PRESIDEN MENGAJAK DGI DAN MAWI: IKUT MEMPERKUAT KESATUAN BANGSA SEBAGAI BAGIAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PRESIDEN MENGAJAK DGI DAN MAWI:

IKUT MEMPERKUAT KESATUAN BANGSA SEBAGAI BAGIAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Mukadimah UUD 1945 sendiri menegaskan, proklamasi Indonesia merdeka, tidak hanya mengantarkan bangsa Indonesia ke dalam kemerdekaan, tetapi juga ke dalam kesatuan, keadilan dan kemakmuran.

Menurut Uskup Agung Jakarta Leo Soekoto, penegasan tentang perlunya dibina kesatuan bangsa dalam segala aspeknya, dikemukakan oleh Presiden Soeharto dalam pertemuannya dengan utusan Dewan Gereja-gereja Indonesia dan Majelis Wali Gereja Indonesia di wisma Cendana, hari Jumat kemarin.

Kepada utusan DGI dan MAWI, yang terdiri dari Dr. T.B. Simatupang, S.A.E. Nababan, Dr. J.L.Ch. Abineno, Kardinal Justinus Darmojoewono, Uskup Agung Leo Soekoto dan Uskup Bogor Harsono, Kepala Negara mengajak ulama dan pendeta ikut memperkuat kesatuan bangsa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Penuntun Masyarakat

ULAMA dan pendeta adalah penuntun masyarakat. Peranan mereka penting dalam pembangunan. Untuk memupuk kesatuan dan persatuan itu, maka semua golongan masyarakat, pemuka dan pejabat diajak kembali mendalami dan menghayati Pancasila.

Melalui penataran P4, kesadaran dan penghayatan terhadap Pancasila dibangkitkan kembali dan jika hal itu terjadi, kesatuan dan persatuan juga akan semakin kokoh.

Dengan utusan DGI dan MAWI, menurut Mgr. Leo Soekotojuga dibicarakan masalah lndonesianisasi tenaga-tenaga rohaniawan dan pendeta. Indonesia, demikian Kepala Negara menegaskan, kekurangan lapangan kerja. Maka pekerjaan dan keahlian yang telah dapat dilakukan sendiri oleh tenaga-tenaga Indonesia, haruslah dialihkan.

Jika belum bisa, jangan dipaksakan. Namun Presiden serta-merta mengingatkan, jangan pula keenakan. Untuk itu makahaik dibuat suatu perencanaan yang menyeluruh tentang penelidikan, persiapan dan peralihan tenaga-tenaga tersebut.

Masalah Indonesianisasi rohaniawan dan pendeta, sama sekali tidak mengurangi kerjasama agama dan gereja secara universal dengan agama dan gereja di negara­negara lain.

Kepala Negara juga mengingatkan agar tenaga asing di bidang agama yang bekerja di Indonesia, ikut menjadikan umat warganegara Indonesia yang baik. Untuk mencapai hal itu, maka tenaga-tenaga asing perlu juga mendapat penataran P4.

Perspektif Sangat Cerah

SAE Nababan yang bersama Leo Soekoto memberikan penjelasan tersebut menambabkan, bila benar P4 merupakan perjuangan utama bagi bangsa Indonesia maka yang diharapkan ialah golongan-golongan agama, dalam hal ini para pemeluknya, supaya ikut menyebarluaskan dan meningkatkan pelaksanaan P4.

Sehingga lebih cepat memacu ketinggalan kesadaran kita sebagai satu bangsa dalam satu tanah air, dengan satu cita-cita sebagaimana tercermin dalam keempat alinea Pembukaan UUD 45.

"Tetapi kita yakin hal itu akan dapat diatasi bila setiap orang, bukan hanya penyelenggara negara tetapi juga setiap warganegara menghayati dan melaksanakan P4 secara jujur." Menurut Nababan, kalau hal ini dilaksanakan, "maka saya melihat akan memberikan perspektif yang sangat cerah bagi masa depan bangsa Indonesia."

Sedangkan mengenai lndonesianisasi tenaga misionaris asing, Nababan mengatakan, hal itu harus dilihat dalam rangka pemerataan lapangan kerja. Jadi jangan diputarbalikkan atau dicampurkan dengan kebebasan berhubungan secara universal dan internasional.

