PRESIDEN MINTA MENPERIN TELITI MASALAH KERTAS

PRESIDEN MINTA MENPERIN TELITI MASALAH KERTAS[1]

 

Jakarta, Suara Pembaruan

Presiden Soeharto meminta kepada Menperin Tunky Ariwibowo agar meneliti penyebab sulitnya penyaluran kertas, karena sebenarnya pengadaan kertas masih mencukupi.

Demikian penjelasan Menteri Penerangan Harmoko usai Sidang Kabinet Terbatas bidang Ekku/Wasbang dan Indag di Bina Graha Jakarta, hari Rabu (7/6). Dalam sidang itu dilaporkan, alokasi produksi kertas dalam negeri 15.000 ton per bulan, sementara pasokan untukpers 12.000 ton terpenuh. Bahkan untuk kertas tulis cetak produksinya 1.150.000 ton per tahun, sedangkan kebutuhan dalam negeri 740.000 ton, sehingga masih ada kelebihan produksi 410.000 ton per tahun. Dengan demikian, kertas untuk kepentingan nonpers seperti Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) juga terpenuhi, termasuk penggunaan kertas HVS dengan harga khusus. Lebih-lebih lagi karena bea masuk diturunkan dari 20% menjadi 5% dan ada kelonggaran dalam mengimpor kertas bekas guna mengembangkan bahan baku bagi produksi kertas koran. Menurut Harmoko, Presiden memberi petunjuk agar Menperin melakukan penelitian. Pengadaan barangnya ada, penyalurannya di laporkan ada kesulitan.

Pabrikan

Hilangnya kertas dari pasar dalam negeri bukan karena ketidakmampuan produsen memenuhi kebutuhan nasional, melainkan akibat ulah distributor yang sering melakukan tindakan “nakal”. Karena itu,para pabrikan yang juga pemilik perusahaan distributor diminta kesediaannya menertibkan anak perusahaannya. Hal itu dikatakan Menteri Perindustrian Ir. Tunky Ariwibowo kepada wartawan seusai memimpin rapat dengan para pelaku ekonomi yang bergerak di bidang industri kertas. Rapat yang berlangsung dari pukul 13.30 hingga 16.00 itu diikuti Diljen PPG Soebrata, Dirjen Industri Kimia Ir. Sujata, Sekditjen Perdagangan Dalam Negeri Bangun Sitompul, SPS, Ikapi dan produsen yang tergabung dalam APKI (Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia).

Tunky selanjutnya mengatakan, selain menertibkan jalur distribusi, rapat juga menyepakati agar para pabrikan memasok langsung kertas kepada perusahaan penerbitan, seperti, surat kabar dan percetakan buku pelajaran.

“DO-nya harus langsung dibeli perusahaan penerbit sehingga tidak terjadi lagi gap di tengah jalan antara produsen kertas dengan perusahaan penerbit,” katanya.

Nol Persen

Selain itu, kata Tunky, para peserta rapat juga sepakat untuk segera mengajukan usul penurunan bea masuk kertas koran dari lima persen hingga nol persen. Usulan itu dalam waktu dekat akan disampaikan kepada Menteri Keuangan. Dikatakan, sebenarnya kemelut yang melanda dunia perkertasan di Indonesia seharusnya tidak perlu terjadi seandainya pihak penyalur, dalam hal inidistributor yang juga berada di bawah bend era produsen, bekerja sesuai aturan yang berlaku.

Untuk itu, lanjutnya, seluruh peserta rapat sepakat mendorong pabrikan untuk menertibkan agen-agen penyalur.

Selama pertemuan kata Tunky, tidak terungkap adanya kecurangan produsen yang menyebabnya hilangnya kertas koran dan kertas cetak dariperedaran. Penyebab yang terlihat sekarang ini, katanya, adalah ulah distributor. “Saya sudah lihat kok bukti­ bukti pengirirnan dari pabrik dan mereka juga semua mengaku telah mengirirn kertas kepada pemesan,”katanya.

Untuk itu berulangkali Tunky menegaskan bahwa yang terpenting dilakukan sekarang ini hanyalah penertiban agen penyalur atau distributor. “Itu saja. Tidak ada masalah kok. Jikaj alur distributor lancar, masalah kertas pasti aman,” tegasnya.

Ditanya penertiban apa yang di maksud , Tunky menyebut agar yang akan dilakukan distributor tidak bertentangan  dengan apa yang digariskan pabrikan. “Pokoknya distributor harus ditertibkan,”kata Tunky tanpa bersedia dengan menuduh distributor telah berlaku curang.

“Saya tidak menuduh distributor berbuat nakal. Tapi mereka perlu ditertibkan. Itu saja. Jelas kan,” katanya.

Di bagian lain penjelasannya, disebutkan, program pencetakan buku-buku anak sekolah yang akan dilakukan Ikapi dengan pasokan harga khusus, masih akan terus dilakukan dan pelaksanaannya segera dilakukan dengan menggunakan kertas HVS. Stok kertas HVS untuk kepentingan itu, kata Tunky, cukup banyak sekitar 122.000 ton.

Selain itu, katanya, PT Kertas Leces akan mengirim kertas dalam bentuk kertas koran kepada penerbit buku-buku pelajaran agar kegiatan pencetakan buku pelajaran dapat terus ditingkatkan.

Tidak Tahu

Sementara itu, Direktur Pelaksana PT Aspex Paper, Lee Won Ji, tidak bersedia menjawab wartawan ketika ditanya kesannya tentang usul menertibkan distributor. Bahkan Lee Won Ji mengatakan selama inidia tidak tahu kalau perusahaan distributor yang mendistribusikan produknya kepada konsumen berada di bawah bendera perusahaannya.

Sedang Suresh Kilam, Direktur PT Sinar Mas Grup, mengatakan, guna lebih memperlancar pasokannya kepada Ikapi pihaknya tidak lagi menggunakan tenaga distributor tapi langsung dikirimkan dari pabrik. Alasan melakukan pengiriman langsung, menurut Suresh, untuk menjamin pasokan kepada pembeli khusus dengan harga spesial. “Kami tidak memutus jalur distributor. Tapi, karena ke Ikapi harga khusus, terpaksa kami jual langsung,” katanya dan menambahkan kalau lewat distributor tidak mungkin bisa dijual dengan harga spesial. Harga spesial itu Rp 2.600/kg, katanya. Pemerintah daerah harus turun tangan membantu mengatasi kelangkaan kertas koran di daerah-daerah dan jangan sampai ada surat kabar yang tidak terbit karena tidak memperoleh kertas. Ketua Fraksi PDI di DPRD tingkat I Sumut Buttu Hutapea mengatakan hal itu menjawab pertanyaan Pembaruan di ruang kerjanya di Medan, Rabu (7/6) siang. (W-4/M-5/H-9/027)

Sumber: SUARA PEMBARUAN  (08/06/1995)

_________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVII (1995), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 372-375.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.