PRESIDEN SAHKAN PERSETUJUAN PINJAMAN DANA PEMBANGUNAN SAUDI SEBESAR lk. RP.29 MILYAR

PRESIDEN SAHKAN PERSETUJUAN PINJAMAN DANA PEMBANGUNAN SAUDI SEBESAR lk. RP.29 MILYAR [1]

 

Jakarta, Pelita

Presiden Soeharto mengesahkan Persetujuan Pinjaman antara Indonesia dan Dana Pembangunan Saudi sebesar 247.100.000 riyals (Sekitar Rp.29,- milyar) untuk membiayai perluasan pabrik pupuk Sriwijaya di Palembang.

Dalam pertimbangan, keputusan Presiden No. 37 tahun 1976, mengatakan, bahwa pada 21 Juni 1976 di Ryadh, Saudi Arabia, ditanda-tangani suatu persetujuan Pinjaman antara wakil Indonesia dan wakil dana.

Pemerintah Indonesia, demikian dinyatakan dalam bagian pertimbangan keputusan Presiden tersebut, tidak berkeberatan untuk mengesahkan persetujuan itu.

Persetujuan tersebut ditanda-tangani Dr. Sjahabuddin Arifin, Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi, untuk Indonesia, dan Dr. Mahsoun B. Jalal, Wakil Ketua dan Direktur Pengelola, untuk Dana Pembangunan Saudi. Keputusan Presiden tersebut mulai berlaku sejak ditetapkan 5 Agustus 1976.

Dalam bagian mukadimah, persetujuan pinjaman itu mengatakan, Indonesia telah minta kepada Dana Pembangunan Saudi untuk memberikan pinjaman guna membantu membiayai perluasan pabrik pupuk Sriwijaya di Palembang (PUSRI).

Bank Rekonstruksi dan Pembangunan Internasional (Bank Dunia) menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Indonesia untuk membiayai PUSRI sebesar US$. 70,- juta pada 20 Mei 1976, dan pada tanggal yang sama dicapai persetujuan proyek antara Bank Dunia dan PUSRI.

Dalam mukadimah itu, disebutkan juga bahwa Indonesia berusaha untuk menyediakan segala keperluan keuangan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan proyek.

Turut Bantu

Tujuan Dana Pembangunan Saudi ialah membantu negara sedang membangun dalam mengembangkan perekonomian mereka guna memberikan pinjaman yangperlu untuk pelaksanaan proyek dan program pembangunan mereka. Dan ini yakin akan pentingnya dan kegunaan PUSRI dalam pembangunan ekonomi serta sosial negara sahabat Indonesia.

Dalam Pasal 4, dikatakan, Dana Pembangunan Saudi menyetujui untuk meminjami Indonesia 247.100.000 riyals dengan biaya pinjaman empat persen setahun yang dikenakan atas jumlah pokok pinjaman yang diambil dan berlaku dari waktu ke waktu.

Untuk permintaan khusus dari peminjam kepada Dana Pembangunan Saudi dikenakan biaya setengah persen. Jangkauan pinjaman meliputi 19 tahun termasuk masa tenggang empat tahun.

Indonesia harus membayar pinjaman pokok dalam 30 angsuran.

Angsuran pertama 8.256.000 riyals (sekitar Rp.980, juta) harus dilunasi pada 15 Juni 1980. Angsuran pinjaman pokok yang tersisa, masing2 8.236.000 riyals (sekitar Rp.978, juta) harus dilunasi 15 Juni dan 15 Desember tiap tahun dari 1980 sampai 1994, sesuai dengan Rencana Pelunasan yang ditetapkan dalam persetujuan. (DTS)

Sumber: PELITA (07/08/1976)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 146-147.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.