PRESIDEN LANTIK PEJABAT2 : KETUA DAN WK. KETUA BPK PERLU SIKAP BARU UNTUK AWASI UANG NEGARA RUU BARU TENTANG BPK DIAJUKAN KE DPR

PRESIDEN LANTIK PEJABAT2 : KETUA DAN WK. KETUA BPK PERLU

SIKAP BARU UNTUK AWASI UANG NEGARA RUU BARU TENTANG

BPK DIAJUKAN KE DPR [1]

 

Jakarta, Indonesia Raya

Presiden Soeharto menilai betapa pentingnya jaminan terhadap penggunaan uang yg berasal dari keringat rakyat sesuai dengan tujuannya bukannya digunakan secara tidak semena-mena oleh Pemerintah.

Ketika melantik Pejabat Ketua dan Pejabat Wakil Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Istana Negara kemarin, Soeharto mengatakan bahwa badan ini mempunyai wewenang sepenuhnya untuk memeriksa dan menilai apakah Pemerintah telah menggunakan uang negara dgn cara yg dapat dipertanggung__jawabkan:

Walaupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah ditetapkan dengan undang2; kata Soeharto; namun jaminan penggunaanya harus sesuai dengan tujuan; Dan untuk itu; berdasarkan Undang2 Dasar ; BPK adalah lembaga tertinggi negara yang diberi wewenang dan ditugaskan melakukan pemeriksaan dan penilaian: sedang pelaksanaan wewenang dan tugas tersebut diperlukan pemeriksaan dan penilaian secara obyektif; maka BPK harus diberi jaminan sebagai lembaga tertinggi negara yang sepenuhnya berdiri sendiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah; kata Soeharto.

Jangan Curiga

Pejabat Ketua dan Wakil ketua BPK yang bam masing2 lenderal Umar Wirahadikusumah (bekas Kasad) dan mayor Jenderal Sudradjat (bekas Sekretaris Jenderal Dep. Keuangan) menggantikan ketua BP lama Letjen Suprayogi.

Mengenai bidang pengawasan badan ini, Soeharto menekankan betapa perlunya sikap baru baik bagi yang mengawasi maupun yang diawasi. bagi yang mengawasi, kata Soeharto pengawasan bukannya pertama-tama ditujukan untuk mencari cari yang diawasi, pengawasan tidak perlu dianggap tanda curiga.

Pengawasan effektif sesungguhnya merupakan sarana kerja untuk menjamin tercapainya tujuan kata Soeharto. Tentang hasil-hasil pemeriksaan BPK Soeharto mengharapkan adanya perbaikan dalam keseluruhan administrasi keuangan negara yang sekaligus dapat menghindarkan penggunaan uang negara secara keliru, menghindarkan kebocoran serta menghindarkan pejabat-pejabat dan pegawai negeri dari penyelewengan. Kebocoran, kekeliruan dan penyelewengan keuangan negara, menurut Soeharto jelas merupakan hambatan terhadap pelaksanaan pembangunan.

Tidak Sesuai UUD 45

Soeharto menilai cara kerja BPK jaman dulu sebagai tidak menjamin badan ini dapat berfungsi sebagai Lembaga Negara Tertinggi yg berwenang memeriksa tanggung-jawab keuangan negara Undang-undang yang lama, yang lahir dalam alam fikiran pemusatan kekuasaan pada ‘pemimpin Besar revolusi’ dan ‘Nasakom’ kata Soeharto tegas ‘Pada hakekatnya tidak sesuai dengan azas dan sendi UUD 45’.

Dan ini juga sekaligus menyebabkan susunan BPK dimasuki oleh kekuatan politik karena larangan tugasnya yang seharusnya netral, katanya. Soeharto mengungkapkan bahwa pemerintah kemarin telah mengajukan rancangan undang-undang baru yang mengatur BPK kepada DPR dan diharapkan dapat diselesaikan bersama antara DPR dan pemerintah dalam waktu dekat.

Menurut Soeharto dalam negara demokrasi penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus ada di tangan rakyat sendiri melalui wakil-wakilnya. ia menilai bahwa dewasa ini negara Indonesia sudah demokratis secara jelas.

Inilah alasan APBN harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan DPR. Kedua pejabat baru itu masih merupakan penjabat Ketua dan Wakil Ketua menunggu lahirnya UU baru BPK tidak lupa, Soeharto menyampaikan penghargaannya kepada pimpinan lama BPK yang telah mengakhiri masa tugasnya berdasarkan ketentuan undang-undang. (DTS)

Sumber: INDONESIA RAYA (05/06/1973)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 130-131.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.