PRESIDEN : NEGARA HARUS CABUT HAK PENYALAH GUNA DEMOKRASI

PRESIDEN : NEGARA HARUS CABUT HAK PENYALAH GUNA DEMOKRASI[1]

 

Jakarta, Bisnis Indonesia

Presiden Soeharto mengatakan negara harus berani mencabut hak kekuatan politik yang jelas-jelas ingin menyalahgunakan demokrasi untuk menghancurkan negara-ban gsa dan demokrasi itu sendiri.

“Negara demokratis harus berani mengambil keputusan yang paling pahit untuk mencabut hak demokrasi dari kekuatan politik yang jelas-jelas ingin menyalahgunakan demokrasi untuk menghancurkan negara nasional dan demokrasi itu sendiri.” ujarnya.

Presiden Soeharto mengatakan hal itu kemarin saat menerima 100 peserta Kursus Reguler Angkatan (KRA) ke-29 Lembaga Pertahanan Nasiona l di Bina Graha, Jakarta.

Ke-100 peserta Kursus Reguler Angkatan ke-29 Lemhanas berasal dari TNI AD (22 orang), TNI AL (sembilan), TNI AU (tujuh), Polri (12). Peserta non militer berjumlah 50 orang terdiri atas pejabat dari Departemen, Kantor Menteri Kejagung, BPK, Bappenas, Bakin, Bulog, BAKN, BKKBN, BI, Pertamina, PWI, LIPI, Kadin dan Bapeda.

“Bagaimana seharusnya sikap demokrasi terhadap faham dan golongan yang pada dasarnya bersifat anti demokrasi? Apakah akan diberikan hak demokrasi bagi faham atau golongan yangjelas-jelas akan mengubur demokrasi itu sendiri seandainya mereka berkuasa?” ujarnya.

Atau sebaliknya, melarang faham dan organisasi yang dalam manifesto nya jelas­ jelas akan membahayakan demokrasi?

Presiden mengakui masalah itu memang merupakan suatu dilema demokrasi.

“Sungguh tidak mudah menjawab pertanyaan yang bersifat filosofis ini.”

Menurut Kepala Negara, bangsa Indonesia baru memberikan keputusan final soal itupada 1966, setelah setahun sebelumnya (1965) penganut faham marxisme-leninisme (komunis) mengulang pemberontakan yang mereka lakukan pada 1948 (peristiwa Madiun).

Pemberontakan komunis pada 1965 itu, menurut Presiden, jauh lebih berbahaya karena dipersiapkan secara matang serta didukung kekuatan ideologi dan politik dari sebagian tokoh pemerintahan.

“Mereka juga telah mempersiapkan pangkalan perlawanan bersenjata di beberapa daerah dan terkait dengan kekuatan asing di luar negeri.”

Dengan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah itulah, ujarnya, MPRS menetapkan larangan terhadap faham marxisme-leninisme dan menyatakan PKI (Partai Komunis Indonesia) beserta seluruh underbouw-nya sebagai organisasi terlarang.

Berdasarkan intisari pengalaman sejarah tersebut, menurut dia, suatu negara bangsa yang demokratis harus berani mengambil keputusan pahit itu.

Konstitusional

Kepala Negara mengingatkan pencabutan hak tersebut tidak boleh dilakukan secara semena-mena.

“Semuanya harus dilakukan dengan landasan konstitusional dan hukum yang kuat yang didukung oleh kalangan luas rakyat.”

Presiden menilai keputusan MPRS tiga dasawarsa lalu merupakan salah satu keputusan penting dalam menciptakan kondisi untuk tumbuh dan berkembangnya semangat nasionalisme serta negara kebangsaan Indonesia.

Menurut Kepala Negara, pembangunan nasional baru dapat dilancarkan secara terencana, terarah, dan terkendali dalam suasana “bebas komunis”.

“Itulah sebabnya, bangsa Indonesia harus tetap memelihara kewaspadaan terhadap komunisme walaupun Indonesia mengadakan persahabatan dengan negara lain yang menganut ideologi komunis untuk negerinya sendiri. Kita tidak campur tangan terhadap masalah dalam negeri negara lain.” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan  perlunya menyelesaikan perbedaan pendapat melalui lembaga-lembaga demokrasi.

“Namun jangan  dilupakan cara penyelesaian perbedaan pendapat secara demokratis dan melalui lembaga demokrasi itu sendiri juga harus dipelajari.”

Menurut Presiden, upaya mempelajari penyelesaian perbedaan pendapat secara demokratis itu pun tidak dapat dilakukan begitu saja. Sebab, dalam masyarakat juga berkembang filsafat politik yang justru mengajarkan penyelesaian perbedaan melalui kekerasan, bahkan revolusi.

“Itulah intisari ajaran faham marxisme-leninisme yang secara konstitusional telah kita larang sejak 1966.”

Sumber : BISNIS INDONESIA (19/12/1996)

_________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 113-115.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.