PRESIDEN: KALAU SUDAH TAK DIPERCAYA, YA SUDAH

PRESIDEN: KALAU SUDAH TAK DIPERCAYA, YA SUDAH[1]

 

Kairo, Suara Pembaruan

Presiden Soeharto mengatakan tidak menjadi masalah apabila tidak ada kepercayaan kembali dari rakyat. Juga tidak akan menjadi penghalang, apabila sampai mematikan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia.

Hal itu dikatakan Kepala Negara ketika beramah-tamah dengan masyarakat Indonesia di Wisma Indonesia, Kairo, Mesir, Rabu (13/5) malam.

“Sebetulnya, kalau masyarakat tidak lagi memberi kepercayaan, sebetulnya tidak apa-apa. Saya sendiri juga mengatakan, kalau sudah tidak dipercaya, ya sudah, saya tidak akan mempertahankan dengan kekuatan senjata, tidak,” kata Presiden Soeharto.

“Saya, barangkali tidak dipercaya oleh rakyat, saya akan menjadi pandito, akan mendekatkan diri dengan Tuhan. Membimbing anak supaya me adi orang yang baik, danjuga kepada masyarakat bisa memberi nasihat, bagi negara Tut Wuri Handayani,” tambah Presiden Soeharto.

Menurut Kepala Negara, berbagai pemutarbalikan kenyataan yang dilakukan agar rakyat tidak percaya.

“Pemutar balikan kenyataan yang ingin menimbulkan supaya rakyat itu tidak percaya kepada saya. Biar tidak memberi kepercayaan lagi kepada saya.”

Dikemukakan, dalam UUD 1945 disebutkan alat produksi dan kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi monopoli untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat, oleh UUD 1945 dibenarkan, bukan tidak dibenarkan. Tapi monopoli untuk kelompok dan sebagainya, dengan sendirinya tidak dibenarkan.

 

Tidak Benar

“Sekarang ini ada tuduhan bahwa negara itu dibangun, dimonopoli keluarga Soeharto, keluarga Cendana. Itu sama sekali tidak benar, kita membangun bersama­-sama kekuatan ekonomi lainnya. Bahkan akhir-akhir ini ada berita di luar negeri, saya ini merupakan orang terkaya nomor empat. Yang pertama adalah Ratu Elizabeth, yang dua King Fahd, nomor tiga Sultan Brunei dan nomor empat, saya Kalau benar, dengan sendirinya terima kasih, akan saya bagikan kepada rakyat untuk mengatasi kemiskinan. Ini merupakan satu fitnah saja,” tegas Kepala Negara.

Misalnya, ujar Presiden Soeharto apa yang dibangun oleh almarhumah(almarhum Ibu Tien – Red), seperti TMII yang tadinya ditentang dan sekarang di terima. Itu semuanya diserahkan kepada negara.

“Yang memiliki TMII itu ada-lah negara. Begitu pula rumah sakit kanker, rumah sakit anak diserahkan kepada negara. Sampai kepada pembangunan museum, diserahkan kepada negara. Jadi tidak ada yang dimiliki oleh keluarga, sama sekali tidak ada,” tegas Kepala Negara lagi.

Sebelumnya Presidenjuga menyinggung tentang reformasi dan menegaskan tidak ada masalah untuk melakukan reformasi, apalagi tuntutan seolah-olah krisis ekonomi sekarang karena kurangnya reformasi politik.

“Reformasi politik, silakan. Sekarang justru kita serahkan kepada DPR, karena membuat UU itu menjadi wewenang DPR. Sekarang dalam rangka mengangkat nama DPR supaya memperoleh kepercayaan dari rakyat, yang selalu dinilai rakyat DPR itu hanya tukang stempel saja, menyetujui pemerintah. Sekarang dengan hak ini siatifnya DPR mengadakan perubahan reformasi politik, baik mengenai pemilu, maupun susunan DPR, juga DPRD dengan diberikannya otonomi kepada Dati II. Sekarang kita serahkan kepada DPR, karena memang sudah menjadi kewajiban DPR.”

Kepala Negara juga mengingatkan bahwa reformasi harus sesuai dengan konstitusi, reformasi asal reformasi menurut kehendaknya sendiri, berarti menghianati konstitusi. Ada baiknya untuk memberikan bahan-bahan kepada DPR agar diadakan perubahan-perubahan.

“Sebab reformasi di luar konstitusi, ini berarti mengabaikan konstitusi itu sendiri,berarti mengkhianati konstitusi itu, rakyat Indonesia akan membeli konstitusi itu,” ujar Kepala Negara lagi.

Ini perlu disadari oleh mereka yang ahli-ahli, ahli pikir maupun juga kekuatan­ kekuatan yang ingin reformasi.

“Reformasi harus kita laksanakan, yang jelas tidak boleh menyimpang dari konstitusi kita. Kalau menyimpang dari konstitusi kita, akan hancur bangsa ini, yang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan UUD 45 dan Pancasila berarti diabaikan oleh semuanya itu, berarti semua menghianati. Jangan sampai reformasi itu dilakukan di luar konstitusi dan diluar UUD 45, danjangan sampai terlepas dari Pancasila,” tegasnya.

Menurut Kepala Negara hal ini perlu dijelaskan karena di luar negeri muncul berita-berita yang memutarbalikkan, seolah-olah pertentangan reformasi dan sebagainya.

“Reformasi bisa dilaksanakan tapi dalam pelaksanaannya sekarang diserahkan kepada DPR Kalau yang haus reformasi, silakan membantu DPR. Tapi jangan sekali- kali melaksanakan reformasi di luar konstitusi, di luar UUD 45. Barangkali banyak yang akan dihadapi. Untuk mengubah UUD 45 saja ada ketentuan sesuai dengan Tap MPR, harus dengan referandum. Tanya kepada rakyat, boleh tidak mengubab UUD 45, walaupun di pasal 37 dibenarkan diubah, tapi nanti dulu, tanya rakyat yang berdaulat. Apalagi mengkhianti konstitusi dengan sendirinya tidak akan dibiarkan oleh mereka yang ingin mempertahankan republik proklamasi dengan konstitusinya itu.”

Di dalam negeri sekarang memang sedang dilaksanakan berbagai reformasi, baik ekonomi, politik maupun juga hukum. Juga dalam soal hukum, misalnya mengenai pemberantasan korupsi misalnya, sejak dari dulu pemerintah, Orba memberantas korupsi. Kalau memang ada yang korupsi, laporkan dan akan diambil tindakan, kata Presiden. (M-5)

Surnber: SUARA PEMBARUAN (14/05/1999)

____________________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 284-286.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.