PRESIDEN : PERS NASIONAL JANGAN PAKAI ‘KACAMATA ASING’

PRESIDEN : PERS NASIONAL JANGAN PAKAI ‘KACAMATA ASING'[1]

 

Jakarta, Bisnis Indonesia

Presiden Soeharto mengatakan jajaran pers makin perlu membudayakan dan meningkatkan pelaksanaan kode etik kewartawanan untuk mewaspadai meluasnya penggunaan “kacamata” asing dalam peliputan peristiwa nasional, Jakarta, Bisnis Indonesia

“Kalau kacamatanya berwarna maka peristiwa yang jernih sekalipun akan terlihat berwarna.” ujar Kepala Negara dalam Peringatan Hari Pers Nasional 1997 di Istana Negara kemarin.

Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari bertema Peranan media massa dalam meningkatkan kualitas Pemilu 1997. Karena 9 Februari bertepatan dengan Hari Raya Lebaran maka peringatannya ditunda sampai 12 Februari. Selanjutnya Presiden meminta perhatian mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam kerangka pikir pers asing yang menyusup akibat arus informasi dalam meliput peristiwa dalam negeri Indonesia.

Nilai-nilai tersebut kelihatannya makin sering dipakai begitu saja oleh sebagian pers nasional.

“Padahal kerangka pikir dan nilai-nilai tadi bagaikan kacamata yang mewarnai persepsi kita dalam memandang perkembangan diri dan sekeliling kita.”

Presiden memprihatinkan penggunaan “kacamata” asing seperti itu akhir-akhir ini mendorong meningkatnya dramatisasi peristiwa, pengambilan kesimpulan yang tergesa-gesa, atau ketidakseimbangan dalam pemberitaan mengenai perkembangan dalam negeri sendiri.

Lebih jauh lagi, tambah Kepala Negara, liputan yang dibuat dengan “kacamata” demikian tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang dianut masyarakat awam.

“Menilik perkembangan seperti itu, maka dalam menghadapi abad ke-21yang hanya tinggal tiga tahun lagi, jajaran pers Indonesia makin perlu membudayakan dan meningkatkan pelaksanaan kode etik kewartawanan.”

Pembudayaan itu agar generasi muda wartawan Indonesia yang tidak mengecap pengalaman sebagai wartawan pejuang akan dapat meneruskan perjuangan pers nasional untuk mencapai cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.

Acara itu dihadiri sejumlah menteri antara lain Menpen Harmoko, Mensesneg Moerdiono, Menag Tarmizi Taher, Meneg Kependudukan/Ketua BKKBN Haryono Suyono, dan Mendikbud Wardiman Djojohegoro serta Gubernur DKI Surjadi Soedirdja.

Sebelumnya, Menpen menyatakan pers nasional diharapkan menjadi kekuatan pembaruan dalam arti seluas-luasnya dan tetap berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

“Dalam merealisasikan harapan itu pers nasional terkadang menghadapi berbagai hambatan dan rintangan yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.” jelas Harmoko.

Masalah wawasan, daya nalar maupun potensi sumber daya manusianya yang dapat menentukan bobot profesionalisme dunia pers, selalu menjadi tumpuan dan prioritas pemecahan permasalahannya.

“Pers nasional menyadari bahwa pembangunan nasional berlangsung dalam situasi dunia yang masih mengandung berbagai gejolak dan kerawanan yang perlu diperhitungkan dalam upaya kita untuk lebih dapat memantapkan ketahanan nasional.” kata Menpen.

Dia menambahkan pers nasional menyadari bahwa dalam mengemban dan melaksanakan sistem pers Pancasila diperlukan pers pembangunan dalam arti yang sebenarnya yakni turut mencerdaskan kehidupan bangsa dan menghindari serta mencegah informasi yang bersifat memutarbalikkan fakta, tendensius, menghasut, provokatif dan memecah belah persatuan.

Berikut Sejumlah Komentar

Sofyan Lubis (Ketua Umum PWI Pusat) : Penyelenggaraan peringatan Hari Pers Nasional kali ini lebih ditekankan pada peningkatan kualitas profesi lewat seminar dan pelatihan. Insan pers nasional selayaknya membantu penciptaan iklim yang mampu menjaga terwujudnya pers yang bebas dan bertanggungjawab.

Rosihan Anwar (Wartawan senior) : Apa yang dikatakan Pak Harto itu benar. Wartawan Indonesia harus menyadari betul-betul jati dirinya, budayanya, sejarah dan tradisinya. Presiden Soeharto mengatakan jajaran pers makin perlu membudayakan dan meningkatkan pelaksanaan kode etik kewartawanan untuk mewaspadai meluasnya penggunaan kacamata asing dalam peliputan peristiwa nasional.

