PRESIDEN, MENTERI, GUBERNUR SUMBANGKAN GAJI SETAHUN

PRESIDEN, MENTERI, GUBERNUR SUMBANGKAN GAJI SETAHUN[1]

 

Jakarta, Kompas

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, Presiden Soeharto meminta kerelaan para menteri, Gubernur, dan eksekutif BUMN untuk menyerahkan gaji pokoknya selama satu tahun, mulai bulan ini. Dalam hal ini, Kepala Negara menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya sebagai Presiden.

Penegasan itu disampaikan Menteri Penerangan Alwi Dahlan, Mensesneg Saadillah Mursjid, dan Menko Ekuin I Kepala Bappenas Ginandjar Kartasasmita saat menjelaskan hasil Sidang Paripurna Kabinet Pembangunan VII, di Bina Graha, Jakarta, Selasa (17/3).

Tidak seperti sebelumnya, suasana jumpa pers kali ini terasa lebih hidup, karena ketiga menteri memberi keleluasaan kepada wartawan untuk bertanya.

Menpen Alwi Dahlan mengatakan, Presiden Soeharto meminta seluruh anggota kabinet untuk lebih realistis.

“Jangan silau oleh harapan muluk yang dapat dicapai, tetapi mewujudkan harapan itu secara bertahap dan terencana.” ujarnya.

Kepala Negara menekankan, pemerintahan merupakan satu kesatuan di bawah pimpinan Presiden, meski nantinya para menteri mengembangkan kebijakan dan program sektoral sesuai tugas masing-masing. Namun seluruhnya didasarkan pada pijakan yang telah digariskan Presiden.

Presiden mengharapkan, Kabinet Pembangunan V merupakan tim yang kuat dalam menghadapi tantangan. Untuk itu, diperlukan upaya, meningkatkan koordinasi baik secara horisontal antara sesama menteri maupun vertikal antara menteri dengan Presiden.

“Satu hal yang penting ditekankan oleh beliau adalah bahwa Presiden sebagai Mandataris itu bekerja berdasarkan apa yang ada dalam sumpah jabatan, untuk melaksanakan UUD dan semua peraturan dan perundangan yang selurus-lurusnya. Dan dinyatakan juga dalam bekerja itu maka para menteri dan eselon I dan para Gubernur harus mengingat hal ini,” kata Alwi Dahlan.

Hal itu termasuk, perlunya semua menteri, Gubernur, dan eselon I untuk menjalani pandangan umum dari fraksi dalam SU MPR lalu.

Kepala Negara juga menekankan, pemerintah harus peka terhadap pendapat masyarakat yang disampaikan melalui pimpinan fraksi.

“Jadi ini tentu menjadi perhatian sehingga setiap penggunaan uang negara harus dipertanggungjawabkan.” tegas Alwi Dahlan.

“Kepekaan masyarakat terhadap hal yang berbau kemewahan sangat tinggi dewasa ini. Karena itu Presiden memberikan petunjuk agar dalam melaksanakan pemerintahan, belanja barang, dihemat sebaik-baiknya. Tentunya jiwa dan semangat kerakyatan harus ditonjolkan oleh para pemimpin pemerintahan, bukan semangat feodalisme yang tak sesuai dengan Pancasila.” tegasnya.

Sumbangkan Gaji

Sedang dalam upaya mengentaskan kemiskinan, Presiden Soeharto meminta seluruh pihak yang telah menikmati hasil pembangunan menunjukkan rasa solidaritas. Dalam hal ini Presiden meminta terutama para menteri dan eksekutif BUMN mempelopori menyumbangkan gaji pokok masing-masing selama satu tahun untuk membantu mereka yang kelaparan. Kepala Negara mengharapkan, hal ini bisa menjadi gerakan kepedulian sosial.

Sebelumnya, peraturan ini berlaku bagi seluruh pegawai negeri bergolongan VI ke atas. Namun, setelah dibicarakan kembali, peraturan itu dicabut, sehingga hanya untuk Gubernur, para menteri, dan presiden.

Mensesneg Sadillah Mursjid menambahkan, Presiden menugaskan Mensos Ny. Siti Hardiyanti Rukmana untuk menyusun mekanisme dan tata cara operasional untuk melaksanakan gagasan tersebut.

Melalui sidang itu, Presiden Soeharto menegaskan, seluruh gaji pokok dan tunjangan Presiden, selama satu tahun ini disumbangkan kepada negara.

