PRESIDEN : PARA WAJIB PAJAK JANGAN DIPERSULIT JUSTRU DIPERMUDAH

PRESIDEN :

PARA WAJIB PAJAK JANGAN DIPERSULIT JUSTRU DIPERMUDAH

Dari Sidang Kabinet Bidang Ekuin

 

Pendapatan negara dalam pelaksanaan APBN harus diusahakan mendapatkan dukungan dari penerimaan pajak. Atas dasar itu, dalam Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekuin yang berlangsung di Bina Graha, Jakarta, Rabu kemarin Presiden Soeharto mengingatkan agar para wajib pajak membayar pajak yang menjadi kewajiban sebaik-baiknya.

Ia juga mengingatkan tidak saja Direktorat Jendral Pajak di Departemen Keuangan, tetapi semua pihak agar memberikan rasa kemudahan dalam melayani para wajib pajak, mulai saat-saat mengisi formulir wajib pajak,

“Mereka, para wajib pajak jangan dipersulit, justru kita berikan kemudahan dalam membayar pajak, dan kepada mereka tentu kita berikan penghargaan,” demikian ucapan Kepala Negara, sebagaimana dikutip oleh Menteri Penerangan Harmoko, ketika memberikan penjelasan kepada wartawan, sesaat seusai Sidang Kabinet yang berlangsung 3,5 jam.

Dalam sidang itu Presiden menekankan Dirjen Pajak agar memberikan pelayanan yang baik kepada perusahaan-perusahaan yang menepati kewajibannya, membayar pajak sesuai ketentuan berlaku.

Tindak Tegas Penyelundup

Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Penerangan, Presiden juga memberikan petunjuk tentang pentingnya tindakan tegas terhadap tindak pidana penyelundupan.

Pemberantasan terhadap penyelundupan tidak saja ditujukan kepada para penyelundup, tetapi juga para penadah barang selundupan. Si penadah barang juga harus ditindak, sebagaimana para penyelundupnya.

Pemerintah berketetapan akan terus memberantas penyelundupan, karena tindakan itu tidak saja menjamin pendapatan negara, tetapi juga melindungi kelangsungan produksi industri dalam negeri.

Gaji Tepat 1 April

Dalam kesempatan itu Presiden juga mengingatkan kepada aparatnya agar pembayaran gaji pegawai negeri dengan struktur baru, betul-betul dipersiapkan, sehingga gaji baru itu dapat diterima oleh segenap pegawai negeri tepat waktunya, yakni 1 April 1985.

Untuk meningkatkan rasa kegotong royongan, para pegawai negeri akan dikenakan tabungan wajib satu kali, pada penerimaan gaji baru pertama.

Dana yang terhimpun dari tabungan itu akan dikelola oleh Koperasi Pegawai Negeri, yang sekaligus akan memperkuat tabungan pegawai negeri dalam koperasi itu. Sesuai ketentuan, Golongan I diwajibkan menabung Rp 1.000, Golongan II Rp 2.000, Golongan III Rp 5.000 dan Golongan IV Rp 10.000.

Dengan dana yang terhimpun dari tabungan itu diharapkan Koperasi Pegawai Negeri dapat meningkatkan usahanya dalam membantu para pegawai negeri.

Menyinggung keadaan ekonomi keuangan dewasa ini, Harmoko menjelaskan, dalam sidang dilaporkan bahwa jumlah uang beredar Januari 1985 sebesar Rp 8,376 trilyun.

Berdasarkan indeks konsumen, laju inflasi bulan Februari 0,50% dengan tingkat inflasi sebesar itu, laju inflasi tahun anggaran 3,42% dan untuk tahun takwim 0,04%.

Pelaksanaan Pembangunan

Sebagaimana dijelaskan oleh Menpen, dalam sidang dilaporkan pula perkembangan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang.

Di bidang industri, dilaporkan, pengadaan pupuk untuk persediaan nasional berjalan mantap. Persediaan pupuk jenis Urea, TSP, ZA, maupun KCL untuk bulan Februari, Maret dan April dalam keadaan mantap.

Persediaan yang ada tiap akhir bulan cukup memenuhi kebutuhan 2 bulan di depan, bahkan untuk jenis Urea dan TSP cukup untuk 3,5 bulan kebutuhan.

Barang strategi lain yang dilaporkan mantap ialah semen. Persediaan tiap bulannya mantap dan mampu memenuhi kebutuhan. Bahkan bulan Februari yang lalu berhasil diekspor 62.900 ton semen dengan tujuan Bangladesh 45.400 ton, Srilanka 10.000 ton, Hongkong 6.000 ton, Maldives 1.500 ton dengan nilai keseluruhan 1,887 juta dolar AS.

Dilaporkan pula pengadaan kertas budaya, kertas industri, kertas pembersih/penyegar, serta buku tulis memenuhi kebutuhan.

