PRESIDEN KE WILAYAH TIMUR

PRESIDEN KE WILAYAH TIMUR

GENDANG beleq yang dipukul bertalu-talu di Pelabuhan Selaparang, Mataram, adalah tamia kegembiraan rakyat Lombok menyambut kedatangan Presiden Soeharto beserta Nyonya di NTT. Setelah meresmikan perluasan pabrik semen Tonasa di Sulawesi Selatan, Presiden Soeharto juga akan meresmikan pembangunan beberapa proyek di Lombok.

Rakyat gembira karena berarti pembangunan daerah-daerah yang dikunjungi Presiden Soeharto masih tetap dalam perhatian Pemerintah pusat. Di Lombok, Presiden Soeharto akan meresmikan pembangunan kembali kota Tanjung yang pernah hancur dilanda gempa, meninjau daerah kritis Lombok Selatan dan mengunjungi waduk Batujai yang mengairi Lombok Selatan yang kritis itu.

Presiden Soeharto juga akan meresmikan depo minyak Pertamina di Sumbawa dan Bima. Depo minyak merupakan sarana amat penting untuk penyediaan bahan bakar di daerah.

PEMERINTAH menaruh perhatian atas pembangunan Indonesia bagian timur karena wilayah ini terdiri dari kepulauan kecil-kecil tersebar di lautan yang luas. Prasarana di wilayah ini belum berkembang seperti daerah-daerah lain di Indonesia. Banyak pulau yang jarang dikunjungi kapal dan pesawat, dan telekomunikasinya biasanya tidak memadai.

Karena itu, rakyat di wilayah ini amat mengharap-harap agar dapat berkembang seperti daerah-daerah lain. Tidak mengherankan jika mereka bergembira mendapat kunjungan Kepala Negara.

Orang berkata bahwa di wilayah timur ini kita masih lemah di banyak bidang. Padahal, wilayah ini juga mempunyai potensi amat besar. Termasuk kekayaan laut, hutan dan tambang minyak. Potensi ini memberi kemungkinan besar untuk memperkembangkan masyarakat di wilayah ini agar serempak dengan wilayah lain.

Maka, jika benar perkembangan Indonesia di kemudian hari menuju ke wilayah timur, pengembangan lebih cepat dari wilayah ini akan menjadi landasan kuat. Wilayah ini juga menghadap ke Samudera Pasifik dan benua Australia, sehingga menjadi wilayah muka terhadap bagian dunia yang makin menarik perhatian semua negara di seputar Daerah ini.

DIANTARA berbagai Pemerintah mempunyai program mendesak memperlancar penyediaan minyak bagi wilayah Indonesia bagian timur ini.

Sebab minyak merupakan bahan yang harus ada untuk pengembangannya. Dalam Repelita III, untuk Indonesia bagian timur akan dibangun 43 depot minyak tersebar di tujuh propinsi.

Selama ini, penyediaan minyak untuk wilayah bagian timur ini tidak lancar karena tergantung dari kedatangan kapal pembawa minyak. Dan setelah kapal datang, hanya sedikit minyak dapat diturunkan ke darat karana tak ada depo. Itulah sebabnya Pemerintah membangun depo supaya tiap daerah mempunyai persediaan minyak untuk beberapa lama dan tidak tergantung dari kedatangan kapal pembawa minyak.

Karena depo ini merupakan sarana penting, sudah pada tempatnya segalanya diperlancar. Banyak rintangan di waktu lalu yang membuat pembangunan sejumlah depo tertunda.

Memang Indonesia wilayah timur merupakan daerah sulit, langka sarana perhubungan, jauh dari fasilitas dan tempatnya terpencil satu sama lain. Tetapi ini hendaknya sudah dimasukkan dalam rencana kerja untuk diatasi dalam membangun depo-depo yang penting itu.

