PRESIDEN SOEHARTO INTRUKSIKAN KEPADA MENTERI PERHUBUNGAN: BIAYA ANGKUTAN LAUT SUPAYA DIPERBAIKI

PRESIDEN SOEHARTO INTRUKSIKAN KEPADA MENTERI PERHUBUNGAN: BIAYA ANGKUTAN LAUT SUPAYA DIPERBAIKI [1]

Rata2 Muatan Kapal Untuk Satu Jurusan Hanya Dibawah 50% Dari Kapasitas Kapal

Mengenai Peningkatan Industri ke Pariwisatawan Juga Di Laporkan

 

Jakarta, Berita Buana

Presiden Soeharto menginstruksikan kepada Menteri Perhubungan agar mengusahakan perbaikan dibidang biaya angkutan laut secara inter departemental. Demikian dijelaskan oleh Menteri Perhubungan Emil Salim Kamis siang kemarin di Bina Graha selesai diterima Presiden.

Presiden juga minta agar pengangkutan laut di Indonesia bagian timur mendapat perhatian, karena pengangkutan laut dibagian ini sangat penting. Demikian Emil Salim menambahkan.

Ketika ditanya pers apakah hal itu berarti biaya angkutan laut akan diturunkan, Emil Salim tidak menjawab secara langsung, tetapi dikatakan:

“supaya diusahakan lebih rasionil” atau “supaya diusahakan lebih memadai.”

“Pokoknya,” kata Emil Salim, ‘jangan sampai terlalu memberatkan.”

Masalah yang dihadapi sekarang ini ialah bahwa biaya “door to door” yang dibayar oleh pihak konsumen masih tinggi. “Tentu ada rentetannya ….” kata Emil Salim. Oleh sebab itu untuk memperbaiki masalah ini perlu dilakukan kerjasama antar departemental, antara lain oleh pihak Bea Cukai, Departemen Perdagangan, Departemen Perhubungan dan EMKL.

Emil Salim menambahkan bahwa besarnya volume muatan kapal juga salah satu factor yang menyebabkan tingginya biaya angkutan laut. Apabila volume muatan kapal dapat dinaikkan, maka biaya angkutan laut bisa diturunkan.

Diungkapkan oleh Emil Salim bahwa rata-rata muatan kapal untuk satu jurusan hanya di bawah 50% dari kapasitas kapal. Mengenai biaya “door to door” menurut Emil Salim, sampai di bawah 15 % dari biaya pembuatan barangnya.

Peningkatan Pariwisata

Dalam kesempatan bertemu dengan Presiden kemarin itu, juga dilaporkan mengenai peningkatan industri kepariwisataan. Dalam hubungan ini antara lain telah dilakukan kerjasama dengan Departemen PUTL, Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman.

Kerjasama tersebut untuk meringankan beban hotel-hotel, misalnya dalam hal keringanan pajak, tarif listrik di atas 1.000 KVA perbaikan persyaratan permohonan visa, dan penertiban biro-biro perjalanan, juga memberikan kelonggaran bagi pesawat-pesawat carter yang mendatangkan wisatawan ke Indonesia. (DTS)

Sumber: BERITA BUANA (18/11/1977)

 

 

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 574-575.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.