PRESIDEN SOEHARTO : GALAKKAN SISTEM JPKM

PRESIDEN SOEHARTO : GALAKKAN SISTEM JPKM[1]

 

Jakarta, Kompas

PRESIDEN SOEHARTO minta agar digalakkan sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) sehingga tidak ada lagi warga Indonesia yang tidak tercakup dalam pemeliharaan kesehatannya.

“Insya Allah, saya akan coba menggalakkan JPKM ini.” demikian kata Menteri Kesehatan Prof. Dr. Dr. H Farid Anfasa Moeloek kepada para wartawan seusai diterima Presiden di Jalan Cendana, Jakarta, Kamis (26/3).

Menurut Menkes, untuk menghadapi masa krisis ini, diberi pelayanan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Jadi, lanjut Menkes, masyarakat, terutama yang kurang mampu bisa memanfaatkan ‘Kartu Sehat’.

Dikatakan, mereka yang mempunyai kartu sehat ini bisa ke puskesmas dan rumah sakit rujukkan dengan tidak bayar.

“Kami kemarin sudah minta ke Kanwil Depkes DKI Jakarta supaya mencatat atau mendata mereka-mereka yang tidak mampu membayar, itu sekitar 80.000 an kartu, termasuk keluarganya. Jadi di sini ada namanya, nama anak-anaknya dan sebagainya. Tentu saja untuk masa yang akan datang, setiap warga negara Indonesia itu terjamin kesehatan mereka dan Bapak Presiden minta perhatian mengenai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).” kata Menkes.

Menkes menyebutkan, JPKM ini sebenarnya sudah dimulai tahun 1995 dan sudah ada badan pelaksananya, kira-kira 16 di luar Jamsostek dan Askes.

“Bapak Presiden minta ini digolkan, sehingga tidak ada lagi warga Indonesia yang tidak tercover.” ujarnya.

Ditanya apakah ‘Kartu Sehat’ itu hanya untuk periksa di Puskesmas, Menkes mengatakan,

“Obatnya juga, jadi ini betul-betul untuk mereka yang tidak mampu.”

Apakah ‘Kartu Sehat’ ditanggung Depsos atau Depkes, ia mengatakan,

“Oleh kita semua, kita bersama-sama. ‘Kartu Sehat’ ini sebenarnya program lama, tapi dilupakan, ya kita populerkan.”

Menkes mengatakan, karena sedang terjadi krisis moneter di Indonesia, maka masyarakat terutama yang tidak mampu diharapkan memanfaatkan kartu sehat yang dikeluarkan pemerintah.

“Dahulu karena masih mampu, maka orang mungkin kurang memperhatikan. Namun sekarang, penggunaan kartu ini perlu digalakkan kembali karena, bisa berobat gratis di Puskesmas.” kata Moeloek.

Selain itu Menkes juga mengatakan, pemerintah kini sedang memikirkan batuan, bisa berupa subsidi, kepada pabrik-pabrik obat PMDN yang dilanda kesulitan akibat krisis moneter.

“Kami sudah mengadakan pertemuan dengan Bank Dunia mengenai hal ini, sekarang sedang dilakukan negosiasi bagaimana nantinya supaya kita juga mensubsidi sementara, supaya mereka jangan mati. Kalau sudah mati, bangkitnya susah lagi.” kata Moeloek.

Menurut Menkes, pemerintah memperhatikan pabrik-pabrik obat yang mendapat kesulitan itu. Katanya, pemberian bantuan ini masih dalam proses beberapa minggu ini.

“Pokoknya mereka harus bangkit. Jadi sedang dicari jalan keluar.” ujarnya. Dalam kesempatan ini Menkes juga menjelaskan hubungan kenalnya dengan Menteri Negara Pangan, Holtikultura dan Obat-Obatan.

“Dapat dikatakan begini, dalam situasi krisis seperti ini, bahan baku obat itu masih banyak yang diimpor, jadi Bapak Presiden mengatakan agar bahan baku obat ini dijajaki dari sumber-sumber yang kita miliki sendiri. Itu yang diminta kepada Menteri Negara Pangan, Hortikultura dan Obat­Obatan.” Demikian jelasnya.

Sedangkan untuk tugas-tugas yang lain seperti penelitian obat, penyediaan obat, distribusi dan pengawasan menjadi tugas Menteri Kesehatan.

“Jadi sudah jelas ya.” tutur Menkes baru ini.

Menkes juga melaporkan mengenai kesehatan haji.

“Kami sudah mendapat laporan, 42 persen dari jamaah haji kita itu sebetulnya kesehatannya high risk, beresiko tinggi, misalnya usia lanjut atau mengidap beberapa penyakit. Bapak Presiden mengatakan, mereka kan tidak bisa dilarang untuk naik haji, karena ini adalah suatu ibadah, jadi mohon jangan dilihat dari kematian jamaah haji dari jumlahnya berapa.” demikian Menkes.

Sumber : KOMPAS (27/03/1998)

______________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 795-796.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.