PRESIDEN SOEHARTO BUKA SIMPOSIUM CENDIKIAWAN NEGARA HORMATI PANDANGAN CENDIKIAWAN

PRESIDEN SOEHARTO BUKA SIMPOSIUM CENDIKIAWAN NEGARA HORMATI PANDANGAN CENDIKIAWAN[1]

 

Jakarta, Republika

Presiden Soeharto menyatakan, negara menghormati pandangan kaum cendikiawan yang kritis demi kebaikan dan kepentingan bersama. Sebagai lapisan masyarakat berwawasan luas serta menjangkau jauh ke depan, menurut Presiden, kaum cendikiawan harus mampu merumuskan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, serta negara dan secara cerdas menyampaikan altematif untuk memecahkan masalah.

“Pemecahan masalah ini diharapkan dapat membawa masyarakat, bangsa dan negara ke arah perkembangan yang lebih baik.” kata Presiden ketika membuka Simposium Nasional Cendekiawan Indonesia III di Istana Negara kemarin.

Simposium bertema Peran Agama Sebagai Pendorong Kemandirian Ekonomi Berdasarkan Pancasila dan UUD 45 ini diselenggarakan ICMI, Iska, PIKI, FCIII, dan KCBI 27-28 Agustus di Jakarta. Saat membuka Simposium Presiden didampingi Ketua Umum ICMI Habibie, Ketua Umum KCBI Siti Hartati Murdaya dan Ketua Umum ECHI Putu Setia.

Presiden mengatakan tidak jarang kaum cendikiawan mengajukan pemikiran kritis untuk memperbaharui keadaan yang berkembang dalam masyarakatnya. Sebagai cendikiawan sejati teguh menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan, menurut Kepala Negara kaum cendikiawan mempunyai tanggung jawab moral untuk tidak berdiam menghadapi masalah yang dihadapi masyarakat.

Kepada para cendikiawan Presiden meminta untuk sungguh-sungguh memikirkan cara-cara yang lebih baik dan Jebih efesien dalam membangun perekonomian negara ini karena bangsa Indonesia hampir-hampir tidak mungkin menutup diri dari pengaruh­ pengaruh kekuatan ekonomi luar.

“Semua itu tidaklah berarti kita hilang kemandirian justru sebaliknya di tengah­tengah persaingan ketat di era pasar bebas itu di setiap negara akan diuji kemandiriannya.” kata Presiden.

Ketika menyinggung kaitan agama dan keintelektual kelompok ini. Presiden menyebutkan dalam melakukan renungan intelektual kaum cendekiawan sangat mungkin akan dipengaruhi oleh pandangan-pandangan nilai keagamaan yang dipeluknya.

“Dalam kaitan ini perlu kita sadari bersanm bahwa negara kita memang bukan negara sekuler tetapi juga bukan negara yang berdasarkan suatu agama.” tegas Presiden.

Posisi agama di Tanah Air, menurut Presiden diletakkan sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional, yang memainkan peran sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi dalam menggerakkan pembanguna nasional.

Para pembicara dalam simposium kemarin membahas peran agama. Dawam Rahatjo mengatakan agama tidak hanya berperan transformatif walaupun berbagai gerakan transformative banyak yang bersumber dari agama, namun bisa pula mengambil pola reformatif, redemtif, dan alternatif.

Tetapi jika berbagai pola dan bentuk peran agama itu bisa disertakan maka agama secara kolektif dirumuskan secara rasional merupakan energi sosial untuk pembangunan, kata Dawam yang pertama tampil pada sesi pertama.

Selanjutnya Dawam mengatakan bentuk peran agama bisa juga bersifat motivasional, rekayasa-sosial, kritis dan legitimatis. Semua bentuk dan sifat peran agama itu dibutuhkan dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan. Simposium itu menghadirkan pembicara Prof. Dawam Rahardjo SE, Dr. Franz, Magnis Suseno, Ketua Suaradhana Linggih, Herman S Endro, Ir. Tunky Ariwibowo, Puji Nugroho, Drs. Justian Ismail, Drs. Subiakto Tjakrawedaya, Kwan Nwie Liong SE.MA, dan Drs. Widigdo Sukarman Mp AMBA.

Franz Magnis Suseno pada sessi pertama itu mengatakan dukungan agama terhadap ekonorni secara materi, melainkan dari sudut etika dan moral.

“Agama tak memiliki keahlian teknis dalam bidang ekonomi.” tambahnya.

“Agama justru memberikan rambu-rarnbu yangjelaspada hal-hal yang perlu dan tidak dilakukan.”

Sedangkan Ketut Suardhana Linggih mengatakan agama tidaklah semata-mata menekankan usaha untuk mencapai kebahagian diakhirat sebagai tujuan tertinggi, akan tetapi juga untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan bahagia di dunia. Karena itu, setiap umat harus merniliki daya cipta, karsa dan melakukan karya sesuai dengan masanya.

Dengan pengertian lain, kata cendikiawan Hindu ini, pada era kebangkitan teknologi nasional dan kemandirian ekonomi, setiap umat harus mengerahkan segala daya cipta dan karsanya ke arah itu tetap berpegang teguh pada sistem nilai yang dianut dalam realitas kehidupan. Kemiskinan ekonomi atau material yang ada saat ini, kata Ketut, pada prinsipnya juga berawal dari kemiskinan akan pengetahuan mengenai nilai-nilai ajaran agama.

Dawam Rahardjo selanjutnya mengatakan, saat ini yang perlu ditumbuhkan adalah peran motivasional dan rekayasa sosial dalam mendorong perubahan dan pembangunan. Antara lain, agama bisa memberdayakan individual dan masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi. Pencapaian kemandiriaan itu akan lebih jelas sasarannya dengan melihat gejala sebaliknya yakni gejala ketergantungan.

Dewasa ini, lanjutnya masalah pokok dalam pembangunan adalah ketergantungan di bidang teknologi modal dan pasar, tetapi terobosan yang bisa menimbulkan perubahan transformatif adalah dengan menciptakan kemandiriaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Agama bisa berperan pemberdayaan dalam mengatasi masalah­masalah dan kendala dalam mencapai kemandirian teknologi dengan menciptakan energi sosialyang tumbuh dalam sumber daya manusia yang senantiasa berkembang.”

Sumber : REPUBLIKA (28/08/1996)

_________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 135-137.

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.