PRESIDEN : POSISI IBU NEGARA TAK TERGANTIKAN

PRESIDEN : POSISI IBU NEGARA TAK TERGANTIKAN[1]

 

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto menegaskan, tidak akan menggantikan posisi Ibu Negara setelah Nyonya Tien Soeharto wafat tanggal 28 April 1996. Posisi tersebut tidak dapat digantikan oleh siapa pun. Walau begitu, dalam keadaan tertentu, misalnya kunjungan ke daerah, tidak tertutup kemungkinan salah satu putri Presiden akan ikut serta dalam rombongan resmi ke Presidenan, namun hanya sebagai putri Presiden.

Mensesneg Moerdiono menjelaskan hal itu menjawab pertanyaan wartawan tentang masalah Ibu Negara sebagai pendamping Presiden, di Bina Graha, Jakarta, Kamis (23/5).

Mensesneg mengatakan, istilah Ibu Negara lazimnya hanya berkembang di Indonesia. Dalam bahasa asing, hal itu diistilahkan sebagai First Lady.

“First Lady atau Ibu Negara, bahasa hukumnya adalah istri Kepala Negara.” kata Moerdiono.

Menurut Mensesneg, tata tempat dan tata upacara para pejabat tinggi negara diatur dalam UU Keprotokolan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. UU tersebut menentukan tata cara upacara atau tempat berdiri para pemimpin negara dan pejabat-pejabat pemerintah, serta cara pemimpin-pemimpin negara tersebut duduk.

“Di sana disebutkan bahwa tata urutan yang tertinggi dalam sistem kita adalah Presiden Republik Indonesia, berikutnya Wakil Presiden, Ketua DPR/MPR, dan seterusnya. Dalam peraturan perundang- undangan ini juga disebutkan di mana tempat berdiri, tempat duduk dari istri para pejabat negara ini.” katanya.

Ditegaskan, istri para pejabat mendapat tempat berdiri dan tempat duduk dalam upacara kenegaraan yang disesuaikan dengan tempat suami.

“Ini peraturannya berbunyi demikian. Jadi dengan wafatnya Ibu Tien, secara hukum tentu saja posisi Ibu Negara tidak tergantikan oleh siapapun juga.” ujar Mensesneg.

“Tentu saja Bapak Presiden sangat menghargai pandangan-pandangan dari masyarakat mengenai masalah Ibu Negara ini. Dan tadi beliau telah mengambil sikap dan telah mengambil keputusan, seperti lazimnya Bapak Presiden selalu melihat masalah secara lugas, dilihat dari sudut peraturan perundang-undangan.” lanjut menteri.

“Konkretnya, posisi Ibu Negara memang tidak tergantikan. Barangkali secara suasana kejiwaan, keputusan ini sangat tepat, sehingga apa yang kita bayangkan Bu Tien dahulu biarlah tertinggal secara manis di dalam pikiran kita.” kata Mensesneg.

“Kendatipun demikian, tidak tertutup kemungkinan putri-putri Bapak Presiden terlibat di dalam acara-acara kenegaraan ini. Tentu saja di mana duduknya, bagaimana tata caranya itu bisa diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, berdasarkan kelaziman mengenai keprotokolan seperti yang saya sebut tadi. Misalnya saja, apabila Bapak Presiden pergi ke daerah untuk tugas-tugas resmi, bukannya tidak tertutup kemungkinan, salah seorang putri beliau akan ikut serta dalam rombongan resmi kePresidenan. Kehadiran mereka adalah sebagai putri Presiden.” tegas Moerdiono.

Mensesneg Moerdiono mengumumkan pula rencana kunjungan kenegaraan Presiden Republik Burkina Faso, Blaise Compaore,ke Indonesia tanggal27-30 Mei 1996. Dengan tujuan utama meningkatkan tali persahabatan dan menjajak i kemungkinan ketja sama ekonomi kedua negara.

Sumber : KOMPAS (24/05/1996)

_____________________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 222-223.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.