Presiden Soeharto : DORONG INVESTASI SWASTA DI BIDANG SURVEI DAN PEMETAAN

Presiden Soeharto : DORONG INVESTASI  SWASTA DI BIDANG SURVEI DAN PEMETAAN[1]

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto minta agar Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) lebih memberi peluang atau kesempatan serta dorongan pada usaha­usaha swasta untuk menginvestasikan dana mereka di bidang pemetaan dan survei di tanah air ini.

Imbauan Kepala Negara ini disampaikan ketika menerima Ketua Bakosurtanal Paul Suharto di Istana Merdeka, Jakarta, hari Sabtu (11/2). Seusai pertemuan itu Paul Suharto menyampaikan kepada para wartawan, selama ini kalau dilihat banyak peta kota, peta jalan, peta pariwisata di Indonesia dibuat di luar negeri.

“Padahal data dasarnya dari pemerintah dan mendapat data tambahan dari swasta.” kata Paul.

Padahal menurut Paul, usaha bidang pemetaan dan survei ini merupakan peluangusaha yang cukup besar dan bisa memberi lapangan kerja bagi banyak orang. Oleh karena itu, katanya, usaha yang di lakukan di luar negeri ini bisa direbut oleh pihak swasta di Indonesia.

Dikatakan pula, Presiden Soeharto mengimbau kepada Bakosurtanal untuk memberikan bantuan di bidang penguasaan teknologi dalam bidang pemetaan ini kepada pihak swasta agar mereka berani menginvestasikan dana mereka untuk peralatan dan pendidikan bidang pemetaan ini.

Menurut Paul Suharto, teknologi di bidang survei dan pemetaan dari satelit, foto udara beserta para tenaga ahlinya sudah dimiliki di Indonesia ini. Oleh karena itu, katanya, perlu disatukan kemampuan pihak swasta dan pemerintah dalam bidang survei dan pemetaan tersebut guna memperoleh pasar di luar negeri.

“Kelebihan kita dalam bidang survei dan pemetaan ini bisa kita tawarkan di Malaysia, Thailand, Arab Saudi dan lain-lainnya.” tuturnya.

Ditanya tentang peta wilayah perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga, seperti Papua Nugini (PNG), T. Paul Suharto mengatakan tidak ada masalah mengenai hal itu. Dikatakan, peta wilayah perbatasan Indonesia-PNG telah diselesaikan pada saat PNG masih berada di wilayah Australia. Setelah menjadi negara merdeka, kata Paul Suharto, PNG menerima sepenuhnya perjanjian Indonesia­Australia mengenai peta wilayah perbatasan tersebut.

Dikatakan pula Indonesia dan Malaysia sebagai sesama Negara ASEAN selama ini selalu bisa membicarakan dengan baik berbagai masalah wilayah perbatasan mereka, termasuk kasus Pulau Sipadan dan Ligitan.

Sumber : KOMPAS (03/02/1995)

_______________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVII (1995), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 635-636.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.