PRESIDEN : PEMILU 1982 HARUS LEBIH BAIK DEMOKRASI PANCASILA TAK LENYAPKAN BEDA PENDAPAT

PRESIDEN : PEMILU 1982 HARUS LEBIH BAIK DEMOKRASI PANCASILA TAK LENYAPKAN BEDA PENDAPAT [1]

Jakarta, Merdeka

Presiden Soeharto mengakui, dalam Pemilu yang lalu ada pelanggaran­pelanggaran terhadap aturan permainan yang dilakukan oleh perorangan dari semua fihak.

“Kita selesaikan hal itu secara adil”, kata Presiden.

Sidang umum MPR yang akan datang, maupun masa depan yangjauh, termasuk pelaksanaan Pemilu 1982 harus lebih baik dari sekarang. Hal ini ditegaskan dalam amanatnya di depan Sidang paripuma DPR tgl. 16 Agustus.

Dikemukakan oleh Presiden, menegakkan kehidupan Orde Baru yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 adalah identik dengan menegakkan kehidupan yang demokratis.

Dalam demokrasi Pancasila sama sekali tidak berarti bahwa perbedaan pendapat harus dilenyapkan. Selain melawan kodrat, matinya perbedaan pendapat berarti macetnya pikiran pikiran segar untuk perbaikan.

Perbedaan pendapat tidak harus diruncing-runcingkan lebih baik untuk menekan atau mengancam pihak lain.

Sebagai bangsa yang besar yang mengandung berbagai kemajuan tidak boleh tergelincir pada perundingan perbedaan diantara kita.

Apabila akhir akhir ini terdengar suara suara lantang yang tertuju kepada Pemerintah, hal ini juga merupakan bukti di negeri ini demokrasi tidak mati. Presiden Soeharto mengingatkan mereka yang mendengungkan suara di negeri ini tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat, justru suara yang mereka dengungkan itu karena kebebasan dan demokrasi tetap tumbuh di sini.

Demokrasi kita, menempatkan kebebasan sama pentingnya dengan tanggungjawab. Sebab, kebebasan tanpa tanggungjawab sama saja dengan mengundang kekacauan.

Pers Indonesia, kata Presiden lagi, adalah pers yang bebas dan bertanggungjawab serta menikmati kebebasan yang cukup longgar. Setidak-tidaknya bukan tergolong buruk di kawasan Asia dan dalam deretan negara-negara yang sedang membangun. Warga pers agar terus mengadakan introspeksi atas kelemahan­ kelemahan dan terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya.

Penertiban

Penertiban atas tubuh Pertamina akan terus dilaksanakan, kata Presiden, termasuk tindakan hukum terhadap yang bersalah dalam peristiwa krisis Pertamina ini.

Presiden Soeharto mengatakan pula kontrak sewa beli tanker Pertamina tidak sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah, oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali pembatalan kontrak tersebut melalui perundingan pada pihak-pihak yang bersangkutan atau kalau perlu melalui pengadilan.

Beban sewa beli tanker yang semula sekitar US $ 3,3 milyar dapat ditekan sekecil mungkin, yang sudah berhasil dicapai penyelesaian sebanyak 27 tanker dengan nilai US $ 2,8 milyar.

Setelah, tercapai persetujuan pembatalan kontrak, kewajiban Pertamina tinggal menjadi 255 juta dollar AS. Untuk kontrak 9 tanker lainnya dengan nilai 47 juta dollar AS sedang diusahakan penyelesaiannya.

Sangat erat hubungannya dengan menegakkan ketertiban dan keamanan adalah langkah-langkah yang diambil Pemerintah untuk memberantas apa yang disebut dengan “pungutan liar”.

Presiden minta kepada semua pejabat Pemerintah sipil maupun ABRI disemua tingkatan turut berusaha meniadakan “pungutan liar”. Kepada masyarakat diserukan untuk membantu usaha Pemerintah ini dengan tumt menciptakan suasana tertib dan tidak mencoba memberikan “godaan” materiil kepada para petugas apapun motip dan alasannya sebaliknya harus pula berani menolak permintaan dari pejabat petugas (DTS).

Sumber: MERDEKA (18/08/1977)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 371-372.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.