PRESIDEN MENILAI KREDIT BIMAS PADI/PALAWIJA AMAT PRODUKTIP

PRESIDEN MENILAI KREDIT BIMAS PADI/PALAWIJA AMAT PRODUKTIP [1]

 

Jakarta, Antara

KREDIT BIMAS padi dan palawija yang bersyarat ringan yang dipinjam jutaan petani, dinilai oleh Presiden Soeharto, sebagai bentuk kredit yang amat produktip.

Menyampaikan keterangan pemerintah tentang RAPBN 1975/76 kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI hari Senin di gedung DPR-RI Jakarta. Presiden Republik Indonesia mengungkapkan, pada musim tanam 1974/75 sebanyak Rp.58,- milyar disediakan bank unit desa untuk Bimas padi dan palawija.

Sementara itu sejak mulai dilaksanakannya (awal Desember 1973) hingga Agustus 1974, kredit investasi kecil serta kredit modal kerja permanen disetujui mencapai Rp.25,- milyar meliputi 23 ribu peminjam terdiri pengusaha kecil.

Pelaksanaan pemberian kredit diarahkan pada perataan pembangunan dan keadilan sosial yang ditujukan pada pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah.

Pada akhir September 1974 telah disalurkan Rp.1,2,- triliun kredit perbankan, suatu penambahan delapan lipat dibanding pelaksanaan awal Repelita I. Demikian pula kredit investasi, pada akhir Agustus 1974 mencapai Rp.187,- milyar lebih, yaitu kenaikan lima kali dibanding keadaan Repelita I.

Kredit Bukan Sumber Inflasi

Presiden mengemukakan, berkat kebijakan terarah pada pembangunan, maka bertambahnya uang beredar dan meningkatnya kredit bukan merupakan unsur yang menaikkan inflasi.

Pada masa orde lama, uang beredar dari kredit justru merupakan salah satu sumber membumbungnya inflasi.

Kemampuan pemerintah memperluas penyaluran kredit tidak lepas dari adanya dana masyarakat yang semakin membesar pula.

Keadaan ini sekaligus mencerminkan adanya perbaikan ekonomi secara menyeluruh dan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah.

“Apabila dalam permulaan April 1974 jumlah deposito berjangka Rp.144,­ milyar, setelah enam bulan meningkat menjadi Rp.206,- milyar,” kata Presiden RI.

Sidang pleno DPR – RI pertama 1975 itu dihadiri pula oleh para Menteri, ketua2 lembaga pemerintah dan pejabat lainnya. Setelah memberikan keterangan pemerintah, Presiden Soeharto menyerahkan Nota Keuangan dan RAPBN 1975/76 kepada Ketua DPR-RI (Dr. H. Idham Chalid). (DTS)

Sumber: ANTARA (6/01/1975)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 701-702.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.