PRESIDEN PESAN MUNAS GOLKAR BERJALAN SECARA DEMOKRATIS

PRESIDEN PESAN MUNAS GOLKAR BERJALAN SECARA DEMOKRATIS

Jakarta, Antara

Presiden Soeharto berpesan agar Musyawarah Nasional Golongan Karya yang dimulai 20 Oktober mendatang berjalan secara demokratis, sesuai dengan amanat GBHN dalam upaya meningkatkan perwujudan Demokrasi Pancasila .

Pesan Kepala Negara tersebut diutarakan ketika menerima 16orang pengurus harian lengkap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar di bawah pimpinan ketua umumnya, Sudharmono SH, di Bina Graha Jakarta, Senin.

Dalam pertemuan setengah jam itu DPP Golkar melaporkan persiapan munas dan Hari Ulang Tahun ke-24 Golkar, disamping mengundang Presiden untuk hadir dan memberikan amanat pada pembukaan munas tanggal 20 Oktober malam di Balai Sidang Senayan Jakarta.

Menurut Ketua Panitia Munas, A.E. Manihuruk, Presiden menyatakan akan hadir pada pembukaan munas yang sekaligus merupakan peringatan HUT Golkar itu.

Munas yang dijadwalkan berlangsung lima hari itu akan dihadiri 1.029 utusan dari DPD Tingkat I dan II atau 75 persen dari seluruh peserta munas. Peserta lain berasal dari Dewan Pembina, DPP dan kader-kader Golkar yang ada pada tingkat pusat.

Setiap daerah, kata Mani huruk, telah menerima rancangan tata tertib,rancangan jadwal acara,rancangan-rancangan keputusan, rancangan penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumahtangga serta rancangan program umum Golkar lima tahun mendatang.

“Di tiap daerah rancangan-rancangan tersebut mulai dibahas oleh DPD,untuk kemudian mengajukan tanggapan dan usul dalam munas,” kata Manihuruk .

Atas pertanyaan wartawan, Manihuruk menjelaskan bahwa berdasarkan rancangan tata tertib maka munas mendatang akan membentuk tim formatur untuk menetapkan susunan DPP masa bakti 1988-1993.

Fromatur itu terdiri atas seorang dari dewan pembina Golkar,dua orang dari DPP sekarang dan empat lagi dari daerah. “Penentuan orang-orangnya diusulkan oleh masing-masing pihak. Misalnya untuk wakil dari dewan pembina tentu diusulkan oleh dewan pembina. Siapa wakil daerah diusulkan oleh 27 DPD berdasarkan hasil musyawarah mereka,”katanya.

Bila formatur telah terbentuk maka ketujuh orang tersebut menetapkan ketua dan sekretaris formatur.”Merekalah yang lalu diberi kepercayaan penuh untuk menyusun DPP untuk lima tahun mendatang,” ujar Manihuruk. Masalah tim formatur itu juga disinggung DPP dalam pertemuan dengan Presiden hari Senin. “Sudah baik,” demikian komentar Presiden sebagaimana diungkapkan Manihuruk kepada wartawan.

Apakah mungkin peserta mengajukan usul selain rancangan itu? tanya pers. “Kalau mungkinnya tentu mungkin saja.Inikan baru rancangan,” jawab tokoh Golkar mantan Kepala BAKN itu.

Apa boleh seseorang mencalonkan diri menjadi ketua umum? kejar wartawan. “Itukan hak setiap orang, namun yang mempertimbangkan nanti munas sendiri,” jawabnya. Ia mengungkapkan, sampai sekarang panitia munas belum menerima satupun pencalonan menjadi ketua umum.

Menjawab pertanyaan, ia juga mengatakan bahwa tidak ada ketentuan bahwa ketua formatur menjadi ketua umum. “Artinya mungkin ya, tapi mungkin juga tidak,” demikian Manihuruk yang ketika menghadapi pers didampingi Oka Mahendra SH.

Jakarta, ANTARA

Sumber : ANTARA (10/10/1988)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku X (1988), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 184-185.

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.