PRESIDEN MINTA MASYARAKAT IRJA MANFAATKAN PROYEK PEMBANGUNAN

PRESIDEN MINTA MASYARAKAT IRJA MANFAATKAN PROYEK PEMBANGUNAN[1]

 

 

Jakarta, Suara Pembaruan

Presiden Soeharto mengajak masyarakat Irian Jaya memanfaatkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Irian Jaya sendiri.

“Ini kesempatan yang terbaik bagi Gubernur dan pemuka masyarakat untuk mengajak masyarakat yang tinggal di gunung-gunung agar bermukim di daerah pantai atau sekitar jalan yang diresmikan.” kata Kepala Negara dalam dialog dengan Gubernur Irian Jaya, pengusaha dan masyarakat Irian Jaya dan Bina Graha dengan Biak Selasa pagi.

Wawancara jarak jauh itu berlangsung setelah peresmian Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPKT) Biak Mimika, Jalan Jayapura- Wamena. Jembatan Membramo dan Jembatan Maro. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol dan penandatanganan prasasti berlangsung di Bina Graha Jakarta.

Menurut Kepala Negara, apabila masyarakat Irian Jaya masih tetap tinggal di gunung-gunung, tidak akan dapat memperoleh kemajuan. Namun mereka harus turun ke daerah jalan seperti Jayapura-Wamena untuk memanfaatkan jalan tersebut guna mengangkut hasil pertanian mereka.

“Pembangunan sarana ini tidak akan ada manfaatnya apabila masyarakat Irian Jaya tidak memanfaatkannya.” kata Kepala Negara.

Guna meyakinkan masyarakat Irian Jaya untuk mencoba mengikuti pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) maka dianjurkan Gubernur Irian Jaya membawa para kepala suku ke Sumatra maupun Kalimantan untuk melihat dari dekat praktek pemaksaan PIR di sana.

Dengan melihat secara langsung diharapkan mereka tertarik dan akan bersedia mencobanya di Irian Jaya dengan meninggalkan daerah pegunungan tempat tinggal mereka saat ini.

“Dengan tinggal di pinggir jalan yang menghubungkan Jayapura-Wemena tidak akan menghi langkan kebudayaan asli mereka, namun kesejahteraannya bisa lebih ditingkatkan.” kata Kepala Negara.

Keringanan Bea Masuk

Sementara itu, salah seorang pengusaha yang telah beroperasi di Biak yaitu PT Biak Mina Jaya anak perusahaan dari Jayanti Grup mengharapkan bantuan pemerintah agar ekspor ikan tuna yang mereka lakukan mendapat keringanan bea masuk di negara tujuan. Perusahaan ini setiap tahun mengekspor 125.000 ton ikan tuna dengan menggunakan tenaga kerja 6.000 orang.

Mengenai hal ini Presiden Soeharto mengingatkan bahwa sesuai dengan era globalisasi maka bea masuk akan terus berkurang dan pada saatnya akan dihapuskan sesuai dengan kesepakatan APEC. (M-5)

Sumber : SUARA PEMBARUAN (20/01/1998)

____________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 841-842.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.