PRESIDEN PELAJARI KONSEP POLITIK PERBURUHAN HASIL TIM P-7

PRESIDEN PELAJARI KONSEP POLITIK PERBURUHAN HASIL TIM P-7

Suatu konsep mengenai politik perburuhan di Indonesia, Kamis kemarin disampaikan oleh Team Penasehat Presiden mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-7) kepada Presiden Soeharto di Bina Graha. Konsep ini untuk diteliti dan dipelajari lebih lanjut.

Menurut Ketua Team P-7 Roeslan Abdulgani, konsep tersebut diterima baik oleh Presiden Soeharto dan akan dipelajarinya, sebelum ditetapkan menjadi keputusan.

Konsep politik perburuhan itu disusun setelah Team P-7 berkonsultasi dengan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI), Ditjen Bina Lindung (Departemen Nakertrans) dan PUSPI (Permusyawaratan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia) baik pusat maupun yang di daerah.

Dikatakannnya, konsep ini sesuai dengan tri partite yang selalu dltekankan Presiden Soeharto dalam usaha mencapai keseimbangan antara kaum buruh dan majikan. Dalam konsultasi dengan pihak tri partite, selain didengar pendapat mereka, Team P-7 juga memberikan dorongan ke arah pelaksanaan pendapat tersebut, ujar Roeslan.

Anggota Team P-7 yang membidangi Hubungan Perburuhan Pancasila (HPP) Maskun Sumadiredja menambahkan, politik perburuhan di Indonesia hendaknya didasarkan kepada usaha meningkatkan kesejahteraan buruh, pegawai dan masyarakat, yang pada akhirnya berarti akan dapat meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, politik perburuhan di Indonesia harus didasarkan kepada pasal 33 UUD 1945, yaitu menuju ke arah tercapainya cita-cita, antara lain agar tenaga buruh dalam proses produksi dihargai setinggi-tingginya.

Rekan Berproduksi

Buruh Indonesia hendaknya tidak lagi sekedar menjadi bawahan pengusaha dan pemilik modal, tetapi harus mempunyai tingkat kedudukan yang sama, menjadi kawan dalam berusaha atau "partner in production".

Tenaga buruh harus menjadi faktor besar dalam semua perhitungan produksi. Kepada buruh harus diberikan upah yang dapat menjamin penghidupan yang layak sesuai dengan jasa yang diberikannya kepada perusahaan.

Menurut Maskun, upah terendah setiap hari sekurang-kurangnya seharga 5 kg beras yang diperhitungkan dengan harga beras pegawai negeri Rp 180/kg.

Selain itu harus diperhitungkan pula bahwa keperluan hidup manusia yang pertama adalah makan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan dan pendidikan keturunannya.

Generasi Muda

Sebelumnya, Ketua Team P-7 Roeslan Abdulgani mengatakan, kepada Presiden Soeharto disampaikan pula tugas-tugas tim selama ini. Pada kesempatan itu, dengan Presiden diadakan tukar pikiran mengenai berbagai masalah, kata Roeslan tanpa bersedia menguraikannya.

Ia menambahkan, pendidikan politik terutama bagi generasi muda yang juga menjadi program kerja Team P-7. Untuk maksud ini, Presiden Soeharto memberikan beberapa petunjuk mengenai pentingnya penyampaian pengertian sejarah perjuangan nasional kepada generasi muda, untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang didasarkan kepada ideologi Pancasila, demikian RoesIan Abdulgani. (RA)

Jakarta, Kompas

Sumber: KOMPAS (16/07/1982)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 748-749.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.