“Beliau mengatakan, saya juga menerima pensiun sebagai Jenderal Besar TNI Angkatan Darat, pensiun saya itu sudah cukup untuk hidup saya, Karena saya tidak punya tanggungan lagi. Karena itu, gaji presiden seluruhnya saya sumbangkan.” kata Mensesneg Saadillah Mursjid mengutip ucapan Presiden.

Untuk itu, Presiden juga mengimbau para pejabat tinggi melakukan hal yang sama. Menurut Mensesneg, salah satu mekanisme yang diusulkan Presiden, adalah memanfaatkan sumbangan untuk membangun warung kecil, misalnya warung Tegal. Dalam hal ini, Presiden mengharapkan, masyarakat bisa mendapatkan makanan kenyang dan cukup gizi dengan harga Rp.1.500.

“Itu akan sangat berarti bagi kalangan masyarakat yang untuk tiga kali makan sehari yang cukup barang kali masih mengalami kesulitan. Jadi bukan dibagi-bagikan lalu antre begitu, tapi mereka datang ke warung. Nah warungnya itulah yang dibantu sehingga dia mempunyai kesempatan untuk menjual dagangannya dengan harga murah dan mutu yang baik.” kata Mensesneg.

Menjawab pertanyaan perincian pelaksanaan sumbangan gaji, Menpen Alwi Dahlan mengatakan,

“Ya, beliau minta menyerahkan gaji pokok. Karena gaji pejabat itu ada dua, gaji pokok dan tunjangan-tunjangan. Ada tunjangan fungsional dan macam-macam. Itu akan diserahkan kepada Mensos, itu ada mekanismenya. Dana itu, menurut beliau, antara lain sebagai contoh untuk membantu pangan yang memerlukan, misalnya melalui warteg-warteg sehingga orang yang tidak mampu dapat makan di situ.”

“Apakah bentuknya keharusan, atau imbauan dan diatur dalam Keppres?” lanjut wartawan.

“Mekanismenya akan diatur oleh Mensos. Tetapi beliau mengimbau, pada dasarnya beliau mengatakan supaya rela. Para menteri telah setuju, nanti para Gubernur seluruhnya. Saya kira dengan imbauan tidak ada masalah.” jawab Alwi Dahlan.

Daftar Kekayaan Pribadi

Menanggapi tentang adanya sorotan isu kolusi, korupsi, dan monopoli, Menpen Alwi Dahlan melanjutkan, Presiden meminta para menteri rela dan memberanikan diri membuat daftar kekayaan pribadi, yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak, baik yang dimiliki istri maupun suami. Daftar itu dibuat dua rangkap, satu langsung diserahkan kepada Presiden, dan yang lain untuk pegangan.

Ditegaskan, daftar itu tidak akan diumumkan kepada masyarakat, melainkan untuk keperluan perbandingan.

“Jadi, setelah bertugas atau kalau nanti ada permasalahan tuduhan korupsi dan sebagainya, maka daftar kekayaan itu bisa diperbandingkan dengan daftar kekayaan pada waktu masalah itu muncul atau selesai bertugas, apakah pejabat yang bersangkutan memetik keuntungan dari jabatannya.” ujar Alwi.

Untuk eselon I, daftar yang sama diserahkan kepada Menko Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Menjawab pertanyaan tentang daftar kekayaan pribadi menteri, Alwi mengatakan,

“Jadi memang sebelumnya ada peraturan mengenai LP2P, daftar pembayaran pendapatan dan pajak, begitu. Tetapi sekarang yang diminta pada waktu menteri menjabat dia mengisi daftar kekayaannya, baik yang  bergerak maupun tidak bergerak.”

“Jadi jika ada tuduhan, bapak ini dianggap kaya atau tidak, maka yang memeriksa pendapat satu kopi dari rangkap data itu, dan bisa dibandingkan dengan laporan sesungguhnya, apakah dia mendapat tambahan kekayaan sehingga bisa dikaitkan dengan tuduhan itu. Atau pada akhir jabatan, selama menjabat ini apakah mendapat kekayaan di atas kewajaran.” jelasnya.

Mensesneg menambahkan,

“Di dalam formulir sudah dicantumkan tidak untuk diumumkan dan tidak untuk disiarkan. Ini hanya untuk disimpan pada dokumentasi kepresidenan dan akan dipegang sendiri oleh Bapak Presiden.”

Sumber : KOMPAS (18/03/1998)

___________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 252-255.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.