Sebab pemerataan lapangan kerja tersebut mencakup semua bidang, sedemikian rupa sehingga orang-orang Indonesia juga benar-benar dididik secara trampil sehingga pada waktunya dapat memimpin suatu pekerjaan termasuk pembinaan kerohanian manusia seutuhnya yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan.

Menurut Nababan, Presiden Soeharto menggaris bawahi masalah ini.

Kepada Presiden, pihak DGI juga telah menyampaikan rencana akan diadakannya Sidang Raya DGI tahun 1980 nanti di Tomohon, Sulawesi Utara.

Undangan resmi kepada Presiden akan disampaikan. Gereja-gereja di Indonesia mengharapkan agar Presiden Soeharto berkenan datang dan menyampaikan sambutan pada sidang raya yang belum ditentukan waktunya secara pasti itu.

Musyawarah Antar Agama

Menjawab pertanyaan wartawan, Nababan mengatakan, dalam pertemuan itu tidak dibicarakan mengenai Badan Musyawarah Antar Agama.

"Sebab kita membicarakan tugas yang secara umum sebagai bagian daribangsa untuk ikut membina persatuan dan kesatuan bangsa dalam berbagai bentuk, terutama dengan ikut melaksanakan P4".

Dikatakan, sepanjang yang diketahui Musyawarah itu sendiri belum ada. Yang diketahui baru adanya gagasan-gagasan dan pendekatan-pendekatan.

"Karena itu saya belum bisa mengemukakan pendapat yang matang mengenai hal ini."Yang jelas menurut Nababan, semua pihak dan semua golongan wajib memikirkan pelaksanaan P4 secara bulat dan utuh. ”Dan kami harapkan juga supaya pers juga ikut mendorong pelaksanaan yang bulat dan utuh ini,"katanya menambahkan.

Mgr. Leo Soekoto mengenai MusyawarahAntar Agama tersebut menambahkan bahwa masalahnya bukan soal setuju atau tidak. Kalau soal setuju kerukunan, pasti DGI dan MAWI akan setuju, DGI dan MAWI juga menyetujui Musyawarah antar Agama, entah istilahnya itu tepat atau tidak.

"Tapi kami baru bertukar pikiran mengenai bentuknya nanti bagaimana, prosedurnya bagaimana. Atau apakah ini harus merupakan badan musyawarah atau forum komunikasi."

Tapi mengenai Badan Musyawarah Antar Agama, Mgr. Leo Soekoto mengatakan, jelas ada manfaatnya dan itu dirasakan. Dan ini terutama terlihat ketika diadakan penataran P4 untuk para pemuka agama.

Dari penataran itu dapat ditarik manfaat bahwa semakin banyak terjadi dialog, semakin lebih banyak bermanfaat untuk saling lebih menambah pengertian.

"Hanya soalnya sekarang ialah bentuknya bagaimana.” Menurut Leo Soekoto, dalam penataran P4 tersebut, para pemuka agama telah mengusulkan supaya bentuknya forum komunikasi. Pendapat atau usul ini sebaiknya diperhatikan. Forum berarti hanya sewaktu-waktu saja bertemu. Jadi bukan dalam bentuk lembaga atau badan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan sebagainya.

Mengenai Indonesianisasi tenaga misi asing dikatakan, sekitar 50 persen tenaga misionaris kini adalah orang-orang Indonesia. Bahkan di beberapa tempat sudah mencapai 80persen. Uskup Agung Jakarta itu juga menegaskan lagi bahwa kalau pun sudah 100 persen orang-orang Indonesia, tidak berarti tertutup kemungkinan kerjasama dengan pihak luar. Sebab pada dasarnya agama itu tidak terikat oleh batas­batas negara.

Ia mengakui bahwa proses pengalihan itu tentu tidak bisa dilakukan secara cepat. Sulit diramalkan karena menyangkut berbagai aspek misalnya pendidikan, orang yang mau dididik jadi misionaris dan sebagainya. Meskipun demikian proses pengalihan itu selama ini sudah mulai berjalan terus. (DTS)

Jakarta, Kompas

Sumber: KOMPAS (01/09/1979)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 407-410.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.