PRESIDEN MINTA KEADAAN BUMN DILAPORKAN FEBRUARI

PRESIDEN MINTA KEADAAN BUMN DILAPORKAN FEBRUARI

 

 

Presiden Soeharto dalam sidang kabinet terbatas bidang Ekuin hari Rabu menginstruksikan para menteri, agar melaporkan keadaan badan badan usaha milik negara (BUMN) di lingkungan departemen masing-masing dalam bulan Februari ini langsung kepada Presiden.

Menteri Penerangan Harmoko seusai sidang yang berlangsung di Bina Graha, Jakarta, menjelaskan kepada wartawan bahwa laporan tersebut akan dijadikan bahan untuk menetapkan mana BUMN yang dapat dilanjutkan dan mana yang dapat dijual kepada swasta.

Dalam sidang itu dilaporkan juga keadaan moneter di dalam negeri antara lain jumlah uang beredar pada Desember 1986 mencapai Rp 11.192 miliar, sedang inflasi pada Januari 1987 tercatat 0,35 persen atau meningkat 0,32 persen dibanding inflasi bulan sebelumnya.

Harmoko menjelaskan kenaikan inflasi ini antara lain disebabkan meningkatnya ongkos ongkos di bidang perumahan 0,43 persen, sandang 1,17 persen serta aneka barang dan jasa 0,73 persen, sementara itu sektor pengeluaran bagi makanan turun 0,07 persen.

Apabila dihitung berdasarkan tahun anggaran (April 1986 – Januari 1987) maka laju inflasi mencapai 7,65 persen berarti meningkat dibanding tahun lalu pada periode yang sama 5,39 persen.

Menpen juga mengungkapkan dalam neraca perdagangan Indonesia bulan November 1986 terdapat surplus 150,2 juta dollar AS, diperoleh dari perbandingan antara ekspor pada bulan tersebut yang bernilai 1.079,4 juta dolar AS dan impor 929,2 juta dolar AS.

Dalam sidang kabinet itu juga dibahas pemikiran untuk memulai ekspor nener (benih bandeng) karena permintaan luar negeri terutama dari Taiwan cukup menarik.

Harmoko menjelaskan, potensi produksi nener di Indonesia diperkirakan mencapai 1,5 miliar ekor pertahun terutama dari perairan Aceh, Bali, Sulsel dan NTB.

Kebutuhan di dalam negeri pada tahun 1985 sekitar 853 juta ekor, namun yang dapat disediakan 801 juta ekor. Pada tahun 1986 permintaan meningkat menjadi 938 juta ekor dan dipenuhi 870 juta ekor atau 92,75 persen.

Menpen Harmoko menjelaskan, permintaan terhadap nener terus meningkat seiring dengan bertambah luasnya areal tambak. Pada tahun 1985 luasnya 225.197 hektar dan pada tahun 1986 menjadi 235.165 hektar. (RA)

 

 

Jakarta, Antara

Sumber : ANTARA (04/02/1987)

 

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IX (1987), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 384.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.