PRESIDEN: JANGAN ULANGI KERUSUHAN DAN PERUSAKAN ALAT EKONOMI

PRESIDEN: JANGAN ULANGI KERUSUHAN DAN PERUSAKAN ALAT EKONOMI[1]

 

 

Jakarta, Antara

PRESIDEN  SOEHARTO  mengajak   seluruh   lapisan   masyarakat   untuk menghindarkan diri dari terulangnya kerusuhan dan pengrusakan alat-alat ekonomi, karena tindakan semacam itu hanya akan merugikan rakyat. Ketika menyampaikan keterangan pemerintah tentang RAPBN Tahun Anggaran 1997/98 pada Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Senin, Kepala Negara menyebutkan

“Beribu­ ribu karyawan dan Pekerja mendadak kehilangan mata pencahariannya. Hal ini sudah berulang kali kita alami dalam tahun-tahun  terakhir ini. Pengalaman itu sangat memprihatinkan. Pengalaman pahit itu hendaknya janganlah terulang kembali.”

Rancangan  APBN tahun  1997/98 itu direncanakan  berimbang  pada jumlah Rp101,1 triliun, yang dibandingkan dengan tahun 96/97 sebesar Rp 90,6 triliun.

Menurut Presiden, untuk pertama kalinyalah APBN akan berada di atas angka Rp100 triliun. Ketika menjelaskan Latar belakang harapannya itu, Presiden dalam Sidang Paripurna DPR yang dipimpin Ketua Dewan Wahono menyebutkan pembangunan di tanah air memang telah menghasilkan banyak sekali kemajuan. Tapi pemerintah sangat menyadari masih terjadinya beberapa masalah seperti kesenjangan antarsektor, antardaerah dan kesenjangan antarkelompok di masyarakat.

“Kita tidak perlu menyembunyikan kekurangan dan kesenjangan yang masih ada. Siapa pun bebas mengamati, menelaah, membahas jalan keluar dari kekurangan dan kesenjangan ini.” kata Presiden pada acara yang dihadiri pula Wakil Presiden Try Sutrisno dan para menteri.

Pengamatan dan pandangan yang jernih, seimbang dan konstruktif justru diperlukan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah tersebut. Ditegaskan pula, pemerintah terus mempertimbangkan sungguh-sungguh setiap pandangan, konsep-konsep dan program-program yang jelas untuk mengatasi masalah

“Namun yang sering kita dengar akhir-akhir ini adalah sorotan yang sangat tidak seimbang terhadap kekurangan dan kesenjangan tadi. Seolah-olah tidak ada kemajuan dalam mengatasi kekurangan dan seolah-olah kesenjangan dibiarkan bertambah Iebar.” kata Presiden.

Dengan tegas, Kepala Negara kemudian berkata,

“Janganlah masalah kesenjangan dan kemiskinan ini hanya kita bicarakan belaka, apalagi sekedar untuk tujuan-tujuan politik golongan atau kelompok atau untuk popularitas pribadi. Hal ini jelas tidak produktif’.

Sikap pemerintah adalah kegiatan untuk terus-menerus membesar- besarkan masalah kesenjangan dan kemiskinan tanpa menawarkan konsep yang realistis untuk mengatasinya dapat membangkitkan kepekaan-kepekaan dalam masyarakat kita yang majemuk.

“Kepekaan itu sewaktu-waktu-karena sebab-sebab yang tidak jelas asal usulnya-dapat menyulut berkobarnya kerusuhan dan pengrusakan alat-alat perekonomian dan sendi- sendi masyarakat” kata Presiden.

Dalam kerangka itu, pers dan tokoh masyarakat dapat memainkan peranan penting dengan membulatkan perhatian masyarakat ke arah yang lebih produktif, mengerem emosi, serta mendorong penalaran yang lebih jernih.

“Liputan yang mengaduk-aduk pendapat para pemimpin masyarakat-yang formal dan nonformal-atau menonjol-nonjolkan silang pendapat yang simpang siur, hanya akan membingungkan rakyat banyak serta menghapuskan kepercayaan atas kemampuannya sendiri.” kata Kepala Negara.

Dalam keadaan seperti itu, kelompok-kelompok dalam masyarakat akan mudah dihasut menjadi emosional, sehingga dapat mendorong tindakan yang merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

 

Perubahan dan Kekalutan

Kepada para anggota Dewan yang memenuhi ruang sidang di Gedung MPRJ DPR itu, Kepala Negara mengatakan pembangunan adalah perubahan menuju kemajuan. Pembangunan adalah pembaharuan yang terus-menerus.

“Perubahan sangat berbeda dengan kekalutan. Perubahan yang kita perlukan adalah perubahan yang terencana, tertib, damai. UUD 45 menyediakan jalan untuk itu.” kata Presiden ketika menjelaskan posisi pemerintah.

Kepala Negara juga mengatakan masalah lain yang dapat meluapkan emosi adalah korupsi, kolusi dan manipulasi. Pemerintah menyadari benar bahaya-bahaya masalah ini.

“Pemerintah dan alat-alat penegak hukum terus akan bertindak tegas untuk memberantas semua penyelewengan.” kata Presiden yang kemudian menyebutkan bahwa untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang tidak semestinya oleh aparatur pemerintah, maka telah dibentuk PTUN.

Kepala Negara kemudian berkata,

“Dalam tahun -tahun mendatang, kita perlu meningkatkan kegiatan penegakan hukum, menyegarkan kehidupan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asai manusia.”

