PRESIDEN: KEGIATAN POLITIK JANGAN DIBARENGI NAIKNYA SUHU PEMILU ARENA JUANG POKOK PARPOL & GOLKAR

PRESIDEN: KEGIATAN POLITIK JANGAN DIBARENGI NAIKNYA SUHU PEMILU ARENA JUANG POKOK PARPOL & GOLKAR

Memanasnya suhu politik dapat membawa suasana yang mencekam menjelang pemilihan umum, menekan perasaan dan menggelisahkan. Suasana seperti itu tidak boleh terjadi, karena demokrasi memang bukan sesuatu yang menakutkan.

Presiden Soeharto menegaskan, Sabtu pagi, dalam pidato kenegaraan menyambut Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI ke-36 di depan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Diakui oleh Kepala Negara, menjelang Pemilu kegiatan politik memang akan meningkat, tapi bagi dia hal itu wajar dan merupakan watak demokrasi.

"Namun," ujar Presiden," kita perlu dan dapat bertindak bijaksana hingga suhu politik yang meningkat tetap dalam batas kendali".

Menurut Presiden, ada perbedaan antara meningkatnya kegiatan politik dan memanasnya suhu politik. Kata Presiden,

"adalah tanggungjawab kita semua untuk mendewasakan kehidupan politik, agar peningkatan kegiatan politik itu tidak dibarengi oleh memanasnya suhu politik".

Alasannya, panasnya suhu politik dapat membawa akibat yang akhirnya dapat meretakkan persatuan nasional dan mengganggu lancarnya perputaran roda pembangunan.

Kata Presiden menekaukan, "pemilihan umum harus menjadi pesta besarnya demokrasi, menjadi kiprahnya demokrasi".

Menurut Presiden Soeharto, menjadikan Pemilu sebagai bagian dari kehidupan demokrasi dan kehidupan politik yang wajar merupakan tugas semua pihak.

"Tugas Pemerintah, tugas petugas-petugas pemilihan umum, tugas Partai Politik dan Golongan Karya, pemuka-pemuka masyarakat dan tugas seluruh rakyat," tandas Kepala Negara.

Bagi peserta Pemilu yakni dua Parpol dan Golkar, menurut Presiden, pelaksanaan Pemilu merupakan arena juang yang pokok, karena dalam Pemilu itulah peserta akan ditentukan peranan dan pengaruhnya di masyarakat.

Sidang paripurna DPR ini merupakan pembukaan masa persidangan tahun 1981/82 dihadiri 380 anggota. Selain itu hadir pula Andrianarahinjaka, Ketua Parlemen Republik Malagasi beserta Nyonya dan empat anggotanya, para korps diplomatik, menteri-menteri Kabinet Pembangunan Ill serta pejabat-pejabat lainnya.

Di balkon utama tampak pula 12 remaja peserta Lomba Karya Ilmu Pengetahuan, 44 orang pemenang Lomba Karya llmiah Tingkat Nasional, 47 orang mahasiswa teladan dan penemu-penemu masalah yang bermanfaat, 107 orang guru teladan, 65 dokter Puskesmas dan paramedis teladan, 18 transmigran teladan, 37 pengurus koperasi teladan serta 10 pemuka agama Timor-Timur.

Konsolidasikan Diri

Berpidato sekitar dua jam, Presiden mengingatkan agar Parpol dan Golkar terus mengkonsolidasikan diri, sehingga benar-benar menjadi wadah kegiatan politik bangsa yang sehat.

Menurut Presiden Soeharto, Pemerintah akan berusaha sekuat tenaga, agar Pemilu nanti dapat berjalan sebaik baiknya sesuai peraturan perundang undangan.

Kata Presiden, "saya menyerukan kepada semua petugas Pemilu, peserta Pemilu dan masyarakat umumnya agar mematuhi ketentuan yang ditetapkan, berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang berlaku".

Dari depan mimbar DPR itu, Presiden Soeharto menyerukan kepada setiap warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilih sebaik baiknya. "Jangan ada di antara kita yang bersikap acuh tak acuh, atau bersikap masa bodoh terhadap pemilihan umum," ucap Presiden.

Dikatakan, sikap seperti itu menggambarkan tidak bertanggungjawab dan tidak berani menghadapi tantangan hari depan. "Jika ada orang-orang seperti ini," lanjut Presiden,”maka sesungguhnya mereka tidak mau ikut dalam pembangunan bangsa. Padahal pembangunan bangsa itulah yang menjadi dambaan Orde Baru".

Presiden Soeharto kembali mengingatkan, Undang-Undang Pemilu menentukan tindakan yang dapat diambil terhadap mereka yang sengaja mengacaukan menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan.

Di depan sidang paripurna itu, Presiden menegaskan pula bahwa pengangkatan ⅓ jumlah anggota MPR merupakan langkah pengamanan demi kelestarian dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Presiden, "Sama sekali tidak merupakan usaha terselubung, agar Presiden yang sekarang dapat terus menjadi Presiden Republik Indonesia, seperti yang dituduhkan oleh sementarakalangan di antara kita".

