PRESIDEN SETUJU PENGHAPUSAN PAJAK ATAS HASIL PENJUALAN KAPAL

PRESIDEN SETUJU PENGHAPUSAN PAJAK ATAS HASIL PENJUALAN KAPAL[1]

 

Jakarta, Antara

Presiden Soeharto menyetujui usul Dewan Kelautan Nasional (DKN) bagi penghapusan pajak atas hasil penjualan kapaljika uang itu dipakai untuk membeli kapal guna memperkuat armada nasional.

“Presiden juga setuju agar pajak atas anak buah kapal (ABK) dihapuskan.” Kata Wakil Ketua DKN Soesilo Soedarman kepada pers setelah menemui Kepala Negara yang juga KetuaDKN, di Jalan Cendana, Rabu.

Soesilo Soedarman diminta untuk membahas usul itu dengan Menkeu Mar’ie Muhammad.

Soesilo mengatakan berbagai insentif amat diperlukan untuk mendorong para pengusaha meningkatkan jumlah kapal mereka karena sampai sekarang pangsa pasar armada nasional masih kecil sekali.

Soesilo-Menko Polkam-menjelaskan setiap tahun volume barang yang diangkut kapal baik milik nasional maupun asing mencapai 272 juta metrik ton.

“Namun yang diangkut armada nasional hanya 2,18 persen yaitu 5,9 juta metric ton.” kata Jenderal TNI Pumawirawan Kehormatan inidengan rasa prihatin.

Uotuk meningkatkan peranan perusahaan nasional maka diperlukan koordinasi antara para pengusaha yang barangnya akan diangkut dengan para pemilik kapal nasional. Ia menyebutkan sampai sekarang, hanya Pertamina yang menjalin kontrak jangka panjang dengan perusahaan nasional.

Sumber : ANTARA (26/03/1997)

_________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 291-292.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.