PRESIDEN : PANTAU PINJAMAN SWASTA

PRESIDEN : PANTAU PINJAMAN SWASTA[1]

 

Jakarta, Antara

Presiden Soeharto memerintahkan para pejabat di bidang keuangan untuk mengawasi pinjaman luar negeri terutama yang bersifat jangka pendek yang dilakukan dunia usaha swasta.

“Khusus mengenai pinjaman luar negeri, Presiden minta Tim PKLN (Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri, red) untuk terus mengawasi dan memantapkan pengawasan.” kata Menpen Harmoko kepada pers ketika menjelaskan hasil Sidang Kabinet Paripurna di Gedung Utama Sekneg, Selasa.

Presiden Soeharto yang didampingi Wakil Presiden Try Sutrisno memimpin sidang yang dihadiri para menteri, eselon satu dari seluruh departemen dan lembaga pemerintahan non departemen, guna membahas persiapan penyusunan RAPBN tahun anggaran 1997/98.

Sidang ini dihadiri pula oleh Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Sudomo serta Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) JB Sumarlin.

Beberapa tahun lalu, pemerintah membentuk Tim PKLN yang bertugas menentukan pagu pinjaman luar negeri baik untuk sektor pemerintah maupun swasta setiap tahun.

Dalam sidang yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu, dibicarakan berbagai masalah baik sektor moneter dan fiskal, pengawasan pembangunan hingga penyelenggaraan pemerintahan secara umum.

Kepala Negara, kata Menpen, berketetapan hati bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan kebijaksanan deregulasi dan debirokratisasi. Karena itu seluruh jajaran pemerintahan harus bekerja sesuai prosedur yang berlaku.

“Hapuskan hal-hal yang tidak perlu dan ciptakan iklim investasi dan kepastian usaha.” kata Harmoko yang mengutip perintah Kepala Negara kepada para pejabat.

Menurut Presiden, jika pemerintah berhasil menciptakan iklim investasi yang menggairahkan serta adanya kepastian usaha maka kegiatan investasi bisa ditingkatkan. Suasana itu juga akan meningkatkan kesempatan kerja serta menambah daya saing barang Indonesia di luar negeri.

“Berbagai keputusan deregulasi dan debirokratisasi harus benar-benar dilaksanakan di pusat dan daerah. Para pejabat jangan mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan deregulasi. Semua ketentuan yang tidak sesuai dengan deregulasi harus dicabut, kata Presiden.

Awasi Bank

Menpen Harmoko mengatakan dalam sidang tahunan ini, Presiden Soeharto memerintahkan Menkeu Mar’ie Muhammad dan Gubernur BI Soedradjad Djiwandono untuk meningkatkan pengawasan terhadap semua bank, dana asuransi serta semua lembaga keuangan lain.

“Pengawasan itu harus dilakukan agar dana masyarakat bisa dimanfaatkan se efisien dan se efektif mungkin.” kata Harmoko mengutip penegasan Presiden.

Sementara itu, ketika berbicara tentang pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, seluruh instansi diingatkan untuk mengeluarkan anggarannya sesuai dengan program dan proyek yang ditetapkan.

“Instansi pemerintah harus menonjolkan suasana kesahajaan (sederhana, red) dan mencerminkan pelayanan kepada masyarakat.” kata Presiden seperti dikutip Harmoko.

Khusus untuk pengeluaran pembangunan, para pemimpin seluruh instansi diinstruksikan untuk tidak membesar-besarkan secara tidak wajar (mark up) biaya proyek yang menjadi tanggung jawabnya.

Sementara itu, ketika berbicara tentang masalah pengawasan, Kepala Negara menyebutkan perluasan pembangunan harus disertai pula dengan pengawasan yang ketat.

“Tingkatkan pengawasan fungsional oleh inspektorat jenderal, BPK dan aparat pengawasan lainnya. Jika ada kebocoran, korupsi, penyalahgunaan wewenang maka hal itu harus segera diatasi.” kata Presiden.

Sumber : ANTARA (24/12/1996)

________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 555-556.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.