Dikatakan, pada waktu menegakkan Orde Baru bangsa ini telah mengoreksi kekeliruan dengan mengangkat Presiden seumur hidup. Olehnya, menurut Presiden, dengan cara apapun kita tidak ingin lagi mengulangi kekeliruan yang mencelakakan bangsa.

Sedangkan pengangkatan 100 anggota ABRI untuk duduk di DPR, menurut Presiden Soeharto, bukanlah dalam rangka pengamanan salah satu pasal daripada UUD 45, melaiukan sebagai stabilisator dan dinamisator dalam pelaksanaan tngas legislatif dan pengawasan yang merupakan fungsi-fungsi utama DPR, demi kelancaran dan kelurusan produk-produk hukum bagi pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

P-4

Bagi Presiden, agar bangsa ini tidak mengulangi kekeliruan-kekeliruan di masa lampau, maka harus setia kepada dasar tujuan semula. Berarti harus selalu setia kepada Pancasila.

Dikatakan, untuk melaksanakan Pancasila secara nyata, telah ada Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Olehnya digambarkan kesepakatan nasional tentang P-4 merupakan hasil dalam bidang spiritnal.

"Malahan," kata Presiden lagi, "sejarah bangsa kita kelak barangkali akan mencatat bahwa P-4 merupakan hasil di bidang ideologi dan politik yang terpenting sebagai kelanjutan dari keputusan kita di tahun 1945 yang menyatakan Pancasila sebagai dasar negara".

Dikatakan, Pancasila sebagai dasar negara ialah yang tertulis dalam Pembukaan UUD 45. Sedangkan bagaimana melaksanakannya telah diatur dalam TAP MPR III 1978 tentang P-4.

Ekonomi

Di bagian lain dari pidatonya, Presiden Soeharto mengemukakan bahwa dalam tujuh bulan pada tahun 1981 ini laju inflasi 5,4 persen.

Artinya, angka itu jauh lebih kecil dibanding dengan kurun waktn dalam tahun sebelurnnya. Tahun 1979 laju inflasi 21,8 persen dan tahun 1980 15,9 persen. Sedang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata mencapai 9,6 persen tahun 1980 yang semula hanya diperkirakan 7 persen.

Angka demikian, menurut Presiden, merupakan pertumbuhan yang cukup tinggi atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yakni 5,3 persen.

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan di negara lain, maka angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun terakhir ini, menurut Presiden, termasuk salah satu yang paling tinggi di dunia.

"Ini menunjukkan," katanya, "meskipun ekonomi dunia sedang bergejolak, namun Indonesia bukan saja mampu menghindari akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh resesi dunia, melainkan justru berhasil meningkatkan pembangunan nasionalnya".

Dikatakan, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tahun 1980 terutama disebabkan pertumbuhan produksi pangan yang sangat tinggi dan pertumbuhan sektor industri.

Dikemukakan, tahun 1980 produksi bems mencapai 20,2 juta ton atau kenaikan 13,3 persen dibanding tahun sebelumnya. Dan tahun 1981 ini, menurut Kepala Negara, terdapat tanda-tanda kuat bahwa produksi beras akan meningkat menjadi 21,6 juta ton.

Koperasi

Tentang ekonomi Pancasila, Presiden menegaskan pemikirannya berpangkalan pada Pancasila dan UUD 45. Pemerintah, demikian Presiden, terikat dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan tata ekonomi, sesuai pasal 33 UUD 45.

Karena memang kita telah bertekad mewujudkannya, maka panggilan bagi semua pihak untuk menggalakkan koperasi, kata Presiden

"Dalam jangka panjang koperasi harus menjadi soko guru ekonomi nasional".

Namun dia juga mengakui bahwa keadaan koperasi sangat menyedihkan, bukan saja kemampuan rakyat mendirikan koperasi tidak ada, tapi juga situasi ekonomi yang dilanda inflasi serta kemacetan produksi waktu itu bukanlah keadaan yang dapat mendorong pertumbuhan koperasi.

"Ketika menegakkan Orde Baru perekonomian kita dalam keadaan lumpuh," ujar Presiden. Maksudnya, dalam menegakkan koperasi bangsa ini harus realis, berani melihat kenyataan.

Karenanya, menurut Kepala Negara, dalam melaksanakan pembangunan maka di samping menghimpun kemampuan rakyat juga diberi kesempatan kepada kekuatan ekonomi sektor negara dan swasta.

Di samping itu juga membuka diri terhadap penanaman modal asing dan mendorong penanaman modal dalam negeri. Namun, menurut Presiden, Pemerintah tidak akan membiarkan sektor swasta tumbuh tanpa arah.

"Pemerintah tidak membiarkan berkembang biaknya suasana liberal," ujarnya.

Dikatakan, Pemerintah tetap memegang kendali, memberi arah kepada perkembangan sektor swasta agar kemakmuran rakyat yang diutamakan.

Menurut Presiden Soeharto, bila pasal 33 UUD 45 menetapkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, maka penguasaan itu bagi Presiden tidak harus berarti penguasaan secara langsung dengan pemilikan dan pengelolaan oleh negara sendiri.

