PRESIDEN MINTA PARA GUBERNUR CEGAH JANGAN SAMPAI TERJADI PEMBOROSAN DANA

PRESIDEN MINTA PARA GUBERNUR CEGAH JANGAN SAMPAI TERJADI PEMBOROSAN DANA

Presiden Soeharto didampingi Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam menerima para Gubernur seluruh Indonesia di Bina Graha hari Sabtu yang baru saja menyelesaikan rapat kerja terbatasnya selama empat hari di Jakarta.

Mendagri Soepardjo Rustam seusai pertemuan kepada para wartawan mengatakan, Kepala Negara dalam pengarahannya menekankan agar masalah peningkatan pengawasan pembangunan di daerah-daerah harus terus menerus dilakukan, dan dicegahjangan sampai terjadi kebocoran dan pemborosan dana keuangan pembangunan, yang dapat menghambat laju pembangunan di daerah masing­ masing.

Secara khusus Presiden Soeharto menunjuk agar Kepala Daerah langsung melibatkan diri dalam mengatasi masalah koperasi, transmigrasi dan penanganan masalah pangan di daerahnya masing-masing.

Secara umum, Presiden Soeharto menggaris bawahi, kerangka dasar Repelita N yang harus dimulai April 1984 mendatang. Kerangka yang kokoh kuat itu akan mengantarkan bangsa ini menuju beberapa Repelita lagi untuk tinggal landas mencapai masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila.

Menurut Mendagri, petunjuk-petunjuk Presiden yang disampaikan sekitar satu jam itu memberikan sernangat dan kesadaran baru bagi semua aparat Pemerintah di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan peningkatan pengabdian di daerahnya masing-masing.

Dalam Rapat Kerja Terbatas Gubernur tersebut sebelumnya juga mendengar pengarahan dan petunjuk yang disampaikan Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah di Istana Merdeka Selatan terutama penekanan tentang perlunya peningkatan pengawasan langsung atasan kepada bawahan dalam unit-unit kerja masing-masing.

Wapres juga menekankan agar fungsi pengawasan tidak diketjakan secara rutin tapi pengawasan yang terpadu (built in control) dari seluruh unit kerja secara sektoral dan nasional.

Pengawasan yang tumpang tindih hanya akan membuat tata kerja dan tata laksana menjadi semrawut, oleh karena itu Wapres menekankan pentingnya pelaksanaan Program Pengawasan Nasional yang dimulai pada awal Repelita IV mendatang.

Raker juga mendengar pengarahan dari Menteri Tenaga Kerja yang disampaikan oleh Sekjen Depnaker Soetopo Juwono, pengarahan Pangab/Pangkopkamtib Jenderal L.B. Moerdani tentang pengawasan, Menteri Transmigrasi Martona, Menteri Koperasi/Kepala Bulog Bustanil Arifin, Menteri PAN Saleh Afif, Menteri, Perencanaan, Dr. Sumarlin dll.

Segudang Masalah

Sementara itu Gubernur Sumatera Utara Kaharudin Nasution menjawab pertanyaan wartawan di Bina Graha menyatakan daerahnya mempunyai "segudang masalah" yang harus segera diselesaikan.

Setelah memimpin daerah Sumut 3,5 bulan, ia menilai perlu segera dilakukan penyegaran personil dan alih tugas yang menciptakan suasana kerja baru di lingkungan Pemda Sumut. Ia mengakui masalah yang dihadapinya di Sumut sekarang beda ketika ia menjadi Gubernur Riau, Sumut mempunyai ciri khas tersendiri seperti juga dengan Sulawesi Utara dimana semua urusan dengan uang tunai.

Karena itu, ia menilai, harus berhati-hati memasuki suatu arena baru dalam tugasnya selaku Gubernur Sumut, sehingga praktis dalam masa jabatan 3,5 bulan ini ia membagi waktu secara khusus untuk masalah yang harus diselesaikannya secara mendesak.

Ia menyatakan, dalam waktu dekat ini sejumlah Bupati dan Wali kota Kepala Daerah akan mengakhiri masa jabatannya, seperti Bupati Deli Serdang Tenteng Ginting.

Bupati Asahan Mahmud Muhammad, Bupati Tapanuli Utara Drs. Sagala, Bupati Dairi, Tampak Manurung, Bupati Labuhan Batu Djalaludin Pane dan Bupati Tapanuli Selatan Hamzah Lubis serta Walikota Medan AS. Rangkuti.

"Sebagai orang baru di Sumut tentu saya juga mengharapkan pembantu­pembantu yang baru yang masih segar, walaupun ini membawa resiko harus belajar lagi seperti saya", kata Gubernur secara tidak langsung mengakui tidak akan diperpanjangnya masa jabatan para Kepala Daerah Tingkat II itu.

Khusus mengenai kota Medan, ia dan Pangkowilhan I Letjen Susilo Sudarman sebagai warga kota mengakui betapa semrawutnya pembangunan kota Medan sehingga terpanggil sebagai warga kota untuk memberikan saran-saran perbaikan.

Ia menyatakan, hendaknya seorang Wali kota nantinya adalah orang yang benar­benar mengerti masalah pembangunan perkotaan yang telah melakukan studi perbandingan di dalam maupun di luar negeri.

"Bagi saya baju hijau atau baju putih sama saja, yang penting ia bisa bekerja", kata Gubernur ketika ditanya apakah ia setuju jika Wali kota Medan nantinya juga orang "draping" dari pusat atau Depdagri.

Tentang heboh tender Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bernilai milyaran rupiah, menurut Gubernur segera akan ditertibkan. Seorang pengusaha berani mengerjakan proyek KTP itu Rp. 600 juta lebih murah dari tender, tapi ia tidak diikutsertakan. (RA)

Jakarta, Pelita

Sumber : PELITA (1983)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 196-198.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.