“Kalau kacamatanya berwarna maka peristiwa yang jernih sekalipun akan terlihat berwarna.” ujar Kepala Negara dalam Peringatan Hari Pers Nasional 1997 di Istana Negara kemarin.

Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari bertema Peranan media massa dalam meningkatkan kualitas Pemilu 1997. Karena 9 Februari bertepatan dengan Hari Raya Lebaran maka peringatannya ditunda sampai 12 Februari. Selanjutnya Presiden meminta perhatian mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam kerangka pikir pers asing yang menyusup akibat arus informasi dalam meliput peristiwa dalam negeri Indonesia.

Nilai-nilai tersebut kelihatannya makin sering dipakai begitu saja oleh sebagian pers nasional.

“Padahal kerangka pikir dan nilai-nilai tadi bagaikan kacamata yang mewarnai persepsi kita dalam memandang perkembangan diri dan sekeliling kita.”

Presiden memprihatinkan penggunaan kacamata asing seperti itu akhir-akhir ini mendorong meningkatnya dramatisasi peristiwa, pengambilan kesimpulan yang tergesa-gesa, atau ketidakseimbangan dalam pemberitaan mengenai perkembangan dalam negeri sendiri. Lebih jauh lagi, tambah Kepala Negara, liputan yang dibuat dengan kacamata demikian tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang dianut masyarakat awam.

“Menilik perkembangan seperti itu, maka dalam menghadapi abad ke-21 yang hanya tinggal tiga tahun lagi, jajaran pers Indonesia makin perlu membudayakan dan meningkatkan pelaksanaan kode etik kewartawanan.”

Pembudayaan itu agar generasi muda wartawan Indonesia yang tidak mengecap pengalaman sebagai wartawan pejuang akan dapat meneruskan perjuangan pers nasional untuk mencapai cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.

Acara itu dihadiri sejumlah menteri antara lain Menpen Harmoko, Mensesneg Moerdiono, Menag Tarmizi Taher, Meneg Kependudukan/Ketua BKKBN Haryono Suyono, dan Mendikbud Wardiman Djojonegoro serta Gubernur DKI Surjadi Soedirdja.

Sebelumnya, Menpen menyatakan pers nasional diharapkan menjadi kekuatan pembaruan dalam arti seluas-luasnya dah tetap berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

“Dalam merealisasikan harapan itu, pers nasional terkadang menghadapi berbagai hambatan dan rintangan yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.” jelas Harmoko.

Jika dia menyadari hal itu maka dalam peliputan dia akan menggunakan “kacamata” sendiri bukan “kacamata” asing. Kenapa penggunaan kacamata asing dalam liputan peristiwa nasional sampai terjadi? Hal ini disebabkan sebagian wartawan muda kurang wawasan dan kurang membaca.

Marwah Daud (Anggota Komisi I DPR) : Pers nasional perlu terus mereaktulisasi nilai-nilai operasional yang berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik sesuai dengan perkembangan zaman. Pelaksanaan kode etik jurnalistik tentunya ada yang bersifat universal dan mengikuti kaidah-kaidah di suatu negara. Contoh dari sifat universal itu misalnya peliputan berita mesti imbang. Namun memang harus diakui pengertian berita menurut versi kerangka pemikiran Barat (negara maju) tentunya berbeda dibanding negara berkembang. Negara berkembang selalu mencoba menyeimbangkan komposisi berita positif dan negatif.

Cetak Jarak Jauh

Pada kesempatan halal bihalal dan resepsi keluarga besar pers nasional tadi malam, Menpen Harmoko menegaskan pemerintah pada dasarnya tidak keberatan dengan sistem cetak jarak jauh, asalkan tidak merugikan kepentingan pers daerah.

“Kita menyadari perlunya kerja sama karena untuk kepentingan nasional, maka yang ada adalah pers nasional yang terbit di daerah, bukan pers daerah.” ujarnya.

Jadi, menurut Harmoko, wajar saja jika ada pers nasional yang mengembangkan usahanya ke daerah dengan fasilitas cetak jarak jauh. Ini sekaligus berfungsi juga sebagai upaya turut mencerdaskan bangsa.

Dia mengingatkan abad ke-21 merupakan abad kompetisi, asalkan berlangsung secara wajar.

Menpen melihat kondisi Kuala Lumpur, di mana negeri itu telah mengembangkan sistem cetak jarak jauh sejak 1980. Harmoko mengingatkan rasio pembaca dan surat kabar di Jakarta menurut standard Unesco adalah 1:10. Rasio inilah yang akan dikembangkan di daerah lain agar sama dengan Jakarta.

Hadir dalam resepsi Hari Pers Nasional ke-51 antara lain Gubernur DKI Surjadi Soedirdja.

Sumber : BISNIS INDONESIA (13/02/1997)

___________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 657-660.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.