Penguasaan ini, ujarnya, dapat dilakukan melalui pengarahan-pengarahan menuju terwujudnya kesejahteraan umum, baik melalui peraturan-peraturan perundang-undangan maupun melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang digariskan.

Petani Gurem

Melanjutkan pidatonya, Presiden mengemukakan bahwa mengerjakan tanah pertanian di bawah 12 hektar tidak ekonomis lagi. Kenyataan itu, menurut Presiden, melahirkan "petani gurem" sebagai bagian dari proses perturnbuhan penduduk.

"Yang pasti," tandas Presiden, "Iahirnya petani gurem bukan merupakan hasil pembangunan, melainkan karena bertambahnya penduduk, sedangkan luas tanah tidak bertambah, malahan dipecah-pecah melalui pewarisan".

Dia mengingatkan, hasil sensus tahun 1980 lalu mencatat 11 juta rumah tangga yang masing-masing mengusahakan tanah pertanian yang lebih kecil dari ½, hektar. Dari jumlah ini 6 juta rumah tanggal mengusahakan tanah pertanian yang masing-masing lebih kecil dari 1,4 hektar.

Dikatakan, jawaban terhadap permasalahan ini adalah perluasan kesempatan kerja dan bersamaan dengan gerakan transmigrasi besar-besaran ke tanah-tanah luas di luar Pulau Jawa.

Presiden juga menyebutkan babwa salah satu tantangan dalam pembangunan adalah peningkatan pendidikan. Dia menunjuk tahun kedua Repelita III lalu pada tingkat Sekolah Dasar telah dapat ditampung lebih dari 25,5 juta orang anak, yang berarti 1,4 juta anak lebih banyak dari tahun sebelumnya.

Maksudnya, dengan jumlah tadi, maka kini tinggal 1 diantara 10 anak yang belum tertarnpung di SD. Sedangkan dalarn periode sarna, ternyata anak-anak yang masuk Sekolah Lanjutan Pertama dengan lebih dari 20 persen dan untuk SLA lebih dari 19 persen, jika dibanding tabun sebelumnya.

Sehingga, menurut KapalaNegara, lebih dari 3,4 juta anak-anak tertampung di SLP dan lebih dari 1,7 juta tertampung di SLA.

Di Tingkat Pendidikan Tinggi ada kenaikan Repelita III dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Artinya, kini jumlah mahasiswa berjumlah 454 ribu orang di perguruan tinggi negeri rnaupun swasta.

Dia juga menyerukan agar seluruh lapisan masyarakat lebih banyak memberi perhatian bagi para penderita cacat dalarn memperingati tahun cacat internasional 1981.

Pers

Dikatakan, semua pihak merasa gembira bahwa pers nasional telah dapat mengembangkan kebebasan dan tanggungjawab secara serasi.

"Disini saya tegaskan," kata Presiden, "kita tidak ingin memiliki pers yang bungkam seribu babasa terhadap kekurangan-kekurangan yang ada".

Menurut Kepala Negara, yang diperlukan dalam pers pembangunan adalah berita dan ulasan yang seimbang, jujur dan bertanggungjawab, sehingga dengan menyadari kekurangan-kekurangan tetap tidak kehilangan kepercayaan terhadap masa depan.

Dalam menghadapi persiapan Pemilu mendatang, Presiden Soeharto menyerukan, agar pers dapat menempatkan diri dan mengendalikan, sehingga pemberitaan-pemberitaan tidak akan membakar keadaan yang dapat mengakibatkan gangguan stabilitas dan persatuan.

ABRI

Terhadap ABRl, Presiden Soeharto mengemukakan bahwa pembinaan dan pembangunan tertuju pada sistem Pertahanan Rakyat Semesta.

"Berarti pembinaan ABRl pertama tama ditekaukan pada unsur manusianya," tutur Presiden.

Dikatakan, dengan kesiap-siagaan ABRl dan kemanunggalan dengan rakyat, maka secara nasional situasi keamanan dewasa ini sangat mantap.

Namun demikian, Presiden juga prihatin atas meningkatnya kejabatan dan perbuatan-perbuatan keji lainnya yang dilakukan dengan kekerasan di luar batas prikemanusiaan.

Menurut Kepala Negara, gejala-gejala demikian tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, walaupun memang dunia sedang dilanda tingkah laku kekerasan.

"Tapi, itu tidak boleh menjadi penyakit masyarakat kita," ujar Presiden.

Dikatakan, untuk itu perlu terus menerus usaba peningkatan ketangguhan mental dan akhlak dengan bimbingan ajaran agama.

Internasional

Mengenai politik luar negeri, menurut Presiden, ciri utamanya adalah mengabdikan kepada kepentingan nasional. Dikatakan, pengabdian kepada pembangunan itu sesuai dengan kebutuhan zaman, karena zaman sekarang dan seterusnya memang merupakan zaman pembangunan bangsa-bangsa. (DTS)

Jakarta, Merdeka

Sumber: MERDEKA (18/08/1981)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 109-114.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.