PRESIDEN SESALKAN SIKAP BERDASAR BERITA SEPIHAK

PRESIDEN SESALKAN SIKAP BERDASAR BERITA SEPIHAK

 

Caracas, Suara Karya

Presiden Soeharto menyesalkan sikap beberapa negara yang memutuskan menghentikan bantuan luar negeri kepada Indonesia berkaitan dengan insiden Dilli, 12 November 1991 lalu. Apalagi, keputusan itu hanya didasarkan pada berita-berita pers internasional yang terlalu membesar-besarkan peristiwa itu.

Mensesneg Moerdiono mengungkapkan penyesalan Presiden Soeharto itu, Senin, selesai Presiden melakukan pembicaraan 4 mata dengan Presiden Venezuela Carlos Andres Perez di Caracas.

Wartawan Suara Karya, Agustianto melaporkan dari Caracas semalam bahwa dalam pertemuan 4 mata antara kedua kepala negara itu, Presiden Perez menanyakan insiden Timtim kepada Presiden Soeharto.

Menurut Presiden Soeharto untuk mengusut peristiwa Dilli sampai tuntas, pemerintah telah membentuk Komisi Penyelidik Nasional (KPN).

Diharapkan semua pihak menunggu hasil KPN yang dibentuk 19 November 1991 lalu. Sementara itu Ketua KPN Djaelani, SH menjelaskan bahwa komisi yang dipimpinnya dipastikan berangkat ke Dilli, besok Kamis (28/11). Selasa kemarin, KPN telah bertemu dengan Pangab Try Soetrisno di Merdeka Barat, dan Mendagri Rudini di gedung Lembaga Pemilihan Umum (LPU). “Dari kedua beliau itu kita minta bahan-bahan yang bisa dijadikan “sangu” dalam melakukan penyelidikan di Dilli,” kata Djaelani menjawab pertanyaan wartawan seusai bertemu dengan Mendagri Rudini.

Pada kesempatan terpisah, Menko Polk:am Sudomo menyatakan bahwa suara­suara sumbang luar negeri mengenai Timtim selama ini bukan menjadi penyebab meningkatnya kelompok separatisme di Timtim. Kejadian di Dilli 12 November 1991 antara lain lebih disebabkan masih adanya sisa-sisa Fretelin dan belum kuatnya ketahanan nasional sebagian masyarakat Timtim.

 

Tekanan

Menyinggung sikap beberapa negara terhadap insiden Dilli yang mengaitkannya dengan masalah bantuan luar negeri kepada Indonesia, menurut Moerdiono, penentuan sikap semacam itu seyogianya menunggu sampai KPN selesai melaksanakan tugasnya, serta kesimpulan apa yang diambil KPN tentang peristiwa Dilli itu.

“Jadi sikap negara-negara tertentu tidak didasarkan kepada suatu fakta, tapi terhadap berita pers internasional yang terlalu membesar-besarknn atau pun tidak sesuai dengan fakta,” ujar Moerdiono.

Sementara itu Menlu Alatas mengemukakan bahwa pemerintah sudah mendapat laporan dari Jakarta dan sumber-sumber lainnya, bahwa pemerintah Belanda setelah mendapat tekanan dari parlemen memutuskan untuk sementara waktu menangguhkan bantuan baru kepada Indonesia. Namun bantuan yang sudah disetujui dan ditandatangani tetap akan berjalan.

Alatas mengatakan, pemerintah RI mengerti bahwa ada tekanan-tekanan terhadap pemerintah, bukan saja di Belanda tapi juga di beberapa negara lainnya. Tekanan itu termasuk opini publiknya dan dari pihak-pihak lain.

Menteri Luar Negeri a.i L.B Moerdani menyatakan, Indonesia menyayangkan kalau ada negara yang akan menghentikan bantuannya kepada Indonesia sebagai akibat peristiwa di Timtim, 12 Nevember lalu. “Kita sayangkan kalau ada negara yang karena peristiwa Timtim itu, menghentikan bantuannya kepada Indonesia apalagi semua fakta mengenai kejadian di Timtim itu belum keluar,” kata Menteri menjawab pertanyaan wartawan di Deplu, kemarin.

