PRESIDEN PERINTAHKAN PANGKOPKAMTIB DAN MENPAN BENTUK TEAM DIPERBANTUKAN PADA DITJEN AGRARIA

PRESIDEN PERINTAHKAN PANGKOPKAMTIB DAN MENPAN BENTUK TEAM DIPERBANTUKAN PADA DITJEN AGRARIA

Presiden Soeharto memerintahkan kepala Pangkopkamtib/Wapangab dan Menteri Penertiban Aparatur Negara untuk membentuk suatu tim yang diperbantukan kepada Departemen Dalam Negeri, khususnya Direktorat Agraria untuk menangani kasus2 penyelewengan di bidang agraria.

Pembentukan tim ini dimaksudkan agar Direktorat Jenderal Agraria dapat bertindak secara operasional dalam menangani kasus2 penyelewengan tanah, tidak hanya secara rutin.

Pangkopkamtib Laksamana Sudomo mengemukakan kepada pers selesai diterima Presiden Soeharto di Bina Graha, Jakarta, hari Sabtu, jika ada laporan mengenai kasus tanah harus ditangani segera.

Sudomo mengatakan, jika laporan ini tidak segera ditangani, masyarakat akan resah. Laporan itu segera bisa ditangani jika Direktorat Agraria bekerja secara operasional. Ini tidak dapat ditangani secara rutin.

Pangkopkamtib dan Menteri NegaraAparatur Negara akan memperbantukan suatu tim pada Departemen Dalam Negeri, baik di Pusat maupun di daerah untuk menampung keluhan2 mengenai kasus tanah dan secara cepat ditangani. Dengan demikian keresahan masyarakat dapat dihilangkan.

Pembentukan tim yang akan diperbantukan kepada Ditjen Agraria itu akan dibicarakan dengan Menteri Dalam Negeri, sehingga kegiatan menangani kasus di bidang tanah ini dapat berjalan secara operasional.

Persiapkan 30 Inspektur

Mengenai perwakilan Opstib di daerah, Sudomo mengatakan bahwa Opstib pada tahap permulaan akan mempersilahkan tenaga yang akan diperbantukan pada Inspektur Jenderal.

Kini sedang ditatar 30 orang tenaga, sebagai inspektur tapi tidak mempunyai jabatan dalam susunan departemen itu. Tenaga dapat diperintahkan oleh Menteri atau Irjan untuk memeriksa suatu kasus.

Dalam perkembangan selanjutnya Irwilda sekarang ini diperkuat lagi. Dalam bulan April yang akan datang tenaga2 ini sudah dapat diperbantukan setelah penataran teknis dua atau tiga minggu.

Dalam usaha mengatasi hambatan penertiban di daerah2 terutama daerah tingkat I yang mempunyai banyak daerah kabupaten akan diadakan pula Irwilda tingkat ll.

Departemen Dalam Negeri sudah menyatakan bahwa Irwilda tingkat II ini akan cepat direalisir agar fungsi pengawasan itu dapat meningkat sehingga mengurangi adanya penyelewengan dan korupsi. (DTS)

Jakarta, Antara

Sumber : ANTARA (04/02/1979)

Dikutipsesuaitulisandanejaanaslinyadaribuku "Presiden RI Ke II JenderalBesar HM SoehartodalamBerita", BukuV (1979-1980), Jakarta: AntaraPustakaUtama, 2008, hal. 19-20.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.