PRESIDEN : PENEGAKAN HUKUM AKAN SELAMATKAN HUTAN

PRESIDEN : PENEGAKAN HUKUM AKAN SELAMATKAN HUTAN[1]

 

Jakarta, Antara

Presiden Soeharto menegaskan penegakan hukum akan bisa menyelamatkan hutan dari eksploitasi yang semaunya yang dilakukan segelintir pengusaha tidak bertanggungjawab.

“Selama kita menegakkan hukum maka kita bisa menyelamatkan hutan.” kata Kepala Negara di Istana Merdeka, Kamis, ketika menerima para anggota Komisi Dunia untuk Rutan dan Pembangunan Berkelanjutan.

Para anggota komisi ini antara lain berasal dari India, Korsel, PNG, Belanda, Polandia, Rusia serta Kanada. Komisi ini dibentuk sebagai realisasi KTT Bumi di Brazil 1992.

Kepala Negara yang berbicara tanpa naskah atau lisan itu, mengatakan pemerintah Indonesia sejak tahun 1970-an telah memberikan kesempatan kepada para pengusaha untuk memanfaatkan sekitar 30 juta Ra hutan produksi.

“Sekalipun pada umumnya berlangsung baik, masih ada kekurangan disiplin para pengusaha pemegang Rak Pengusahaan Rutan (HPH). Ada yang menebang lebih dari ketentuan. Ada juga yang mencuri kayu dari hutan di luar konsesinya.” kata Presiden.

Kepala Negara yang didampingi Menteri Negara LR Sarwono Kusumaatmadja serta anggota Komisi dari Indonesia Emil Salim mengatakan jika pemerintah Indonesia mengetahui ada penyalahgunaan maka akan diambil tindakan tegas.

Tindakan keras yang diberlakukan kepada para pengusaha nakal itu antara lain mencabut HPR-nya dan kemudian mengalihkan hak pengelolaan hutan itu kepada pengusaha lain yang berminat.

Menurut Kepala Negara, tindakan tegas kepada para pengusaha yang nakal itu harus diberlakukan karena UUD 1945 telah menetapkan bahwa semua kekayaan alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

“Kami membangun tanpa merusak karena sumber daya alam itu harus bisa dimanfaatkan pula oleh generasi-generasi mendatang.” kata Presiden.

Untuk memanfaatkan kekayaan alam ini yang barn diketahui sekitar tahun 1970, maka telah disediakan sekitar 60-64 juta Ha hutan produksi. Pengusaha pertama yang mendapat HPH adalah seorang purnawirawan angkatan bersenjata AS.

Menurut Kepala Negara, dari sekitar 60 juta Ha hutan produksi itu, yang dimanfaatkan baru 30 juta Ha. Dari hutan itu, bisa diperoleh 30 juta meter kubik kayu. Setiap pengusaha wajib menyetor Dana Reboasasi (DR) satu dolar AS/m3 sehingga pemerintah menerima 450 juta dolar AS/tahun.

Presiden mengatakan Dana Reboisasi itu antara lain digunakan untuk melakukan reboisasi dan sekarang digunakan pula untuk membiayai pembuatan kanal di Kalteng bagi proyek pemanfatan gambut guna mempertahankan swasembada.

Sumber : ANTARA (07/03/1996)

___________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 585-586.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.