PRESIDEN: PENYEMPITAN PENGEDARAN STIKER, PERMUDAH KONTROL

PRESIDEN: PENYEMPITAN PENGEDARAN STIKER, PERMUDAH KONTROL[1]

 

Jakarta, Antara

Presiden Soeharto menegaskan pembatasan pengedaran stiker SEA Games XIX dilakukan untuk mempermudah pengawasan karena kenyataan di lapangan menunjukkan adanya oknum-oknum tidak bertanggungjawab.

“Presiden mengatakan, sasaran pengedaran stiker SEA Games dilakukan untuk mempermudah control,” kata Menpora Hayono Isman kepada pers setelah menemui Kepala Negara di Bina Graha, Senin.

Hayono mengatakan, keresahan yang timbul dalam masyarakat akibat stiker Sea Games itu adalah karena seolah-olah terdapat unsur pemaksaan serta cara pengedarannya seperti SDSB.

“Selain itu timbul isu adanya stiker palsu. Tapi setelah diteliti, ternyata stiker itu adalah di luar yang disetujui Departemen Sosial,” kata Menpora.

Dalam rangka pembatasan ruang lingkup pengedaran stiker itu, kata Hayono mengutip Kepala Negara, maka yang ditunjuk adalah PLN, Telkom, Garuda, serta beberapa instansi pemerintah yang memberikan pelayanan masyarakat.

“Stiker itu diedarkan PLN, Garuda Indonesia, satu hingga dua kegiatan pelayanan masyarakat oleh pemerintah dan BUMN,” katanya.

Hayono membenarkan bahwa penjualan stiker terhadap calon penumpang perusahaan Garuda Indonesia dan nasional lain belum dilakukan. Namun penjajakan akan segera dilakukan. Pengedaran lewat PAM juga sedang dipertimbangkan.

Ketika ditanya bagaimana sebenarnya sikap yang patut ditempuh masyarakat terhadap penawaran stiker itu, ia berkata,

“Sifatnya tetap sukarela dan bukannya paksaan. Kalau ada anggota masyarakat yang belum berkenan membantu kegiatan olahraga namun sudah menerimanya, maka silahkan kembalikan.”

Menpora mengatakan, sebenarnya para pengusaha yang bergabung dalam konsorsium berjanji akan mengajak para pengusaha besar untuk memberikan sumbangan mereka.

“Tapi kegiatan sponsor ini tidak berhasil karena kurang menarik,” kata Hayono ketika menjelaskan latar belakang penjualan stiker itu. Laporan bulan Mei menunjukkan, penjualan stiker mencapai Rp 3,7 miliar.

“Sekarang ini pasti sudah lebih. Namun pasti belum melampaui angka Rp 10 miliar,” katanya.

SEA Games XIX di Jakarta, 11-19 Oktober 1997, memerlukan dana sekitar Rp 105 miliar dan sebagai penyandang dana adalah konsorsium.

Kepada Kepala Negara juga menerima laporan mengenai batalnya penyelenggaraan seminar Nawaksara tanggal 28 Juni di Jakarta, pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang ditolak MPRS pacta awal Orba.

Ia mengatakan, pembatalan itu dilakukan setelah mendengarkan saran mantan Ketua MPRS Abdul Haris Nasution, Mensesneg Moerdiono, para tokoh masyarakat serta Kepala BP7 Pusat Alwi Dahlan.

Alwi Dahlan mengatakan, pidato Nawaksara akan dijadikan salah satu materi penataran P4, kata Hayono Isman.

(T.eu-Ol/OK01/B/23/06/97 15:51/LN01)

Sumber: ANTARA (28/06/1997)

______________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 574-575.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.