PRESIDEN : PEMERINTAH TAK SEWENANG-WENANG CABUT SIUPP

PRESIDEN : PEMERINTAH TAK SEWENANG-WENANG CABUT SIUPP[1]

 

Jakarta, Republika

Presiden Soeharto menegaskan, pemerintah tak akan bertindak sewenang­ wenang mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), asal pers benar-benar menyadari fungsinya yang bebas dan bertanggungjawab.

“Yang menjadi persoalan adalah kalaupun SIUPP harus dicabut, maka berapa kali media itu sudah melakukan kesalahan dan berapa kali peringatan telah disampaikan.” kata R Hartona setelah melaporkan tugasnya sebagai Menpen baru kepada Presiden di Bina Graha, kemarin.

Masalah pencabutan SIUPP kembali mengemuka ketika Hartono diangkat menjadi Menpen menggantikan Harmoko. Kalangan pers berharap agar kebijaksanaan SIUPP dihapuskan. Namun Hartono, kemarin, menyatakan pada dasarnya lembaga tersebut masih diperlukan.

Menurutnya, pencabutan SIUPP prosedurnya cukup panjang.

“Apabila ada dari saudara-saudara melakukan tindakan keliru, kita akan ingatkan.” katanya kepada wartawan.

Peringatan itu, tambahnya, dimaksudkan agar ada perbaikan.

“Dan ukuran keliru menurut pemerintah pun terbuka untuk didiskusikan dengan kalangan pers. Mungkin saya atau saudara yang keliru.” tegasnya.

Pemerintah, katanya, tetap menghargai kebebasan pers, tapi yang disertai tanggungjawab. Wujudnya berupa menampilkan yang tidak bernilai negatif. Hartono mengakui ada pertimbangan-pertimbangan nilai tambah komersial bagi media massa dalam menyampaikan sesuatu.

“Namun seperti dikatakan Presiden, jika ada kepentingan bangsa yang lebih besar, maka sebagai warga negara dituntut untuk melepaskan kepentingan pribadi dan kelompoknya.”

Sebaliknya kepada jajaran departemen yang dipimpinnya, ia telah memberi pengarahan agar jangan melihat para insan pers dengan rasa curiga. Sebab sebagai warga negara, insan pers juga mempunyai rasa tanggungjawab dan juga rasa memiliki bangsa.

“Karena itu adalah keliru jika menilai wartawan dengan kecurigaan.” ujarnya.

Dia mengharapkan kepada pihak yang kurang siap menerima pemberitaan hendaknya justru membantu memberikan kelengkapan informasi.

Menyinggung UU Pokok Pers dan Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) No. 1 tahun 1984 yang menjadi dasar hukum pencabutan SIUPP Hartono menilai sebetulnya aturan tersebut demi kebaikaan insan pers.

“Kalau ada perbuatan yang tidak bisa ditoleransi dan sudah diingatkan lalu masih saja bagaimana? Kan mencemari saudara-saudara.” katanya.

Dengan begitu, katanya, memang harus ada aturan yang mengatur perihal bentuk­bentuk peringatan, yang ujungnya pada Permenpan tadi.

Karena itu, Hartono berencana mengaktifkan Dewan Pers maupun lembaga­ lembaga pers lain sehingga terjadi komunikasi yang baik.

“Jika ada persoalan pada satu media massa, maka sebaiknya didiskusikan dulu dengan masyarakat pers.” katanya menjawab pertanyaan kemungkinan pemimpin redaksi atau wartawan bersangkutan diadili jika berbuat keliru, bukan pencabutan SIUPP.

Hartono menyangkal bahwa dirinya akan bertindak keras.

“Tidak. Mungkin lebih lembut dari yang bukan tentara.” katanya.

Sumber : REPUBLIKA (19/06/1997)

___________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 672-673.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.