PRESIDEN SOEHARTO DIUNDANG KE PILIPINA

PRESIDEN SOEHARTO DIUNDANG KE PILIPINA

Presiden Pilipina Ferdinand E.Marcos mengundang Presiden Soeharto untuk berkunjung ke Pilipina, demikian Menteri Luar Negeri Muchtar Kusumaatmadja menjelaskan di Bina Graha, Jakarta, Senin siang

Undangan tersebut disampaikan Presiden Marcos secara lisan melalui Muchtar Kusumaatmadja ketika ia mengadakan pertemuan dengan Kepala Pemerintahan Pilipina itu di Manila baru2 ini.

Menlu Muchtar menjelaskan kepada para wartawan selesai diterima Presiden Soeharto bahwa undangan itu sudah disampaikan kepada Presiden Soeharto.

Ia melaporkan kepada Presiden Soeharto mengenai kunjungannya ke ibukota negara2 ASEAN dan ke Tokyo. Kunjungannya ke negara2 ASEAN itu untuk menjelaskan gagasan Indonesia mengenai penyelesaian masalah pengungsi Indonesia. Di Tokyo ia minta penegasan sikap Jepang kepada ASEAN setelah pemerintah Jepang menandatangani perjanjian persahabatan dengan Republik Rakyat Cina.

Menlu Muchtar mengatakan, undangan resmi untuk Presiden Soeharto itu akan menyusul. Ia belurn bersedia menyebutkan kapan undangan resmi itu disampaikan.

Ia juga belum bersedia mengungkapkan tanggapan Kepala Negara atas undangan rekannya dari Pilipina itu.

Gagasan Indonesia

Dalam pertemuan dengan Presiden Soeharto Muchtar melaporkan garis2 besar mengenai gagasan indonesia menyediakan sebuah pulau untuk dijadikan pusat prosesing pengungsi2 Indocina sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke negara penerima.

Pulau tersebut tetap berstatus pulau Indonesia di bawah kedaulatan dan administrasi Indonesia. Keanianan dan hal2 lain mengenai pulau itu tetap menjadi tanggungjawab Indonesia.

Dalam gagasan itu ditetapkan syarat pokok bahwa pembentukan pusat prosesing itu tidak menimbulkan sisal masalah untuk negara yang menyediakan pulau.

Pengembangan serta pemeliharaan pusat itu tidak dihayati oleh pemerintah Indonesia dan biaya prosesing menjadi tanggungjawab Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR), termasuk urusan atau biaya pengangkatan ke dan dari pusat tersebut.

Selain itu biaya sarana dasar merupakan beban UNHCR dan negara2 ketiga atau penerima pengungsi. Administrasi pusat tersebut dipegang oleh UNHCR

Ditetapkan pula bahwa pusat itu hanya dapat menerima pengungsi2 yang telah mendapat jaminan pemukiman darinegara penerima sehingga upaya tinggal menunggu

penyelesaian pemukimannya. Mengenai jumlah pengungsi dan lamanya tinggal di pusat prosesing dan batasnya dan pusat itu bersifat sementara.

Di samping ada pusat prosesing, juga akan disediakan tempat penampungan pertama atau sementara untuk pengungsi yang sekarang berada di beberapa tempat lain di Indonesia.

Peranan UNHCR

Karena masalah pengungsi Indocina ini biasanya merupakan masalah2 regional antara ASEAN dan Vietnam, tapi sudah menjadi masalah dunia, maka harus ditangani oleh UNHCR.

Pendekatan teknis untuk pengaturan mengalirnya pengungsi perlu ditangani oleh UNHCR sesuai dengan pemyataan wakil PM Vietnam dan bilamana jumlah maksimal tercapai, UNHCR harus bertindak menghentikan mengalirnya pengungsi

UNHCR harus mendekati negara2 penyumbang atau penerima pengungsi dan bilamana rencana serta syarat2 untuk pembentukan pusat prosesing di suatu pulau diterima baik oleh UNHCR, maka badan PBB itu diharapkan mengatur pelaksanaan pertemuan Jenewa lagi.

Menlu RI selaku ketua Komitetetap ASEAN wewenang untuk mengadakan pembicaraan dengan UNHCR dan langkah2 lanjutan lainnya.

Akan Mengalir Lagi

Dalam pokok2 pikiran yang telah disepakati oleh para Menlu ASEAN itu disebutkan pula bahwa pertengahan Maret pengungsi2 akan mulai mengalir lagi berhubung musim hujan dan angin ribut akan berakhir.

Vietnam kini memerlukan PBB sehubungan dengan perkembangan akhir2 ini di perbatasan negeri itu dengan RRC, di samping perkembangan dengan Kamboja.

Dalam pertemuan Jenewa dulu Vietnam lolos dari kewajiban2nya. Sekarang Vietnam perlu memenuhi kewajiban2nya sesuai dengan janji2 dan pernyataan2nya.

Sementara itu Menlu Singapura Rajaratnam mengharapkan, agar setelah mengelilingi negara2 ASEAN Menlu RI sebagai Ketua Komite Tetap ASEAN mengeluarkan pemyataan tentang tawaran Indonesia menyediakan pulau bagi pusat prosesing itu.

Tawaran ini dikonsultasikan dengan para Menlu ASEAN sehingga dapat dianggap sebagai sumbangan ASEAN kepada PBB melalui UNHCR ke arah penyelesaian masalah pengungsi Indocina.

Ketua Komite Tetap ASEAN juga diberi wewenang untuk mengadakan pendekatan kepada Vietnam sebagai sumber pengungsi dalam penanganan dan penyelesaian masalah ini. (DTS)

Jakarta, Antara

Sumber: ANTARA (27/02/1979)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 32-33.

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.