PRESIDEN : PBB MENJADI BAGIAN PENTING SUMBER PENDAPATAN DAERAH

PRESIDEN : PBB MENJADI BAGIAN PENTING SUMBER PENDAPATAN DAERAH[1]

 

Banjarmasin, ANTARA

Presiden Soeharto mengemukakan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga kini tetap menjadi salah satu pendapatan yang penting bagi daerah, disamping Inpres sebagai piranti untuk pemerataan dan pembangunan daerah.

“Kendati begitu, ada sebagian wilayah di daerah yang tidak dapat dibudidayakan, sehingga tidak menghasilkan pendapatan bagian daerah bersangkutan yakni kawasan-kawasan lindung.” katanya dalam sambutan tertulis dibacakan Menseskab, Sa’adillah Mursjid pada penyerahan DIP 1997/98 di Banjarmasin, Selasa.

Menurut Kepala Negara, bagi daerah-daerah yang memiliki kawasan lindung tadi maka akan diberikan bantuan khusus sekaligus agar daerah-daerah turut membantu pengelolaan kawasan lindung itu sendiri.

Pembangunan dana itu akan mengikuti cara pembagian PBB untuk Dati II dan Dati I, namun pada tahun anggaran 1997/98 dana bantuan tersebut digabungkan terlebih dahulu melalui Inpres Dati I.

Selain itu, kepada daerah nantinya juga diberikan bantuan dana melalui Inpres untuk turut mengawasi dampak kegiatan pembangunan terhadap lingkungan.

Menurut Presiden, pada tahun anggaran 1997/98 terdapat sejumlah Inpres baru antara lain Inpres Bantuan Pembinaan Kebudayaan yaitu bantuan untuk pengembangan kebudayaan daerah agar tetap tumbuh subur sebagai puncak kebudayaan bangsa di tengah arus globalisasi budaya.

“Dana itu tidak dibagi rata, tetapi dialokasikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan serta kesiapan rencana penggunaan dari masing-masing provinsi.”  kata Kepala Negara.

Inpres baru lainnya, yakni bantuan dana untuk daerah dalam membina dan mengadakan pembibitan olahraga prestasi, karena pembinaan olahraga penting arti untuk membangun bangsa yang kuat, membawa nama baik dan martabat bangsa didunia.

Kepala Negara mengingatkan, bahwa dengan makin besarnya anggaran yang dialokasi ke daerah menuntut tanggungjawab yang besar pula dalam pemanfaatannya.

“Saya mengharapkan alokasi yang makin besar makin merangsang daerah memacu PAD, namun upaya itu tetap berlandaskan ketentuan perundang-undangan, tidak bertentangan peraturan dan kebijaksanaan yang lebih tinggi serta bersifat transparan.” demikian Presiden.

Sumber : ANTARA (01/04/1997)

_________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 299-300.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.