PRESIDEN SOEHARTO DIUSULKAN JADI BAPAK PENGGERAK KOPERASI

PRESIDEN SOEHARTO DIUSULKAN JADI BAPAK PENGGERAK KOPERASI[1]

 

Mataram, Suara Pembaruan

Ketua Puskud Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), HM Rapi’i menyampaikan usulan kepada Menteri Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil (PPK) Subiakto, agar Presiden Soeharto menerima gelar sebagai Bapak Penggerak Koperasi Indone­ sia.Usul ini langsung disambut setuju Menkop Subiakto Tjakrawedaya.

Usulan yang disampaikan pacta pembukaan Rapat Anggota Tahunan tersebut tidak keliru, karena Pak Harto memang banyak memberikan kesempatan dan peluang bagi kemajuan perkoperasian Indonesia.

“Saya tabu persis besarnya dukungan Presiden terhadap kehidupan perkoperasian kita. Walau diakui keberhasilan koperasi merupakan upaya berbagai pihak, namun figur Soeharto sangat kuat berperan. Tanpa figur Pak Harto, mungkin koperasi kita tidak semaju ini.”

Dalam rapat-rapat kabinet, Presiden Soeharto senantiasa memperjuangkan tegaknya perkoperasian. Bahkan ketika ada gerakan kasak-kusuk penghentian penyaluran pupuk melalui KUD, hal itu langsung dipangkas Presiden.

Tanpa saya beri laporan adanya kasak-kusuk tersebut, Presiden tegas memutuskan untuk tetap menyalurkan pupuk petani melalui KUD.

“Jika memang masih ada KUD yang lemah dalam melaksanakannya, maka sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk meningkatkan kemampuannya.” kata Subiakto menirukan Presiden.

Disarankannya agar usulan itu dibawa ke pertemuan Munas Gerakan Kemandirian Nasioanal yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Bila usulan disetujui peserta Munas maka, gelar tersebut dapat diberikan bertepatan dengan Hari Koperasi, 12 Juli 1997.

Kebijakan Presiden

Dikatakannya, perhatian Presiden Soeharto kepada koperasi dan pengusaha kecil di daerah yang sangat jauh bisa dilakukan. Hal itu terbukti dari banyaknya kebijaksanaan yang mengarah dan mendukung pengusaha kecil. Terakhir adalah kebijakan larangan beroperasinya toko swalayan di tingkat kabupaten, karena keberadaannya dapat mematikan pengusaha kecil.

“Tetapi saya malah heran, kok ada bupati yang mati-matian mengatakan swalayan tidak mematikan usaha kecil. Tidak merugikan apanya? Lha wong pengusaha kecilnya sudah mati semua gitu lho kok masih ngotot.”  kata Menkop penuh keheranan.

Lebih lanjut Subiakto mengatakan berbagai kebijaksanaan yang telah dikumandangkan itu belum sepenuhnya terealisasi di lapangan akibat berbagai masalah teknis. Dicontohkan masih seretnya kucuran kredit bagi pengusaha kecil. Kadar komitmen pembina belum seragam mendukung penuh kebijaksanaan tersebut. Hasil pengamatannya menunjukkan didaerah-daerah yang pembinanya mempunyai komitmen tinggi, terlihat perkembangan koperasi didaerah tersebut sangat baik, dan sebaliknya, disorotnya pula, para kepala cabang perbankan di daerah yang masih enggan mengucurkan kreditnya kepada pengusaha kecil, hanya karena tidak memiliki agunan.

“Pengusaha kecil kok diminta agunan. Padahal cuma dengkulnya (lutut, red) itu yang dapat diagunkan.” katanya.

Tanpa Agunan

Kebijakannya sudah jelas, pemberian kredit pengusaha kecil tidak harus memakai agunan. Kata Subiakto, proposal kelayakan usaha itu sendiri, sebenarnya sudah dapat dijadikan agunan. Namun demikian bila studi kelayakannya kurang memadai, maka sudah semestinya mereka dibantu memproses ulang hingga menjadi layak. Di sisi lain Menkop mengakui adanya kendala-kendala teknis dalam pemberian kredit, tetapi hal itu sebenarnya tidak dapat dijadikan alasan jitu.

“Buktinya beberapa bank yang punya komitmen tinggi kepada koperasi dan pengusaha kecil, tidak mengalami kredit macet. Ada bank swasta hanya meminta agunan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Nikah. Ternyata pengembalian kreditnya juga lancar. Justru yang sering mengalami kemacetan itu adalah pengusaha besar. Dalam besaran kredit yang sama, mungkin mereka merasa lebih enak mengurus satu pengusaha besar dari pada ratusan pengusaha kecil.” kata Menteri Subiakto menduga.

“Saya tambah heran karena lebih banyak bank swasta yang lebih berkomitmen ketimbang bank-bank pemerintah. Lantas apa tugas bank-bank pemerintah itu.” katanya kesal.

Ancaman Globalisasi

Menteri Koperasi Subiakto menegaskan era globalisasi sekarang ini dapat menjadi peluang dan hambatan. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Sepanjang kita mampu meningkatkan daya saing, maka globalisasi dapat menjadi peluang. Sebaliknya jika tidak mampu meningkatkan efisiensi, maka kita akan habis ditelan arus globalisasi tersebut. Satu-satunya cara menghadapi era persaingan bebas tersebut adalah dengan berkoperasi dan meningkatkan kerja sama kemitraan. Hal sama juga banyak dilakukan kalangan perusahaan besar diluar negeri dengan nama dan sebutan berbeda. Mereka mengenalnya dengan nama aliansi strategis.

Kenyataan tersebut mengharuskan bangsa Indonesia untuk lebih kuat memajukan koperasi. Lembaga-lembaga keuangan dan para pembina koperasi harus berjuang mati-matian memajukan koperasi agar tidak tenggelam dimasa mendatang. Sehingga pameo “Hidup atau Mati” pada masa perjuangan dulu masih relevan hingga kini. Hanya saja pameo itu berganti nama, “Efisien atau mati”.

Sumber : SUARA PEMBARUAN (08/06/1997)

______________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 377-379.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.