BERBARENGAN dengan pembangunan depo, Pertamina tentu akan membenahi jalur pemasaran di wilayah ini. Karena mahalnya operasi pemasaran di wilayah ini, fungsi-fungsi pemasaran terpenting harus tetap berada ditangan Pertamina. Swasta dapatlah diserahi tugas pemasaran yang sifatnya tidak kritik, seperti penyaluran di daratan.

Terjadinya kelangkaan BBM di beberapa wilayah beberapa waktu terakhir ini menunjukkan bahwa memang peranan Pertamina harus yang utama. Ini sejalan dengan sasaran yang hendak kita capai di bidang penyediaan BBM di wilayah Indonesia bagian timur.

Sasaran itu adalah, pada akhirnya masyarakat Indonesia bagian timur hendaknya sudah dapat menikmati tersedianya BBM sepanjang tahun secara merata dengan harga seperti yang ditetapkan oleh Pertamina. Dan hanya dengan demikian pula pengembangan seluruh sektor-sektor pembangunan di wilayah ini dapat berjalan seirama dengan daerah-daerah yang lebih maju di Indonesia.

Dalam kaitan ini semua, kiranya perlu diingatkan kembali akan bunyi Kepres No.10 tahun 1974 tentang beberapa pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan kesederhanaan hidup.

Pasal 1 ayat (1) Kepres tersebut menegaskan bahwa Instansi-instansi pemerintah pusat atau daerah serta penjabat-penjabatnya, dilarang memberikan pelayanan yang berlebih-lebihan kepada Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat yang berkunjung ke daerahnya, baik dalam rangka tugas rutin maupun tugas khusus lainnya, seperti kunjungan kerja, peresmian suatu proyek, penelitian dan lain-lain sebagainya. Pelayanan yang berlebih-lebihan dimaksud adalah sesuai denga.ll ketentuan ayat (2) huruf A pasal I tersebut, yaitu penyambutan dengan penyelenggaraan resepsi, pesta­pesta atau pengawalan dan penghormatan yang melebihi ketentuan yang berlaku.

a. Memberikan instruksi dan petunjuk pelaksanaan untuk Departemen/Instansinya masing-masing.

b. Memberikan contoh kepada Pegawai Negeri, Anggota ABRI, Penjabat dan fustansi bawahannya untuk mentaati Kepres tersebut.

c. Mengadakan pengawasan sebaik-baiknya serta mengambil tindakan yang diperlukan terhadap mereka yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Kepres tersebut.

Saya tidak bermaksud memberikan komentar apa-apa mengenai Kepres ini dan hubungannya dengan penyambutan semacam Upacara ANGARU yang lebih berbau feodal, seperti disuguhkan oleh Pemda Sulsel.

Saya hanya sekedar menunjukkan apa adanya. Soalnya, kita ini agak pelupa dengan ketentuan yang kita buat, maklum karena mungkin terlalu sibuk dalam usaha memeratakan pembangunan.

Mudah-mudahan Pemda Sulsel yang menampilkan warna baru penyambutan atas kunjungan kerja Kepala Negara, hanya sekedar mengungkapkan kembali salah satu corak budaya Indonesia yang terpendam di daerah itu. Penyambutan yang demikian inipun hendaknya hanya terbatas bagi Presiden atau Wakilnya. Dan pula daerah-daerah lain tidak menjadi latah karenanya.

Betapapun juga, adalah wajar setiap orang WNI menunjukkan loyalitasnya dalam berbagai manifestasi kepada Pimpinan Nasionalnya. Siapa lagi kalau bukan kita Bangsa Indonesia yang akan berbuat demikian itu kepada Kepala Negara kita sendiri.

Dengan diingatkannya kembali Kepres No.10 tahun 1974 itu, diharapkan agar lebih dirasakan kegunaannya sesuai dengan tuntutan laju pembangunan, lebih dirasakan pula tuntutan pelaksanaan pola hidup sederhana seperti yang sering dikumandangkan. (DTS)

Lombok, Kompas

Sumber: KOMPAS (28/02/1980)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 551-553.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.