Pertanyaan tersebut dikemukakan wartawan kepada menteri setelah pers Barat memberitakan bahwa ada negara yang mengancam akan menghentikan bantuannya kepada Indonesia akibat peristiwa Timtim tersebut, Moerdani menambahkan, “Tetapi kalau mereka nanti mengambil keputusan toh menghentikan bantuan, kita menganggap itu hak mereka.”

Duta Besar Amerika Serikat untuk indonesia, John C. Monjo mengatakan, sesuai dengan sikap pemerintahnya Amerika Serikat tetap mengakui Timtim sebagai bagian dan wilayah, kesatuan RI. Dia menyambut positif kebijakan Pemerintah RI mengirimkan Komisi Penyelidik ke Timtim untuk menyelidiki kasus Dilli.

Menurutnya, kini tinggal menunggu hasil penyelidikan komisi tersebut agar dapat memperoleh gambaran keadaan sebenarnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Tentang minat pemilik modal dari negaranya, Dubes mengatakan bahwa minat pemilik modal AS untuk menanamkan modalnya di Indonesia tetap besar, karena Indonesia berpeluang untuk penanaman modal khususnya dalam sektor perminyakan.

 

Terbukar

Menjawab pertanyaan wartawan tentang bahan-bahan yang akan dibawa KPN ke Dilli, Djaelani menjelaskan apakah bahan sudah cukup atau belum, hal itu relatif. Tapi KPN akan membawa bahan yang sebanyak-banyaknya. Namun ketika ditanyakan apakah KPN juga akan mengundang pihak non pemerintah, Djaelani menjelaskan bahwa hal itu tidak sempat lagi.

Hari ini, Rabu, KPN yang terdiri dari M. Djaelani , SH (Hakim Agung), Beng Mang Reng Say (Wakil Ketua DPA), Clementino Des Reis Amaral (DPR), Harisoegiman (Dirjen Sospol, Depdagri), Hadi Wayarabi (Direktur Organisasi Internasional, Deplu), Anton Suyaia (Inspektur Umum, Depkeh) dan Sumitro (lrjen ABRI) akan melakukan pendalaman-pendalaman terhadap bahan-bahan masukan yang diperoleh dari pejabat-pejabat tinggi di pusat.

  • Apa ada petunjuk-petunjuk baru yang diperoleh KPN setelah peristiwa Dilli?, tanya wartawan kepada Djaelani, SH.
  • Nggak ada, nggak ada, jawabnya.
  • Jadi sudah positif KPN berangkat hari Kamis?, Positif
  • Bagaimana soal keamanan KPN di Dilli.
  • Itu tanggungjawab daerah nanti.
  • Apa wartawan juga nanti dilibatkan di Dilli?

Saya dengar ada beberapa wartawan yang mau ikut, tapi saya tidak tahu mengenai hal itu, karena mereka berusaha sendiri. Dus, komisi tidak campur masalah itu.

Sementara itu Clementino Des Reis Amaral menjelaskan bahwa para wartawan boleh saja menanyakan isi pertemuan kepada Ketua KPN di Dilli, namun wartawan tidak diperbolehkan ikut dalam pertemuan antara KPN dengan nara sumber. “Misalnya kalau KPN bertemu dengan Gubernur Timtim, wartawan tidak boleh ikut,” katanya seraya menambahkan bahwa setelah pertemuan itu wartawan boleh menanyakan apa yang dibicarakan.

Anggota Komisi I DPR Marcel Beding dari F-PDI mengharapkan agar KPN terbuka kepada pers. Ketidak terbukaan akan menyuburkan desas-desus yang beraneka ragam, yang dapat merugikan kepentingan Indonesia, karena banyak orang akan mencari informasi dari pers luar negeri. Diajuga berharap agar KPN tidak hanya mencari fakta, tapi dapat mengembalikan kepercayaan rakyat Timtim kepada pemerintah dan ABRI. “Fakta hari ini bisa kita peroleh, tapi kepercayaan adalah mendasar,” katanya.

