PRESIDEN SISTEM DEVISA BEBAS TAK DIUBAH

PRESIDEN SISTEM DEVISA BEBAS TAK DIUBAH[1]

 

Jakarta, Republika

Presiden Soeharto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak punya pemikiran sedikit pun untuk mengubah sistem devisa bebas. Ini karena sistem devisa bebas telah terbukti memungkinkan bangsa ini mencapai tingkat kesejahteraan hidup dengan cepat.

“Karena itu sistem devisa bebas tidak akan kita ubah.” kata Presiden dalam pidato satu jam lebih ketika menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 1998/1999 dalam rapat paripurna DPR RI, tadi malam.

Di antara negara berkembang, katanya, Indonesia adalah negara yang paling dulu menerapkan sistem devisa bebas, yakni 25 tahun yang lalu, pada dasawarsa tujuh puluhan.

Presiden menyatakan, krisis keuangan yang melanda kawasan ini ternyata lebih dalam dan lebih panjang daripada perkiraan semula. Dilihat dari segi fundamental ekonomi dan depresiasi mata uang-mata uang di sekitar, maka rupiah mengalami depresiasi yang melebihi kewajaran.

Sekarang, kata Pak Harto, kawasan Asia Timur juga sudah bergoyang. Dan dampak tidak langsung dari krisis ini sudah makin menyadari bahwa apabila tidak ditangani dengan benar, krisis keuangan ini dapat berkembang menjadi krisis yang berdimensi global.

Langkah-langkah regional dan internasional, paparnya, perlu terus ditingkatkan. Namun, pada akhirnya pemecahannya terpulang pada masing-masing negara.

“Kita memang sudah bertekad bulat menghadapi masalah ini. Kita akan berjuang habis­habisan untuk melepaskan diri dari krisis ini.” ucap Presiden.

“Kita menyadari langkah-langkah ini pasti berat. Mungkin juga terasa sangat sakit. Namun kita harus yakin akan kemampuan kita sendiri. Kita harus mampu memusatkan kekuatan ke arah pemecahan masalah yang sedang kita hadapi. Kita harus melakukan apa saja yang perlu kita lakukan untuk mengentaskan bangsa kita dari krisis ini. Kita semua dengan sadar harus mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan bersama di atas kepentingan kita masing-masing. Dengan hati mantap seperti itu, kita pasti dapat mengatasi semua masalah yang kita hadapi.” jelas Presiden.

Untuk menanggulangi krisis itu, Presiden menyebutkan telah menyusun program reformasi dan menstrukturisasi ekonomi dan keuangan yang mencakup bidang luas. Program-program itu meliputi bidang moneter, perbankan, fiskal, perdagangan dalam dan luar negeri, investasi dan privatisasi BUMN.

“Kita tidak ingin nilai rupiah tersebut terlalu kuat sehingga daya saing barang-barang ekspor kita lemah. Kita juga tidak boleh membuat nilai rupiah terlalu rendah sehingga membebani secara berlebihan ekonomi kita.” tegas Presiden.

Presiden optimis semua kesulitan itu dapat berhasil dilewati dengan persatuan dan kesatuan. Segenap golongan, kalangan dan lapisan bangsa hendaknya meningkatkan ketahanan di bidang masing-masing, sehingga terbina ketahanan nasional yang kukuh.

“Dengan bekal itu, kita percaya badai pasti berlalu. Kita kembangkan lagi layar perahu nasional kita, kemudian bahtera nasional kita mencapai pantai tujuan.” tambahnya.

Presiden menyebutkan, dalam merancang APBN 1998/1999 lebih mendasarkan diri pada kenyataan yang ada. Semua proyek pemerintah yang besar biayanya, lebih­lebih belum mulai dilaksanakan, harus diundur pelaksanaannya atau dijadwalkan kembali. Kriteria memilih proyek harus dipertajam sehingga yang dilaksanakan hanyalah proyek yang sangat mendesak dan pembiayaannya ada dalam batas kemampuan. RAPBN mendatang itu direncanakan seimbang pada tingkat Rp.133,5 triliun, atau meningkat 32,1 persen dibandingkan dengan APBN sekarang.

Rancangan RAPBN ini, katanya untuk mengatasi krisis moneter. Pengeluaran dibatasi pada hal-hal yang benar-benar perlu, sedangkan penerimaan diupayakan agar meningkat. Penerimaan nomnigas terus ditingkatkan melalui perbaikan sistem audit, registrasi, dan adiministrasi perpajakan.

Tidak bisa tidak, tegas Presiden, dunia usaha juga harus melaksanakan konsolidasi dan restrukturisasi dengan semangat yang serupa. Tujuannya untuk mendukung upaya mengatasi krisis moneter yang sedang dihadapi oleh bangsa kita saat ini.

“Dunia usaha seolah-olah kebablasan dalam turut serta dalam pembangunan,” katanya.

Karena itu, sebagaimana halnya pemerintah, dunia usaha perlu melakukan introspeksi dan koreksi. Dunia usaha maupun pemerintah perlu dengan waspada menentukan pilihan proyek dan kegiatan apa yang didahulukan dan apa yang ditangguhkan.

Presiden juga menegaskan, erosi terhadap rupiah yang sedang berjalan saat ini harus dihentikan. Malahan, harus dibalik arahnya. Sebab, apabila ini dibiarkan berlarut­larut, maka sendi-sendi dasar kehidupan ekonomi nasional akan ambruk. Akibat­ akibatnya jelas sangat serius.

Sebelumnya, Ketua DPR RI H. Harmoko, ketika menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan II tahun sidang 1997-1998, mengatakan bangsa Indonesia perlu tetap memiliki optimisme menghadapi hari-hari mendatang, dengan tidak sekali-kali kehilangan kepercayaan diri akan kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk keadaan, ujian, dan cobaan.

“Sejarah kebangsaan kita di masa lalu telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tahan ujian, tahan cobaan, dan tahan penderitaan.” ujarnya.

Hadir pada acara itu, antara lain Wapres dan Ibu Try Soetrisno, para menteri Kabinet Pembangunan VI, duta besar negara-negara sahabat, ketua dan mantan ketua Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, serta para undangan lainnya.

Menurut Harmoko, RAPBN 1998/1999 memiliki arti sangat strategis. Ini karena APBN yang akan segera dilaksanakan merupakan APBN tahun terakhir dari pelaksanaan Repelita VI, sekaligus menjadi tahun evaluasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian sasaran pembangunan Pelita VI dapat diwujudkan.

Harmoko menambahkan, Dewan sangat memahami betapa sangat berhati­ hatinya RAPBN 1998/1999 disusun, tidak sebagaimana tahun-tahun lalu karena RAPBN 98/99 disusun di tengah situasi gejolak moneter. Kondisi moneter yang kurang menguntungkan tidak saja melanda Indonesia tetapi juga negara-negara ASEAN dan di kawasan Asia lainnya.

“Oleh karena itu RAPBN selain harus disusun secara realistis dalam situasi terpaan krisis moneter, juga harus dipikirkan kewajiban bangsa Indonesia dalam membayar utang luar negeri sesuai dengan jadwal waktu yang telah disepakati.” ujar Harmoko.

Sumber : REPUBLIKA (07/01/1998)

____________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 682-684.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.