PRESIDEN: KETAATAN TERHADAP UUD ’45 DENGAN PERBUATAN DAN PERILAKU

PRESIDEN: KETAATAN TERHADAP UUD ’45 DENGAN PERBUATAN DAN PERILAKU

Presiden Soeharto menegaskan bahwa kesetiaan terhadap Pancasila, ketaatan terhadap UUD 1945 dan ketepatan dalam melaksanakan GBHN tidak dapat diukur hanya dengan mengikuti penataran saja, melainkan harus diukur dengan perbuatan dan perilaku.

Penegasan ini dikemukakan Kepala Negara dalam pidatonya pada penutupan penataran tingkat nasional dan penataran penatar Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan P-4 (BP-7) di Balai Sidang Senayan, Jakarta Selasa pagi.

Presiden mengatakan bahwa denganmengikuti penataran, para peserta telah memperkaya pengetahuan dan memperdalam pengertian mengenai Pancasila, UUD 1945 dan GBHN.

”Tapi ini belum berarti memberikan jaminan bahwa seseorang telah menjadi Pancasila yang sejati,” kata Presiden mengingatkan.

Dalam kehidupan sebagai bangsa dan kehidupan kenegaraan, Presiden menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara harus terpancar dalam kehidupan dan pembangunan politik, ekonomi dan sosial bangsa Indonesia.

“Gaya pemerintahan kita pun harus disemangati dan Pancasila. Pancasila merupakan landasan moral dan politik negara Republik Indonesia,” ujarnya.

Bangunan politik, ekonomi dan sosial bangsa Indonesia harus benar-benar diwarnai oleh cita kekeluargaan yang merupakan ciri dan corak budaya bangsa. Karena itu dalam kerangka negara, pemerintahan dan masyarakat bangsa Indonesia tidak ada tempat bagi faham individualisme, liberalisme dan diktatorisme.

Penolakan terhadap faham-faham tersebut jelas dikemukakan pendiri-pendiri Republik ini ketika menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan menyusun UUD 1945.

Oleh karena itu, kata Presiden, cita kekeluargaan ini perlu terus menerus diresapkan sebab secara historis dan ideal cita kekeluargaan ini menyemangati perumusan Pancasiladan UDU 1945.

Cita kekeluargaan ini perlu diresapi karena akan membimbing setiap bangsa Indonesia untuk lebih mementingkan kesejahteraan bersama daripada kesenangan pribadi, lebih memperhatikan kewajiban daripada mengadu suara untuk mencari kemenangan.

Cita kekeluargaan juga menuntun bangsa ini untuk menumbuhkan semangat kerukunan dan keutuhan, semangat persatuan dan kebersamaan, sikap tenggang rasa dan setia kawan, sikap tolong menolong dan gotong royong.

Presiden mengemukakan pula bahwa cita kekeluargaan ini harus diresapi karena masyarakat bangsa Indonesia sekarang ini makin terbuka dan bebas dari mudah dimasuki gagasan dan nilai-nilai lain dari luar yang belum tentu cocok dengan kepribadian dan kebutuhan

“Gagasan dan nilai-nilai dari masyarak:at lain yang diambil begitu saja tanpa menyaringnya dengan Pancasila tentu akan melemahkan bangsa kita dan memsakkan tata masyarakat yang ingin kita bangun berdasarkan kepribadian sendiri,” kata Presiden.

Tidak Bergeser

Presiden lebih jauh menyatakan pula bahwa bangsa Indonesia tetap tidak akan bergeser dari cita-cita semula mewujudkan masyarakat Pancasila di negeri ini.

Di bidang politik terus diusahakan menumbuhkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila yang mendahulukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.

Musyawarah lebih sesuai dengan cita kekeluargaan, karena dengan bermusyawarah kepentingan dan keinginan semua pihak diperhatikan. Melalui musyawarah akan diperoleh hikmat kebijaksanaan dan dapat diambil keputusan bagi kebaikan bersama tanpa merasa kalah atau menang.

