuan.” Ujar Kepala Negara.

Dengan kata lain, pembangunan juga berarti pembaruan yang dapat mengantarkan bangsa kepada kemajuan, atau yang bisa memperkuat hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dengan susah payah.

Kepala Negara menekankan, perubahan dan pembaruan itu tidak boleh membuat pembangunan bangsa mundur ke belakang, namun untuk terus-menerus menyegarkan pengamalan Pancasila dan pembangunan bangsa.

“Karena itu,  apa pun wujud masyarakat yang kita inginkan, tidak boleh lain dari pada masyarakat yang disemangati, dilandasi, dan dibimbing oleh Pancasila.” tegas Presiden.

Dikatakan, arti Pancasila sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia, terutama dalam menghadapi hidup di tahun-tahun terakhir abad 20 dan menjelang memasuki abad 21 yang akan menjadi abad penuh dinamika.

Goyahkan Sikap

“Saat ini saja proses globalisasi mulai merasuk ke segenap bidang kehidupan bangsa kita. Globalisasi adalah juga proses budaya yang tidak bisa kita hindari. Sedikit atau banyak, globalisasi akan mempengaruhi wawasan dan pandangan hidup kita. Meskipun demikian, kita perlu waspada, bahwa keterbukaan masyarakat kita dalam arus globaliasi itu tidak mustahil akan menggoyahkan sikap kita terhadap ideologi nasional bangsa kita sendiri.” ujar Presiden.

Ditegaskan, hal itu tidak boleh terjadi karena akan menimbulkan dampak negatif yang sangat besar terhadap kehidupan bangsa Indonesia.

Menurut Kepala Negara, negara memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta secara terorganisasi dalam pembangunan. Sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, organisasi kemasyarakatan sebagai sarana dan wahana kegiatan pembangunan dapat dibentuk oleh siapa saja, karena hal itu menja di salah satu wujud asas kedaulatan rakyat yang dianut.

Hal itu, kata Presiden, wajar, karena pembangunan Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat.

“Pada taraf terakhir, rakyat Indonesia sendirilah yang mengetahui apa yang dibutuhkannya dan bagaimana cara memenuhi kebutuhannya itu. Peranan negara pada dasarnya adalah menciptakan kondisi dan peluang yang sebesar-besarnya bagi berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi aspirasi dan kepentingannya sendiri.” ungkap Presiden.

Walau begitu, Kepala Negara mengingatkan, organisasi kemasyarakatan berbeda dengan organisasi kekuatan sosial politik.

“Organisasi kekuatan sosial politik merupakan sarana dan wahana rakyat khusus untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Perannya terutama adalah untuk menghimpun aspirasi masyarakat, menyuarakan aspirasi itu, menawarkan tokoh-tokohnya untuk mewakili rakyat melalui pemilihan umum.” jelas Kepala Negara.

Dikemukakan, kader organisasi kekuatan sosial politik dapat bergerak langsung dalam masyarakat atau duduk di lembaga perwaki Ian rakyat untuk ikut merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional, di pusat dan daerah.

Tak Sekadar Urus Diri

“Dengan demikian, organisasi kekuatan sosial politik tidaklah bertujuan sekadar untuk mengurus dirinya sendiri ke dalam, tetapi untuk ikut mengarahkan jalannya negara dan pemerintahan secara menyeluruh. Karena itu, selain untuk kepentingan para anggotanya sendiri, setiap kebijakan organisasi kekuatan sosial politik mempunyai dampak bagi seluruh bangsa dan pemerintahan. Dengan lain perkataan, selain mempunyai hak untuk berpolitik, organisasi kekuatan sosial  tanggungjawab yang besar dalam bidang politik kepada seluruh bangsa.” kata Presiden.

Ditegaskan, bangsa Indonesia adalah bangsa sangat majemuk.

“Namun, dalam bidang politik serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita hanya mempunyai satu pandangan hidup dan menginginkan satu dasar negara, yaitu Pancasila. Bangsa ini sudah menolak pandangan hidup dan dasar negara selain Pancasila.” lanjut Presiden.

Ditekankan, penegasan bangsa Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tidak terjadi tiba-tiba. Sejak tahun 45-65, Indonesia menerapkan berbagai filsafat, ideologi, dan aliran politik, yang mengakibatkan negara hampir tidak bisa berfungsi dalam bidang kesejahteraan dan keamanan, karena tidak ada kesepakatan dalam hal-hal mendasar.

Karena itu, di tahun-tahuh pertama Orde Baru, bangsa Indonesia memutuskan menyederhanakan struktur politik menjadi tiga buah seperti sekarang. Struktur politik seperti itu diakui mempunyai manfaat cukup besar, baik dalam pengambilan keputusan politik maupun mempertanggungjawabkan pelaksanaan keputusan politik. Selain itu, dalam pemilihan umum, suara dan orientasi politik rakyat tidak lagi terpecah-pecah pada partai kecil atau perseorangan.

“Peranan kekuatan sosial politik dalam bidang politik dan pemerintahan memang sangat penting. Namun, tidak seluruh masalah kehidupan kita sebagai bangsa dapat ditampung oleh organisasi kekuatan sosial politik. Banyak sekali masalah yang bukan saja berada di luar jangkauan organisasi kekuatan sosial politik, tetapi juga yang lebih baik ditangani oleh organisasi kemasyarakatan.” tegas Presiden.

Sumber : Kompas (04/10/1996)

_______________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 142-144.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.