Harisoegiman mengatakan, dalam melakukan penyelidikan KPN menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan akan ada narasumber yang memberikan masukan yang tidak jelas. Karena itu, setiap temuan dan masukan yang diperoleh akan dievaluasi.Ditegaskannya, dalam melaksanakan tugasnya, KPN tidak berlaku seperti tim interogasi, tetapi melakukan investigasi untuk penyusunan data-data tentang peristiwa itu.

Kepada KPN, kata Harisoegiman, Mendagri Rudini dalam pertemuan itu menjelaskan bahwa Pemda dan rakyat Timtim bersedia semaksimal mungkin untuk membantu tugas-tugas KPN.

 

Kesenjangan Sosial

Menanggapi insiden Dilli, Sekjen DPP PDI Nico Daryanto mengatakan bahwa peristiwa itu merupakan puncak dari akumulasi berbagai kepentingan dan latar belakang yang luas dan dilakukan terencana.“Pengelompokan kepentingan tadi yang negatif akhimya menimbulkan pengelompokan manusia yang makin lama makin panas, mudah terbakar dan brutal serta beringas,” kala Nico Daryanto menjawab pertanyaan wartawan di Denpasar, Selasa.

Menurut Nico, peristiwa Dilli berlatar belakang luas dan ancka warna dan bukan kejadian yang begitu saja. Banyak soal yang bergerak seperti arus bawah yang tidak tampak ke permukaan, seperti kesenjangan sosial, ketidakseimbangan antara pembangunan fisik dan mental serta rasa putus asa generasi muda Timtim sendiri yang sulit memperoleh lapangan kerja.

Diajuga sependapat dengan dugaan beberapa orang bahwa kerusuhan Dilli melibatkan pula pihak asing. Buktinya saat peristiwa itu terjadi, sudah ada wartawan asing yang berdiri di depan, membuat foto, dan shooting.

Menurut Nico Daryanto, insiden Dilli merupakan bayaran yang amat mahal dari integrasi itu sendiri. Dan ini tidak bisa ditawar-tawar.Karena bayaran yang mahal ini, maka jangan sampai peristiwa seperti ini bisa terulang kembali.

Menjawab pertanyaan tentang Komisi Penyelidik Nasional (KPN) Nico melihatnya dari segipolitis sangat positif Dia optimistic komisi inimerupakan salah satu upaya untuk menentramkan keadaan.

Kepada anggota komisi ia berharap agar bisa bekerja serara aktif, obyektif sesuai dengan apa yang diyakini kebenarannya. Komisi juga harus arif, bijaksana dengan mengumpulkan fakta sebanyak mungkin.

Atas pertanyaan, Nico mengatakan, posisi Uskup Dilli, Mgr Bello saat ini betul­betul menghadapi dilematis. Misalnya, masyarakat menanyakan soal jenasah korban yang meninggal saat peristiwa itu terjadi, dan seakan-akan menuduh semua ini karena ulah Uskup Bello.

“Beliau sangat prihatin. Sebagai pimpinan kharismatik, terlalu banyak harapan yang diletakkan umat pada pundaknya. Sebagai pemimpin dia harus tegas,” tambah Nico.

Selgen DPP PDI inijuga membantah ketertibanan Wakil Ketua DPD PDI Timtim, Paul de Freteus yang disebutkan oleh sebuah majalah ibu-kota. Nico mengatakan dia telah bertemu dengan Paul dan pimpinan partai lainnya, dan dia memastikan ketidakterlibatannya anggota DPRD Timtim ini.“Sampai saat ini dia tidak perintah dimintai keterangan apalagi di tahan,” kata Nico Daryanto.

 

 

Sumber : SUARA KARYA (27/11/1991)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIII (1991), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 260-264.

 

 

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.