PRESIDEN : PENGEMBANGAN PERKEBUNAN SAWIT DI IRJA GUNAKAN POLA INTI-PLASMA

PRESIDEN : PENGEMBANGAN PERKEBUNAN SAWIT DI IRJA GUNAKAN POLA INTI-PLASMA[1]

 

Jakarta, Antara

Presiden Soeharto mengatakan para pengusaha yang ingin membuka perkebunan kelapa sawit di Irian Jaya harus menggunakan pola inti-plasma dengan mengutamakan penduduk setempat.

Seusai melapor  kepada Kepala Negara di Istana Merdeka, Jumat, tentang banyaknya pengusaha yang ingin membuka perkebunan kelapa sawit di Irian Jaya, Menhut Djamaludin Suryohadikusumo mengatakan kepada pers bahwa para pengusaha selain harus memanfaatkan penduduk Irja juga bisa memanfaatkan penduduk dari daerah lain seperti NTB dan Bali.

Presiden mengatakan penduduk Irja yang selama ini masih tinggal di gunung harus ditarik ke daerah-daerah baru di sekitar jalur trans Irja.

“Kalau perlu diterapkan sistem bedol desa.” kata Djamaludin mengutip pernyataan Presiden.

Perkebunan kelapa sawit itu bisa dibuka di sekitar Jayapura, Sorong selatan, serta di daerah antara Merauke dan Tanah Merah, tambahnya.

Djamaludin menyebutkan pula di Irja sekarang terdapat 17 pabrik, terdiri atas enam pabrik kayu lapis dan 11 unit penggergajian. Pabrik-pabrik itu membutuhkan kayu 3,5 juta m3 per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan kayu yang terus meningkat, sejumlah pengusaha menyatakan berminat membangun HTI.

Ia mengatakan kelompok Texmaco juga ingin membangun HTI untuk menghasilkan pulp dan rayon. Mereka bisa mendapatkan areal hingga 300.000 hektare, katanya.

Kelompok Texmaco dan beberapa perusahaan lain ingin beroperasi di Irja untuk menggantikan Astra dan perusahaan asing dari AS, Scott yang beberapa tahun lalu membatalkan rencana mereka setelah dikritik beberapa LSM luar negeri.

Menhut juga melaporkan kepada Presiden tentang persiapan penyaluran kredit hutan rakyat bagi penduduk yang selama ini tinggal di hutan.

Dengan kredit itu, tanah yang selama ini digarap rakyat bisa dimiliki, bahkan bisa mendapat sertifikat.

Nilai kredit ini adalah Rp 2 juta per Ha dengan suku bunga 6 persen dan masa pengembalian 10-15 tahun.

Pada tahap pertama akan disediakan dana Rp 40 miliar untuk 20.000 Ha tanah hutan. Penyaluran kredit itu dilakukan untuk memberdayakan ekonomi rakyat sehingga mereka bisa memperoleh hak-haknya, kata Djamaludin.

Sumber : ANTARA (08/11/1996)

________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 494-495.

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.