PRESIDEN MINTA PEMBANGUNAN PABRIK SUSU DIBATASI

PRESIDEN MINTA PEMBANGUNAN PABRIK SUSU DIBATASI

Menteri Perindustrian Hartarto mengatakan Presiden Soeharto minta agar untuk sementara pembangunan pabrik susu dibatasi dan itu pun harus dipelajari aspek-aspek teknis, teknologis serta ekonomisnya.

Hal itu dikemukakan Hartarto hari ini di Bina Graha setelah dia bersama Menteri Muda urusan Peningkatan Produksi Petemakan Dr. J.H. Hutasoit bertemu Presiden untuk melaporkan pembangunan pabrik susu bubuk di Salatiga, Jawa Tengah yang akan berproduksi bulan Juni ini.

Pembangunan pabrik itu, kata Menteri, dalam rangka memenuhi kebutuhan susu 50.000 kg/tahun dan mengurangi impor.

“Mengenai penyediaan sapi, Presiden menekankan agar para petani jangan dirugikan. Masalah ini akan kami pelajari dan petunjuk Presiden tadi akan disampaikan kepada Direksi Perusahaan tersebut,” kata Hartarto.

Pabrik susu di Salatiga ini bernama PT. Tirta Amerta Agung, dengan kapasitas produksi 5000 ton/tahun. Bahan bakunya diambil dari susu cair dalam negeri yang ada di daerah Boyolali, Yogyakarta dan daerah lainnya di Jawa Tengah. Namun produksi susu cair tersebut masih belum mencukupi dan harus mengimpor 2800 sapi lagi.

“Dengan adanya pabrik susu bubuk ini, Presiden meminta agar harganya jangan sampai jadi mahal, sebab ada indikasi harga susu bubuk itu akan tinggi”, kata Menteri pula. Presiden juga minta agar kaitan pabrik dengan para peternak supaya dipelajari.

Sebab pembangunan ini merupakan pilot proyek, sehingga masalah pengadaan sapi, susu perah dan harganya merupakan hal yang penting.

Kepada Presiden, Menteri Hartarto dan Menteri Hutasoit juga melaporkan persiapan persiapan SKB 4 Menteri tentang garam beryodium yang akan disalurkan ke seluruh pelosok Indonesia, guna mencegah penyakit gondok dan kretin endemik serta meningkatkan gizi makanan rakyat.

Dikatakan oleh Menteri Hartarto, Program Yodisasi ini telah dimulai sejak tahun 1976, dimana pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan pihak Unicef dan pelaksanaannya telah diserahkan kepada Perum Garam.

Untuk dapat menilai sampai dimana manfaat dan efektivitas garam beryodium ini, maka diadakan uji coba di tiga daerah yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Bali pada tahun 1982 dalam SKB 3 Menteri, adalah penurunan prevalensi gondok.

Dalam hal ini, mengingat pemerintah Daerah (Gubernuran) mempunyai peranan yang sangat penting dalam memasyarakatkan garam beryodium bagi daerahnya masing-masing, maka saat ini diterbitkan SKB 4 Menteri, antara lain Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

Untuk mendukung pelaksanaan SKB 4 Menteri tersebut, telah dipersiapkan bahan baku garam sebanyak 1 juta ton/tahun bahan baku penolong (KJ03) sejumlah 25 ton/tahun, sedang garam beryodium 460.000 ton/tahun (RA)

 

 

Jakarta, Merdeka

Sumber : MERDEKA (05/06/1985)

 

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VIII (1985-1986), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 158-160.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.