PRESIDEN SOAL AFILIASI PERBURUHAN

PRESIDEN SOAL AFILIASI PERBURUHAN

Presiden Soeharto menekankan, dalam menangani masalah perburuhan jangan sampai mengorbankan kepentingan nasional, hanya karena alasan demi solidaritas internasional.

Pesan Presiden disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Harun Zein, ketika melapor di Bina Graha Rabu pagi. Dia akan memimpin delegasi Indonesia ke Konperensi Menteri-menteri Perburuhan ASEAN III di Kuala lumpur.

Presiden minta, agar federasi buruh Indonesia (FBSI) jangan terlalu menjurus kepada sasaran-sasaran masalah internasional, tetapi harus lebih menjurus kepada kepentingan nasional.

Menurut Harun Zein, masalah afiliasi kepada badan internasional merupakan salah satu bahan yang dibicarakan dalam konperensi di Kuala lumpur itu.

Presiden minta agar bersama-sama bisa lebih meningkatkan lagi masyarakat ASEAN, yang lebih diselaraskan dengan konsep pertahanan keamanan nasional.

"Dalam usaha memantapkan ketahanan regional, perlu pula diingat agar ketahanan nasional kita jangan sampai terganggu. Untuk itu, perlu diimbangi dengan peningkatan di bidang sosial ekonomi," katanya.

Dalam konferensi itu, selain masalah afiliasi itu, juga dibahas bantuan-bantuan dari badan dunia baik yang sudah terlaksana maupun yang belum, masalah Resolusi Pattaya tahun 1977, dan program kerjasama perburuhan antara negara anggota ASEAN.

Menurut Harun Zein, ada kemungkinan Indonesia menawarkan sistem BUTSI (Badan Usaha Tenaga Sukarela Indonesia) yang sudah lama dilaksanakan di Indonesia dan sudah berkembang, di samping pengiriman tenaga-tenaga ahli.

Ketrampilan

Presiden-Soeharto juga minta agar supaya dipercepat latihan-latihan peningkatan ketrampilan bagi para buruh. Bahkan diminta agar latihan keliling kejuruan untuk diteliti dan diperluas sampai tingkat kewedanaan.

Untuk menjaga agar mereka yang sudah mengikuti latihan selama empat bulan menganggur, Presiden minta untuk memperhitungkan berapa modal yang dibutuhkan untuk mengadakan alat-alat yang nantinya akan diberikan secara kredit agar dapat dipertanggung-jawabkan. (DTS)

Jakarta, Merdeka

Sumber: MERDEKA (22/05/1980)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 969-970.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.