 

Hindari Bentrokan Pemilu

Sementara itu, ketika berbicara tentang pemilihan umum tanggal 29 Mei 1997, Presiden Soeharto menegaskan karena pemilu itu merupakan pesta maka kegiatan itu harus membahagiakan seluruh bangsa ini.

“Karena itu, kita harus mencegah pemilihan umum menjadi sebaliknya, yaitu membawa kecemasan dan penderitaan bagi rakyat. Kampanye pemilihan umum yang membawa korban-baik fisik maupun harta benda rakyat-haruslah dihindari.” kata Presiden.

Kampanye yang menghasilkan ekses seperti itu hanya akan menodai pemilu dan mencemarkan praktek demokrasi yang ingin ditegakkan di tanah air. Karena itu, kampanye harus dititikberatkan pada masalah -masalah pembangunan.

“Yang harus kita hindari adalah berkembangnya situasi yang tidak terkendali, bentrokan-bentrokan dan sikap permusuhan di antara sesama kita. Hal itu sama sekali tidak sehat, malahan membahayakan bangsa kita.” kata Presiden.

Pemerintah memang menyadari adanya perbedaan-perbedaan di antara masyarakat, namun hal itu justru jangan diperbesar sehinga situasi masyarakat malahan menjadi tidak proporsional.

 

Penerimaan dalam RAPBN

Ketika menjelaskan kepada anggota Dewan tentang RAPBN 1997/98 yang mencapai Rp 101,1 triliun itu, Kepala Negara menyebutkan penerimaan dalam negeri diharapkan mencapai Rp 88, 1 triliun atau 87,1 persen dari seluruh pendapatan negara.

Penerimaan dalam negeri itu terbagi atas migas Rp 14,871 triliun dan penerimaan nonmigas Rp 73,189 triliun. Penerimaan migas itu terdiri atas minyak mentah Rp 10,6 triliun dan gas Rp 4,1 triliun. Sementara itu, sumber penerimaan lain adalah pinjaman luar negeri yang disebut penerimaan pembangunan sebanyak Rp 13 triliun. Sumber pendapatan ini hanya naik lima persen jika dibanding dengan tahun  anggaran yang sedang berjalan ini.

“Andalan penerimaan dalam negeri adalah pajak. Jumlah penerimaan pajak kita perkirakan sebesar Rp 64 triliun atau naik hampir 16 persen dari tahun sebelumnya.” kata Presiden.

Karena itulah, kesadaran seluruh wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sangat menentukan tingkat penerimaan negara tersebut. Namun, di lain pihak pemerintah menyadari administrasi perpajakan sendiri masih terus disempurnakan.

Sementara itu, ketika berbicara tentang pengeluaran, Kepala Negara mengemukakan pengeluaran rutin direncanakan berjumlah Rp 62,2 triliun. Sementara itu, pengeluaran pembangunan diperkirakan Rp 38,927 triliun.

Pengeluaran rutin yang terbesar adalah untuk belanja pegawai sebanyak Rp 32 triliun baik untuk pegawai pusat maupun daerah, naik 16 persen dibanding tahun anggaran 96/97.

“Setiap kali merencanakan pengeluaran negara untuk gaji pegawai, maka dengan sendirinya dipertimbangkan upaya untuk memperbaiki kesejahteraan pegawai negeri.” kata Presiden.

Kesejahteraan para pegawai sekarang ini memang telah jauh lebih baik dibanding masa lalu. Namun, di lain pihak juga disadari bahwa akibat pembangunan, maka kebutuhan dan harapan manusia juga bertambah besar.

“Kita masih tetap merasakan beratnya kehidupan pegawai negeri, meskipun sudah demikian besarnya anggaran untuk belanja pegawai.” kata Presiden.

Kepala Negara kemudian berkata,

“Pemerintah mengharap pertimbangan anggota Dewan yang terhormat mengenai masalah kesejahteraan pegawai negeri sipil dan anggota ABRI.”

 

Pengeluaran

Presiden menyebutkan anggaran pembangunan untuk RAPBN mendatang adalah 13 persen lebih besar jika dibandingkan dengan APBN 96/97 berjalan ini.

“Sektor yang kenaikannya tertinggi adalah kependudukan dan keluarga sejahtera yaitu 110 persen . Kenaikan ini diperlukan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan keluarga sejahtera.” kata Presiden. Pengeluaran sektor ini Rp 690 miliar.

Sektor kedua yang menikmati kenaikan terbesar adalah politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa terutama untuk mendukung kegiatan pemilu tahun ini juga. Kenaikannya mencapai 56 persen senilai Rp. 286 miliar.

Kenaikan terbesar ketiga terjadi pada sektor kesehatan dan sosial yang mencapai 53 persen sebesar Rp 2 triliun, kemudian tenaga kerja 44 persen senilai Rp 270 miliar serta sektor perdagangan dan keuangan naik 37 persen menjadi Rp 550 miliar.

Di depan para anggota DPR, Kepala Negara mengumumkan pemberian Inpres baru untuk membiayai Program Makanan Tambahan Untuk Anak sekolah atau Inpres PMT-AS.

“Kita menyadari betapa pentingnya usia dini, pada masa pertumbuhan anak, bagi kecerdasan dan kesehatannya.” kata Presiden yang kemudian menyebutkan disediakan dana Rp265 miliar untuk penyediaan makanan tambahan bagi 7,4 juta siswa di 49.000 sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah negeri dan swasta.

(T/EU02/PU02/ 6/01/97 08:31/REl)

Sumber: ANTARA (06/01/1997)

_______________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 471-475.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.