PRESIDEN: PERLU KERJA KERAS PERBAIKI LINGKUNGAN

PRESIDEN: PERLU KERJA KERAS PERBAIKI LINGKUNGAN [1]

Jakarta, Antara

Presiden Soeharto mengemukakan, wawasan dan kesadaran masyarakat mengenai lingkungan hidup semakin luas, namun pemerintah dan masyarakat masih harus kerja keras memperbaiki lingkungan yang rusak.

“Pekerjaan kita masih banyak dan berat. Kerusakan yang berlangsung sejak puluhan tahun lalu memerlukan waktu dan kerja keras ekstra untuk memperbaikinya,” kata Kepala Negara di Istana Negara, Selasa.

Ketika membuka Rakomas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 1994, Kepala Negara menyebutkan, kerusakan lingkungan hidup itu antara lain disebabkan kemajuan iptek.

“Dengan kemajuan iptek yang telah dicapai, manusia telah menguras sumberdaya alam tanpa memikirkan kelestariannya,” kata Presiden yang didampingi Menteri Negara LH, Sarwono Kusumaatmadja.

Pada acara yang dihadiri Ketua MPR/DPR Wahono, Menko KesraAzwar Anas, Pangab Jenderal TNI Feisal Tanjung serta Sekretaris Menteri LH, Sudarsono. Kepada para pejabat serta pakar yang akan mengadakan pertemuan tiga hari, Kepala Negara mengatakan, dunia sedang menghadapi berbagai bahaya. Dicontohkan, bahaya yang dihadapi manusia sekarang ini antara lain adalah ancaman terhadap kelestarian fungsi dan tatanan lingkungan, menipisnya lapisan ozon serta perubahan iklirn.

“Bahaya tersebut timbul akibat rusaknya sumberdaya alam dan tercemarnya lingkungan,” kata Presiden pada acara yang dihadiri pula Gubernur Jabar R Nuriana, Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja, serta GubernurTimtim Abilio Soares.

10 Langkah

Presiden Soeharto mengatakan, karena Indonesia telah memiliki UU No 4/1982 tentang Lingkungan Hidup, maka ada 10 langkah yang harus ditempuh di bidang lingkungan hidup. Langkah itu antara lain mencakup melestarikan tatanan lingkungan, mengindahkan daya dukung lingkungan, menaikkan mutu lingkungan, menggerakkan perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman fauna dan flora serta menggairahkan peran serta masyarakat.

Langkah mendesak lain yang perlu diambil pemerintah dan masyarakat adalah memanfaatkan iptek untuk pengelolaan lingkungan serta menegakkan hukum pengelolaan lingkungan. Khusus mengenai pembangunan pada PJP II, Kepala Negara menyebutkan, selama kurun waktu 25 tahun, pola pembangunan yang berkelanj utan harus benar­ benar dilaksanakan.

“Dalam pola pembangunan berkelanjutan ini, kita tingkatkan kesejahteraan rakyat melalui cara yang tidak merusak. Kita majukan tingkat hidup generasi masa kini tanpa mengurangi kemampuan sumberdaya alam,” kata Kepala Negara.

Sebelumnya, Sarwono melaporkan, rapat tersebut baru pertama kalinya diselenggarakan sejak Kantor Menteri Negara PPLH dibentuk tahun 1978.

Tujuan rapat antara lain memanfaatkan mekanisme pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup serta berusaha mencapai kesepakatan tentang kebijaksanaan dan strategi nasional pengelolaan lingkungan hidup pada PJP II. Seusai membuka Rakemas tiga hari ini, Kepala Negara yang didampingi Sarwono beramah tamah dengan para peserta.T.EU02/B/PU03 /22/11/94 13:26/RU2

Sumber: ANTARA (22/11/ 1994)

________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 748-749.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.