Ini tidak berarti tidak ada kemungkinan mengambil keputusan yang mutlak perlu hanya karena ada segolongan atau sebagian kecil yang tidak menyetujui dengan mengorbankan golongan yang mewakili sebagian masyarakat.

Dengan asas kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat bersemangat Pancasila, setiap keputusan yang diambil sejauh mungkin hendaknya dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan semua pihak. lsi dan pelaksanaan dari suatu keputusan meskipun melalui pengambilan suara hendaknya dengan memperhatikan aspirasi semua pihak yang ada dalam masyarakat.

Di bidang ekonomi, bangsa Indonesia tidak pernah meninggalkan cita-cita membangun ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan.

Jika dalam Repelita III sekarang bangsa Indonesia bertekad melaksanakan pembangunan di atas delapan jalur pemerataan, ini merupakan usaha untuk merintis ke arah terwujudnya demokrasi ekonomi seperti dikehendaki UUD 1945.

Dimulainya pengembangan kembali usaha koperasi juga merupakan rintisan jalan arah terbinanya pembangunan ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan tarsebut.

Presiden juga menyebutkan kebijaksanaan mengenai modal asing dan perlunya usaha nasional dikembangkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi agar mampu memperluas kesempatan kerja.

Inilah antara lain segi strategi pembangunan ekonomi nasional yang berdasarkan UUD 1945 dan yang ditunjukkan oleh GBHN, GBHN ditetapkan oleh MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.

Presiden mengatakan penataran P-4 perlu diadakan untuk memahami pedoman­pedoman dasar hidup bernegara sehingga dapat dipahami strategi pembangunan yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Presiden mengatakan bahwa yang penting dalam penataran ini tujuan agar masyarakat mengenal hak dan kewajiban-kewajiban politiknya, dasar negara dan tujuan nasional dan mengerti strategi pembangunan nasional dantahap-tahapnya.

“Jika pengertian-pengertian dasar itu telah difahami, maka tujuan penataran sebagian dapat dikatakan berhasil,” kata Presiden.

Sudah Ditatar 171.477 Pegawai

Mendagri Amir machmud selaku Pembina Penataran P-4 tingkat nasional melaporkan bahwa sampai sekarang jumlah pegawai negeri yang sudah mengikuti penataran mencapai 171.477 orang.

Jumlah ini terdiri dari peserta penataran tingkat nasional yang beljumlah 4.186 orang, peserta tipe A dari tingkat pusat 27.771 orang, tipe A tingkat propinsi sebanyak 38.319 orang dan tipe A tingkat kabupaten sebanyak 101.201 orang.

Selain itu telah pula mengikuti penataran para pemuka agama sebanyak 485 orang wartawan 212 orang dan pemuda dan mahasiswa 290 orang.

Mendagri melaporkan pula bahwa penataran tipe B sekarang ini sedang giat­ gaitnya dilaksanakan dan type C segera akan dimulai.

Mendagri mengemukakan bahwa para peserta penataran telah pula mengumpulkan sumbangan untuk diserahkan kepada para korban bencana alam sebanyak Rp 9.775 juta.

Sedang penataran manggala (penatar) BP-7 seluruhnya beljurnlah 129 orang. Penataran manggala BP-7 ini diselenggarakan di Istana Bogor sejak beberapa waktu yang lalu.

Penutupan penataran tingkat nasional ke-19 yang merupakan yang terakhir ini dihadiri pula oleh lbu Tien Soeharto, Wakil Presiden dan Ny. Adam Malik, para pimpinan lembaga tertinggi dantinggi negara danpara menteri Kabinet Pembangunan III. (DTS)

Jakarta, Antara

Sumber: ANTARA (19/02/1980)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 533-536.

category berita-tahun-1980]

 

 

[end

Riani Architta

www.cendanamart.com

WA : 087777680435

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.