PRESIDEN PADA PEMIMPIN REDAKSI- PWI PERS BOLEH DIGUNAKAN OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN PADA PEMIMPIN REDAKSI- PWI PERS BOLEH DIGUNAKAN OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM [1]

Jakarta, Merdeka

OROTAN masyarakat supaya dijadikan bahan penelitian. Pers merupakan media yang dapat digunakan oleh peserta Pemilu, Parpol dan Golkar, untuk menjelaskan aspirasi masing-masing kepada masyarakat. Presiden Soeharto mengatakan hal tersebut ketika memberikan sambutan pada pertemuan dengan para Pemimpin Redaksi dan PWI se-Indonesia di Istana Negara, Rabu pagi.

Dalam mensukseskan Pemilu jelas peranan pers sangat besar. Dikatakan oleh Kepala Negara jika ia pernah menganjurkan kepada para peserta Pemilu agar dalam kampanye Pemilu yang akan datang hendaknya dapat menahan diri, anjuran ini perlu diresapi oleh pers. Dalam pemberitaan2 dan ulasan2, pers memang memerlukan rangsangan-rangsangan kegairahan bagi masyarakat, namun hendaknya dapat dihindari tulisan2 yang bersifat menghasut dan membakar rakyat yang dapat menggoncangkan stabilitas nasional.

Presiden Soeharto mengharapkan agar pers ikut serta dalam kegiatan besar bang sa untuk membuat Pemilu yang akan datang benar-benar berhasil dengan baik. Kepada masyarakat perlu ditanamkan kesadaran bahwa mengikuti Pemilu adalah sangat penting, karena dengan itu rakyat melaksanakan hak-hak politiknya yang azasi.

Ditegaskan oleh Kepala Negara, agar dalam Pemilu yang akan datang tidak terdapat sikap acuh tak acuh terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum, baik Pemilu tahun 1977 nanti maupun dimasa masa selanjutnya.

Pemilu sungguh, mempakan penampilan yang paling nyata dari wajah demokrasi kita, menampilkan wajah kedaulatan rakyat. Karena itu kita semua harus berusaha untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum yang akan datang, kata Presiden.

Pemilihan Umum dapat dikatakan berhasil apabila sebanyak banyaknya rakyat yang berhak memilih menggunakan kesempatan untuk memilih wakil2 mereka yang dipercaya. Pemilu juga di katakan berhasil jika Pemilu berjalan dengan tertib dan tenang berjalan menurut aturan permainan yang telah ditetapkan bersama. Tentu saja hasil Pemilu itu harus makin memperkokoh persatuan.

Lebih jauh Kepala Negara mengatakan pers dengan kebebasan yang dimilikinya dengan tanggung-jawab yang disadarinya, diharapkan agar semua pers kita benar2 dapat turut memelihara stabilitas nasional dan sekaligus juga memberikan dinamika bangsa yang positip dan konstruktip memperkuat persatuan bangsa, menebalkan harga diri dan kepercayaan diri bangsa kita, memperlancar pembangunan dan memperkokoh Pancasila.

Presiden mengatakan:

“Bagi Pemerintah pers juga dapat merupakan sarana yang bermanfaat, sebagai pemberi informasi yang efektif dan media kontrol sosial. Karena itu saya telah memberikan instruksi kepada para Menteri supaya menggunakan sorotan masyarakat melalui pers sebagai salah satu bahan untuk meneliti sesuatu persoalan”.

Sementara itu Menteri Penerangan Mashuri menjawab pertanyaan tentang kriteria kampanye Pemilu dalam surat2 kabar, mengatakan bahwa fihaknya akan mengeluarkan suatu peraturan tentang itu sebelum kampanye dimulai.

Peraturan2 itu, kata Menteri, akan didasarkan pada hasil sidang2 Dewan Pers di Yogya, Bali dan kebulatan tekad para pemimpin Redaksi Surat2 Kabar se-Indonesia.

Kedudukan pers sekarang ini tidak lagi seperti waktu yang sudah2 yang dicantolkan pada salah satu kontestan (pesaing). Dewasa ini kita akan mengembangkan pers yang profesionil, kata Mashuri. Berbicara dengan wartawan di Istana Negara, Rabu siang, Menteri mengatakan sekarang ini secara resmi tidak ada lagi pers yang terikat pada salah satu golongan, Pers dalam kedudukannya yang baru adalah independen.

Menjawab pers apakah tanda2 gambar dalam pojok surat kabar tertentu akan dilenyapkan, Mashuri mengatakan bahwa akan dikeluarkan aturan supaya pers tidak ikut sebagai pesaing dalam Pemilu. Pidato2 Pemimpin Parpol dapat saja dimuat, tambah Mashuri. Pers dalam mengambil posisi untuk memberikan informasi tentang tujuan dan Pemilu, supaya Pemilu betul2 menjadi milik rakyat.

Di dalam masa kampanye memberikan berita2 jalan Pemilu, supaya para pesaing dapat diawasi oleh pers. Peraturan2 itu harus dipatuhi dan dihayati bersama, kata Menteri lagi. Pers yang independen bukan merupakan barang yang gampang dalam menjaga keseimbangan, tambahnya lagi. (DTS)

Sumber: MERDEKA (10/02/1977)

 

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 549-550.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.