PRESIDEN: MENGAMBIL LANGKAH KEJAR SASARAN PEMBANGUNAN JANGAN TIMBULKAN BEBAN BAGI RAKYAT

PRESIDEN: MENGAMBIL LANGKAH KEJAR SASARAN PEMBANGUNAN JANGAN TIMBULKAN BEBAN BAGI RAKYAT

Presiden Soeharto mengingatkan kepada gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia di Jakarta Senin pagi bahwa dalam mengambil langkah untuk mengejar sasaran pembangunan jangan sampai menimbulkan beban atau beban tambahan bagi rakyat.

Kepala Negara mengemukakan hal ini dalam sambutannya ketika membuka rapat kerja gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia yang akan berlangsung sampai 24 Februari di Balai Sidang Senayan, Jakarta.

Setiap kegiatan di daerah, apalagi kegiatan dalam melaksanakan pembangunan harus diketahui dan diikuti sebaik-baiknya oleh kepada daerah dan turut membantu mengamankan dan mensukseskannya.

Dalam hubungan ini Presiden Soeharto menekankan bahwa dalam usaha mengamankan dan mensukseskan program pembangunan itu hendaknya selalu diingat bahwa pembangunan itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat lahir dan batin.

Kepala daerah selaku administrator pembangunan dan administrator pemerintahan mempunyai peranan yang dominan untuk mensukseskan pelaksanaan setiap program, proyek atau kebijaksanaan Pemerintah di daerah masing-masing.

Dalam mencapai tujuan itu, pimpinan daerah diminta Presiden haruslah peka terhadap masalah-masalah yang menyangkut kepentingan rakyat, baik yang disalurkan melalui laporan-laporan resmi maupun yang diketahui secara langsung di lapangan dan melalui media massa yang mempunyai fungsi sebagai kontrol sosial.

Dengan kepekaan terhadap kepentingan rakyat dan dengan menggunakan bahan dari berbagai sumber, langkah-langkah perbaikan dan penyempumaan keadaan yang dianggap perlu dapat dilakukan itu.

Disamping itu masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dapat dicarikan jalan pemecahannya tepat pada waktunya dan kepentingan rakyat dapat dijamin dan dilindungi.

Berkaitan dengan ini, Presiden meminta diteruskannya konsolidasi dan administrasi pemerintahan daerah dengan segenap aparatnya, baik di tingkat I maupun di tingkat II agar makin mampu melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam hubungannya dengan tugas-tugas pembangunan dan pemerintahan umum yang semakin meluas itu.

Kepala Negara mengimbau para gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia itu selaku pimpinan daerah dan pimpinan masyarakat agar terus menghayati dan mengembangkan corak kepemimpinan yang pada hakekatnya bukan dalam kepribadian bangsa Indonesia sendiri. "lng ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karsa, tut wuri handayani."

"Seorang pemimpin harus mampu menahan sikap dan perbuatannya, menjadikan dirinya pola tauladan dan ikutan masyarakat, mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berswakarya masyarakat dan mampu mendorong masyarakat menjadi pelaku aktif dan bertanggungjawab dalam memajukan bangsa," kata Presiden.

Perhatian Khusus

Setelah menjelaskan bahwa Repelita III tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan pada pemerataan. Presiden mengharapkan gubernur, bupati dan walikota memberikan perhatian khusus kepada enam program dan kebijaksanaan yang menentukan berhasilnya pelaksanaan strategi pembangunan, usaha pemerataan dan Repelita Ill.

Kepala Negara meminta para kepala daerah tingkat I dan II itu untuk berusaha sekeras-kerasnya untuk mensukseskan ke-enam program dan kebijaksanaan pemerintah tersebut.

Ke-enam program pokok itu ialah mensukseskan produksi pangan, khususnya produksi beras, palawija, peternakan dan perikanan ; pelaksanaan program lnpres, baik Inpres SD, kesehatan, penghijauan, pasar, propinsi, kabupaten maupun Inpres desa program koperasi (BUUD/KUD); program kependudukan, khususnya keluarga berencana dan transmigrasi; pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan pelaksanaan Kebijaksanaan 15 Nopember.

