PRESIDEN SETUJU JATIM TUAN RUMAH PON XV

PRESIDEN SETUJU JATIM TUAN RUMAH PON XV[1]

 

 

Surabaya, Antara

Presiden Soeharto telah menyetujui permohonan Jawa Timur untuk menjadi tuan rumah PON XV tahun 2000, kata Gubernur Jatim Basofi Soedirman kepada wartawan di Surabaya, Jumat.

Persetujuan Presiden tersebut termuat dalam surat Mensesneg bertanggal 8 Juli 1997 No. 163/M.Sesneg/7179 yang merupakan jawaban atas surat Gubernur Jatim bertanggal 17 Juni No.420/3585/031/1997.

Jatim akan menjadi tuan rumah PON pertama di luar Jakarta sejak PON VIII tahun 1973. Surabaya pernah menjadi tuan rumah PON VII tahun 1969.

Seluruh provinsi di tanah air sejak berakhirnya PON XIII 1993 mengingikan PON berikutnya dilaksanakan di luar Jakarta.

Jatim kemudian mencalonkan diri menjadi tuan rumah PON XIV 1996, namun tidak disetujui Presiden karena pembangunan sarana dan prasarana akan menghabiskan dana yang bisa digunakan untuk membantu masyarakat miskin.

Menurut Basofi, setelah mendapat persetujuan, kini pihaknya harus melakukan koordinasi untuk mempersiapkan semua yang diperlukan untuk menjadi tuan rumah di antaranya kepanitiaan dan sarana serta prasarananya.

Persiapan untuk menjadi tuan rumah akan melibatkan seluruh potensi yang ada di Jatim mulai dari Pemda, swasta hingga masyarakat umum.

Ia menjelaskan, urusan atlet akan ditangani oleh Wagub bidang Pemerintahan Abdul Hamid, yang juga adalah Ketua KONI Jatim, dan penyelenggaraannya ditangani Wagub bidang Kesra.

Pemda Jatim dan empat Pemda, empat Dati II yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Malang-yang kelak daerahnya menjadi ajang pertandingan dalam PON XV­ telah mempersiapkan berbagai fasilitas.

Untuk pembangunan Stadion Utama Surabaya (SUS), Pemda Jatim telah mengalokasikan dana Rp 100 miliar.

Fasilitas penunjang dan tanah disediakan Pemda Kodya Surabaya, sedangkan fasilitas lain kelak seperti hotel, asrama atlet hingga pusat hiburan dibangun swasta.

Basofi mengemukakan, Pemda Jatim selain menganggarkan dana untuk pembangunan SUS yang berkapasitas 85 ribu tempat duduk, juga menganggarkan sekitar Rp 20 miliar bagi pembangunan fasilitas olah raga lain melalui kerja sama dengan empat Dati II.

Sementara itu untuk penyelenggaraan dianggarkan dana Rp 35 miliar, lebih besar dari penyelenggaraan PON XIV di Jakarta tahun 1996, yang berjumlah Rp 28 miliar, semuanya dari APBD dan untuk sementara belum melibatkan swasta dan masyarakat.

“Para pengusaha Kadindat Jatim telah menyatakan, mereka akan ikut serta dalam kepanitiaan bersama Pemda Jatim. Jadi sementara ini belum ada pikiran untuk menggalang dana dari masyarakat. Pemda dan pengusaha swasta saja sudah cukup,” demikian Basofi Soedirman.

(T.SBY-004/SB Y-00 110KO 1/B/0K03/LNO1)

Sumber: ANTARA (22/07/1997)

______________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 582-583.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.