PRESIDEN : KEMBALIKAN HAK PEMERINTAH YANG 13,5 PERSEN

PRESIDEN : KEMBALIKAN HAK PEMERINTAH YANG 13,5 PERSEN[1]

 

Jakarta, Antara

Presiden Soeharto menginstruksikan agar hak pemerintah sebanyak 13,5 persen dari hasil kontrak karya (KKs) batu bara dikembalikan kepada yang memang berhak yaitu pemerintah.

Mentamben IB. Sudjana seusai melapor kepada Kepala Negara di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat mengatakan hak itu merupakan hak rakyat dan pemerintah yang kemudian menerima dananya atas nama rakyat.

Bertindak atas nama pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Pertambangan dan Energi. Dana itu masuk ke rekening Mentamben dan hal ini legal serta memiliki dasar hukumnya, katanya.

Ia juga sudah melaporkan mengenai dana itu kepada Presiden dan Menkeu Mar’ie Muhammad.

Mentamben kepada anggota Komisi VI DPR RI mengatakan, pada tahun 1993 terdapat sisa dana Rp 142 miliar yang belum disetorkan kepada pemerintah. Karenanya Sudjana memerintahkan PT. Tambang Batubara Bukit Asam yang mengelola penambangan batu bara menyetorkannya kepada pemerintah sebanyak Rp 100 miliar ke rekening Mentamben.

Dirut PT. Tambang Batubara Bukit Asam kemudian menyetorkan Rp 50 miliar dalam dua tahap.

Mentamben menceritakan kembali duduk persoalan dana Rp 50 miliar yang masuk ke rekeningnya itu.

Menurut dia, dengan Keppres tahun 1996, PT. BA berubah status dari Perum menjadi PT. Dengan demikian, perusahaan itu berhak mengelola usahanya sendiri.

Dalam perkembangannya, PT. BA kemudian dianggap terlalu boros oleh pemerintah.

“Hal itu bisa diumpamakan sebagai hubungan anak-bapak. Bapak melihat anaknya terlalu boros kemudian meminta dananya agar disimpan dahulu sehingga si anak menahan diri.” katanya.

PT. BA misalnya mendirikan unit usaha sendiri yaitu sebuah “trading company” yang memperdagangkan batu bara produksinya.

“Bayangkan saja dengan produksi PT. BA sebut saja tiga juta ton/tahun, harga yang dijual ‘trading company’ itu berselisih tiga-empat dolar AS /ton.” katanya.

Dengan demikian, bisa dihitung, keuntungan “trading company” itu mencapai antara Sembilan juta sampai 12 juta dolar AS /tahun.

Tidak heran jika kemudian banyak orang yang merasa kehilangan rejekinya pada saat pemerintah menginginkan haknya dikembalikan, kata IB. Sudjana.

Sudjana menegaskan bahwa dana Rp 50 miliar itu merupakan hak rakyat dan masih tersimpan aman di bank. Tidak satu senpun dana itu menguap. Pemindahan dana itu dilakukan tahun 1993, namun herannya kenapa baru sekarang masalahnya ramai, katanya. Ia juga membantah dana itu akan digunakan untuk kesejahteraan karyawan di departemennya.

“Saya tidak akan mengotori anak buah saya dengan dana yang kotor seperti itu.” kata Mentamben.

“Dari hati nurani.” Katanya.

“Saya sebenarnya merasa senang dengan adanya berita rekening ini. Kita lihat apakah kita akan maju dengan tuntutan hukum.”

Milik Orang Lain

Mengenai tambang emas Busang, Kaltim, Sudjana mengumpamakan masalah itu sebagai dua pihak yang bertengkar memperebutkan rumah milik orang lain.

“Anda mau tidak jika rumah anda diperebutkan oleh dua orang lain yang sama sekali tidak memiliki hak.” katanya kepada wartawan.

Pemerintah jelas tidak melakukan intervensi dalam masalah ini karena hak rakyat jelas dalam hal ini, katanya.

Ia juga mengatakan, pihaknya memang melihat ada niat kurang baik Bre-X Mineral Ltd sehingga sahamnya di Bursa New York melonjak dari 4,9 dolar AS menjadi 28,1 dolar AS.

Perusahaan itu mengaku menemukan tambang emas baru yang potensial. Padahal pada dasarnya tambang emas itu merupakan hak rakyat Indonesia, katanya.

Menteri menegaskan, pemerintah tetap memberikan kesempatan kepada Barrick Gold Corp dan Bre-X Minerals Ltd untuk memusyawarahkan berbagai masalah ini. Jadi, pemerintah tidak akan begitu saja mencabut rekomendasinya.

Namun, pemerintah juga memiliki batas waktu sekitar akhir Desember untuk menuntaskan masalah ini termasuk saham pemerintah yang 10 persen itu.

“Sampai kemarin mereka setuju tetapi entah karena apa, berubah lagi saat ini.” katanya.

Mentamben menegaskan kembali bahwa masalah Migas Centre sudah jelas, perusahaan terdahulu telah menyalahi kontrak dan tidak memiliki dana yang cukup.

“Bahkan cek pembayaran untuk pemasangan tiang pancangnya saja cek kosong.” katanya. Sudjana juga membantah tuduhan bahwa anaknya memiliki kegiatan bisnis sampai 12 unit usaha.

Sudjana melaporkan kepada Presiden mengenai harga minyak Indonesia yang November 1996 mencapai 22,48 dolar AS/barel sedangkan harga April-November 1996 mencapai 20,31 dolar AS/barel.

Dengan harga itu, minyak telah menyetor 82,57 persen dari target ke dalam APBN. Sedangkan gas sudah menyetor 81,92 persen dari target. Dengan demikian, total minyak-gas sudah menyetor Rp 11,6 triliun pada April-November ini, demikian Sudjana.

Sumber : ANTARA (13/12/1996)

________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 530-532.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.