Di bidang produksi pangan Presiden meminta agar pelaksanaan intensifikasi beras dan palawija dengan pancausaha dan catur sarana yang selama ini dilakukan terus ditingkatkan dan disempurnakan agar produksi selalu dapat ditingkatkan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Hambatan yang mungkin terjadi, seperti kelambatan tersedianya sarana2 produksi serangan hama wereng harus segera diketahui dan mengambil langkah-langkah.

Dalam pelaksanaan berbagai bentuk Inpres, Presiden mengharapkan dapat dikembangkannya kemampuan daerah dan masyarakat membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan yang masih rendah. Dalam mencapai sasaran ini perlu diusahakan dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi didaerah bersangkutan.

Pembinaan BUUD/KUD hendaknya terus ditingkatkan agar badan ini dapat semakin besar perannya dalam menumbuhkan swadaya dan swakarya masyarakat, khususnya dalam kehidupan ekonomi desa.

"Kita harus berusaha dalam Repelita III peranan koperasi sudah dapat terasa sebagai sokoguru kekuatan ekonomi Indonesia disamping kekuatan ekonomi swasta dan kekuatan ekonomi negara", kata Presiden.

Tingkatkan KB dan Transmigrasi

Demikian pula halnya dalam pelaksanaan program kependudukan, Presiden mengharapkan ditingkatkannya program keluarga berencana dan transmigrasi. Program keluarga berencana setelah dua kali Repelita berhasil membangun laju pertumbuhan penduduk, harus ditingkatkan tidak hanya di Bali tapi juga didaerah daerah lainnya.

Para gubernur dan bupati diminta pula untuk memberikan perhatian yang lebih besar lagi bagi suksesnya program transmigrasi. Dengan pengalaman selama ini program transmigrasi yang belum lancar dalam Repelita II itu, hendaknya semakin ditingkatkan.

Dalam usaha memasyarakatkan P4 yang telah dimulai dengan penataran bagi pegawai negeri baik pusat maupun daerah, Presiden mengharapkan agar digerakkan pula dalam lingkungan masyarakat luas baik melalui organisasi masyarakat maupun di lingkungan tempat tinggal.

Dewasa ini, kata Presiden sedang dipersiapkan pembentukan badan yang bertugas melaksanakan pembinaan pendidikan pelak:sanaan P4 baik dipusat maupun didaerah daerah.

Mengenai pelaksanaan Kebijaksanaan 15 Nopember, Presiden menyatakan bahwa kebijaksanaan inidisamping mempunyai sasaran pokok mendorong produksi dan meningkatkan perluasan kesempatan kerja, juga bertujuan menyesuaikan keadaan ekonomi dan mengamankan perekonomian dalam jangka panjang terhadap gejolak ekonomi dunia yang tidak menentu.

Oleh karena itu Presiden memandang perlu diambil langkah-langkah lanjutan untuk menjamin tercapainya sasaran kebijaksanaan tersebut.

Dalam hubungan ini, Kepala Daerah diharapkan mengusahakan kelancaran produksi, distribusi dan ekspor di daerah masing-masing, antara lain dengan meniadakan prosedur perizinan yang berbelit-belit dan pungutan serta beban yang tidak perlu dan tidak ada dasar hukumnya.

Presiden menyatakan, bahwa memberikan perhatian khusus kepada enam masalah tersebut, tidaklah berarti program lain tidak penting dan boleh diabaikan begitu saja.

Kepala Negara mengharapkan kepada gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia, agar mampu melihat masalah-masalah pokok secara lebih kreatif, konsepsional dan mendasar sehingga arah perkembangan masyarakat bangsa Indonesia tetap dalam jalur cita-cita nasional menuju masyarakat nasional.

"Mudah­mudahan rapat kerja ini berhasil menjadi berbagai pemikiran yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan pembangunan untuk kemajuan bangsa dan negara kita," demikian Presiden Soeharto. (DTS)

Jakarta, Antara

Sumber: ANTARA (19/02/1979)

Dikutipsesuaitulisandanejaanaslinyadaribuku "Presiden RI Ke II JenderalBesar HM SoehartodalamBerita", BukuV (1979-1980), Jakarta: AntaraPustakaUtama, 2008, hal. 22-25.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.