PRESIDEN : PENYEWAAN RUMAH ORANG ASING HARUS LEWAT PERUSAHAAN

PRESIDEN : PENYEWAAN RUMAH ORANG ASING HARUS LEWAT PERUSAHAAN[1]

 

Jakarta, Antara

Presiden Soeharto menegaskan penyewaan rumah orang asing di Indonesia harus dilakukan lewat perusahaan Indonesia sehingga tidak boleh dilaksanakan oleh orang asing itu sendiri.

“Presiden menyebutkan rumah orang asing itu bisa disewakan asal dilakukan lewat perusahaan Indonesia.” kata Menpera Akbar Tanjung kepada pers setelah menemui Kepala Negara di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.

Masalah ini dikemukakan Akbar sehubungan dengan dikeluarkannya PP No 41 baru-baru ini tentang peluang bagi orang asing untuk membeli satu rumah disini.

Ia menyebutkan bisa saja orang luar negeri ingin memiliki rumah di Indonesia karena secara teratur ia datang kesini untuk berlibur. Jika orang asing itu pulang ke negaranya maka rumah miliknya itu bisa disewakan kepada orang lain.

Akbar juga menyebutkan rumah yang akan dibeli orang asing itu tidak boleh merupakan rumah yang mendapat fasilitas misalnya KPR-BTN.

Ia berpendapat yang harus dijaga dalam pelaksanaan PP 41 ini adalah tidak ada satu orang asing pun yang bisa memiliki rumah disini lebih dari satu misalnya dengan membeli beberapa rumah pada lokasi yang berbeda-beda atau di kota-kota yang berlainan.

Sumber : ANTARA (05/07/1996)

_________________________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 346.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.