Persediaan garam juga dilaporkan mantap. Kebutuhan garam untuk bulan Februari dan Maret berjumlah 136.667 ton, terdiri garam konsumsi 86.100 ton, pengasinan 21.867 ton dan garam industri 28.700 ton, sedangkan persediaan garam nasional akhir Maret nanti diproyeksikan sebesar 947.918 ton.

Minyak goreng, baja dan aluminium untuk bulan Februari dan Maret mencukupi kebutuhan.

Masalah yang pernah menjadi keputusan Sidang Kabinet-Ekuin yakni program penyediaan serta penyaluran alat sekolah, kemarin dilaporkan pelaksanaannya.

Dilaporkan, program itu dilaksanakan dengan mengikutsertakan KPN (Koperasi Pegawai Negeri) atas petunjuk Kepala Kantor Departemen Koperasi di daerah-daerah.

Selanjutnya KPN melaksanakan perjanjian pembelian dengan para produsen alat yang ditunjuk sebagai penyedia peralatan. Pelaksanaan program itu dimulai dari Pandegelang (Jawa Barat), Jakarta Utara (DKI Jakarta), Gunung Kidul (DI Yogyakarta), Blora (Jawa Tengah) dan Sumenep (Jawa Timur).

Produksi Padi

Dalam sidang Ekuin itu, Menteri Pertanian melaporkan, produksi beras selama tahun 1984, sebagaimana dicatat oleh BPS (Biro Pusat Statistik) mencapai 25.825.000 ton terdiri atas 16.187 ribu ton dari Jawa dan 9.638 ribu ton dari luar Jawa. Kini sedang diusahakan agar produksi beras tahun 1985 mencapai target yang ditetapkan.

Namun di balik keberhasilan itu, hambatan produksi beras selalu menyertai proses penanaman, baik berupa hama maupun bencana alam.

Hama wereng, batang coklat menyerang kawasan padi di Jambi dan Sumut mencapai areal 4.396 ha. Virus Tungro menyerang areal 3.313 ha sedangkan hama tikus menyerang areal 14.600 ha.

Serangan penyakit Tungro terdapat di Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Selatan, sedangkan serangan tikus terdapat di Jawa, Aceh, Lampung dan Sumatera Utara.

Kegagalan panen akibat pengaruh alam baik berupa bencana banjir, genangan maupun kekeringan sampai bulan Februari tercatat 8.076 ha padi dan 234 ha palawija terkena banjir dan genangan, dan 4.968 ha padi dan 492 ha terkena kekeringan. Meski terdapat serangan hama dan bencana alam, namun sasaran produksi nasional tetap tercapai.

Dilaporkan pula ternak yang disebarkan di kawasan daerah transmigrasi Sumatera Selatan berkembang menjadi 16.614, yang berarti kenaikan 9,4% dibanding jumlah sebelumnya.

Produksi benih udang dan ikan terus diusahakan dengan mendorong peran serta pengusaha swasta. Benih udang yang diperlukan tahun 3 Repelita IV mencapai 1,3 milyar yang berarti lebih rendah dari target Repelita sebesar 3,1 milyar ekor. Proyeksi benih udang tahun terakhir diharapkan mencapai 4,4 milyar ekor, yang berarti lebih besar dibandingkan target Repelita 4,3 milyar.

Menteri Pertambangan dan Energi juga melaporkan penandatanganan dua kontrak bagi hasil antara Pertamina dengan dua perusahaan minyak yang beroperasi di kawasan Muarateweh, Kalteng. Sedangkan Menteri Luar Negeri melaporkan kerja sama ASEAN – Pasifik di bidang pengembangan sumber daya manusia.

Menteri KLH Emil Salim melaporkan tentang pelaksanaan pengendalian tata ruang jalur Bogor, Puncak, Cianjur serta masalah pencemaran di Teluk Jakarta.

Pada bulan Maret ini akan diselenggarakan sidang Komisi Pembangunan dan Lingkungan (Commission on Environment and Development), suatu badan PBB, yang akan diikuti 16 negara.

Sidak

Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah pada kesempatan itu melaporkan hasil inspeksi mendadak yang dilakukannya baru-baru ini, yakni di lokasi proyek PLTU Suralaya, Lampung, dan Kuningan.

Selain itu dilaporkannya pula hasil dengar pendapat dengan Tim Penertiban Pelabuhan dan temu wicara dengan pengurus-pengurus Ginsi Gaveksi dan Insa.

Dalam tanggapannya, Presiden memberikan petunjuk agar segenap aparat mengambil tindakan cepat mengatasi hambatan yang didapatkan dalam pengawasan Wakil Presiden, khususnya proyek PLTU Suralaya. (RA)

 

 

Jakarta, Suara Karya

Sumber : SUARA KARYA (07/05/1985)

 

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VIII (1985-1986), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 153-157.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.